Kodok dan Cebong Zaman Nabi *)

Pada zaman Nabi Muhammad shallaahu ‘alaihi wa sallam, kodok dan cebong pernah dijadikan ‘alat’ untuk memusuhi Islam serta menyerang dan mengaburkan Al Qur’an.

Adalah Musailamah, karena ambisinya menjadi Nabi, akhirnya dia menjadikan kodok sebagai inspirasi dalam membuat surah yang dia klaim sebagai salah satu wahyu dari Allah, bunyi surah rekaan tersebut adalah:

يَا ضفدع بنت ضفدعين* نقي ما تنقين* نصفك في الماء * ونصفك في الطين* لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين

“Hai cebong anak dua ekor kodok * bersihkanlah apa yang akan kau bersihkan * separo tubuhmu di air * dan separo tubuhmu (yang lain) di tanah* tidak ada air yang kau keruhkan dan tidak ada peminum yang kau halangi” (Ar Rafi’i, Tarikh Adabul Arab, 2/116. Maktabah Syamilah)

Read the rest of this entry

Iklan

Ketika Setan Memfitnah Setan

Imam al Qurthubi (w. 671 H), dalam tafsirnya menceritakan bagaimana kegigihan Setan dalam mengoda keluarga Nabi Ibrahim supaya tidak menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya sendiri, Isma’il.

Setan menyerupai seorang lelaki, lalu mendatangi Hajar, ibunya Isma’il, dan berkata:

أَتَدْرِينَ أَيْنَ يَذْهَبُ إِبْرَاهِيمُ بِابْنِكِ

Apakah kau tahu kemana Ibrahim pergi bersama putramu?’

Jawab Hajar: La (‘Tidak!’),

Setan berkata:

إِنَّهُ يَذْهَبُ بِهِ لِيَذْبَحَهُ

‘Dia pergi hendak menyembelih putramu’.

Hajar menjawab:

كَلَّا هُوَ أَرْأَفُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ

tidak mungkin, dia sangat sayang dengan putranya’.

Read the rest of this entry

HTI dan Khilafah

Oleh: Moeflich Hasbullah, Dosen UIN Bandung_

HTI telah dikalahkan di pengadilan oleh lawannya Kemenkumham, melalui putusan hakim pada 7 Mei 2018.

Dari beberapa kali proses pengadilan, tim kuasa hukum HTI yang diwakili Prof Yusril Ihza Mahendra sebelumnya tampak optimis karena mereka merasa di atas angin untuk memenangkan perkara.

Tim kuasa Kemenkumham yang mewakili pemerintah sering keteteran dalam adu argumentasi di majlis persidangan. Namun juga disadari, cukup berat bila pengadilan harus memenangkan HTI dan mengalahkan pemerintah sehingga harus merevisi keputusannya.

Tak terbayang, pemerintah yang sudah tak berwibawa harus menambah ketakwibawaannya dengan mencabut keputusannya dan memenangkan HTI. Suhu kegaduhan politik pasti akan naik cepat dan pemerintahan Jokowi akan dianggap pro radikalisme.

Dampak psiko-sosiologisnya pun tampaknya lebih aman HTI yang kalah ketimbang pemerintah. Dakwah HTI yang bercitra kelas menengah dan tak berwajah radikal, lebih bisa menerima kekalahan ketimbang bila pemerintah yang kalah. Bukan pemerintahnya yang ganas, tapi kelompok anti HTI-Khilafah mungkin akan beringas lebih menyerang HTI.

Bila kelompok-kelompok sekuler kecewa secara politik bisa menghalalkan segala cara utk mengekspresikan kekesalannya, pendukung HTI setelah dikalahkan dalam pengadilan malah sujud syukur, pemandangan yang jarang ditemukan yang memberikan rasa sejuk dan damai. Sedamai aksi kolosal jutaan umat yang tergabung dalam aksi 212 yang damai, aman, tertib dan bersih. Berbeda dengan tandingan-tandingan kecilnya yang menyembako dan menyampah.

Citra berkelas dan tak memilih kekerasan itu tampaknya memang sudah menjadi wajah dan kesadaran para tokoh dan aktifis HTI. Ketika dibubarkan pun, HTI bukan kemudian menggalang demo besar2an tapi langsung mengambil jalur hukum. Menggugat ke pengadilan.

Di sisi lain, HTI dan khilafah adalah dua makhluk yang berbeda. HTI sebagai ormas bisa dibubarkan oleh pemerintah melalui otoritas negara dan hukum yang berlaku, tapi khilafah sebagai ajaran Islam, sebagai ide dan gagasan sistem politik dunia dan aspirasi politik Islam untuk mencari alternatif sistem politik baru tak akan pernah mati. Maka, setelah HTI bubar, tak demikian dengan khilafah karena khilafah bukan milik HTI.

Kalau dipertentangkan, rival khilafah itu bukan NKRI tapi demokrasi. Mempertentangkan NKRI dengan khilafah itu tak sebanding. Yang satu sistem politik regional (nasionalisme), satu lagi sistem politik global (internasionalisme). Sebagaimana sistem khilafah dulu membawahi negara-negara Muslim, demokrasi juga membawahi negara-negara bangsa.

Bedanya, internasionalisme khilafah dikonsolidasikan oleh institusi yang solid dan terpusat, internasionalisme demokrasi dikonsolidasikan oleh nilai-nilai. Tetapi keduanya adalah sistem politik dunia yang ke depannya mungkin akan terus bersaing.

Demokrasi faktanya masih kuat seiring masih hegemoniknya Barat atas dunia Islam walaupun sekarang berada dalam krisis. Karena banyak yang kompatibelnya dengan Islam, suatu saat di dunia Islam, mungkin demokrasi bukan tumbang seperti halnya komunisme, tapi terjadi konvergensi dengan khilafah bila khilafah terus diperjuangkan oleh negara-negara Muslim seiring dengan terus melemahnya hegemoni Barat. Bukan tidak mungkin. Wallahu a’lam.

Hukum Jual Beli Kalajengking

Sebelum hati tertarik untuk bisnis kalajengking, sebaiknya baca dulu pandangan madzhab Syafi’i dalam kitab Hasiyah al Jamal berikut:

فلا يصح بيع حشرات لا تنفع وهي صغار دواب الارض كحية وعقرب وفأرة وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع فى الخواص

Maka tidak sah menjualbelikan binatang melata yang tidak bermanfaat yakni binatang-binatang kecil yang melata dibumi seperti ular, kalajengking, tikus dan kumbang karena tidak ada manfaat darinya yang setara dengan harta (harga) meskipun terdapat manfaat secara khusus padanya… *)

*) Pendapat yg berbeda dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, lihat al fiqh ala madzahib al arba’ah.

Menyambut Ramadhan

Waktu terus berlalu, hingga tanpa terasa kita akan menjumpai lagi Bulan Ramadhan, bulan yang seharusnya kita sambut dengan suka cita, karena Rasulullah  pernah bersabda ketika menyambutnya:

قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حُرِمَ

“Sesungguhnya telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Dalam bulan ramadhan dibuka segala pintu surga, dikunci segala pintu neraka, dan dibelenggu segala syaitan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barangsiapa tidak diberikan kepadanya kebaikan malam itu, maka sesungguhnya terhalang baginya berbagai macam kebajikan.” (HR Ahmad)

Setidaknya ada dua hal yang harus kita pahami terkait ibadah puasa.

Read the rest of this entry

Kekuasaan yang Menyandera

Menginginkan kekuasaan bukanlah sesuatu yang hina, karena Allah sendiri memuji orang yang berdo’a dengan do’a:

وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

“…dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong” (QS. Al Isra:80).

Yang dipuji dalam ayat tersebut bukanlah sembarang kekuasaan, namun kekuasaan yang menolong untuk berbuat kebaikan dan menegakkan hukum-hukum-Nya.

Read the rest of this entry

Jangan Sia-siakan Amanah

Anas bin Malik r.a menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak ada keimanan (yang sempurna) bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi seseorang yang tidak memenuhi janji.” (HR. Ahmad)

Sesungguhnya amanah agama Islam ini adalah urusan yang sangat besar, hingga langit, bumi dan gunung-gunung merasa khawatir dan takut untuk memikulnya. Allah berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim danamat bodoh.” (Q. S. Al Ahzab:72)

Imam al Qurthubi (w. 671 H) dalam tafsirnya menerangkan

وَالْأَمَانَةُ تَعُمُّ جَمِيعَ وَظَائِفِ الدِّينِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْأَقْوَالِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ… فَالْأَمَانَةُ هِيَ الْفَرَائِضُ الَّتِي ائْتَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعِبَادَ

“Menurut perkataan yang shahih, yakni mayoritas ahli tafsir, (yang dimaksud dengan) amanah adalah mencakup semua tugas-tugas (fungsi-fungsi) keagamaan…amanah adalah segala kefardhuan (kewajiban) yang Allah telah mempercayakan kepada hamba (manusia) untuk melaksanakannya. (Al Jâmi’ li Ahkâmil Qur’an, 14/253)

Read the rest of this entry

Belajar Hingga Akhir Hayat

Abdullah bin Mubarak (wafat tahun 181 H), seorang ahli fikih, ahli hadits yang wara’ dan terpercaya pernah ditanya:

إلى متى تطلب العلم؟

Sampai kapan engkau menuntut ilmu?

Beliau menjawab:

حتى الممات، إن شاء الله

Sampai mati, insya Allah” (‘Uluwwul Himmah, hal 202).

Disamping waktunya ‘dihabiskan’ untuk menuntut ilmu, beliau tidak ketinggalan juga berjihad, berniaga, menafkahkan hartanya dan senantiasa pergi haji.

Imam Abu Ja’far At Thabari (w. 310 H), ahli tafsir dan sejarah, saat dalam kondisi payah sesaat sebelum meninggal, beliau meminta tinta dan kertas. Ditanyakan pada beliau:

Read the rest of this entry

Sekulerisme ‘Memberhalakan’ Allah

Orang-orang Arab Jahiliyyah, mereka membuat berhala (patung), menyembahnya, memuji-mujinya, dan berkorban untuk berhala tersebut. Mereka akan marah jika ada yang berani menghina berhala mereka, namun disisi lain aturan berhala tidak pernah diperhatikan dalam mengatur kehidupan mereka.

Dalam negara sekuler, Allah swt. dianggap tak lebih dari sekedar berhala (patung) sebagaimana berhala di masa jahiliyyah: silahkan dipuji, disembah, dikagumi, disanjung, kalau Allah dihina boleh marah, namun dalam mengatur kehidupan Allah ‘tidak boleh ikut campur’, aturan-Nya tidak boleh diterapkan. Al Qur’an boleh dibaca, dikaji, dihafal bahkan dilombakan, namun tidak dijadikan rujukan dalam mengatur negara. Inilah sebenarnya bentuk ‘penghinaan’ tak langsung kepada Islam, kepada Allah dan kitab-Nya.

Read the rest of this entry

Hukum Syari’at & Implikasi Logis

Akal memang mempunyai peran penting dalam keimanan seseorang, bahkan taklif hukum syara’ kepada diri seseorang ditentukan berdasarkan akalnya. Oleh karena itu orang yang belum baligh dan orang gila tidak dibebani kewajiban syari’at karena akalnya tidak sempurna.

Karena tidak semua hal mampu dijangkau akal, maka tidak boleh akal dijadikan pemutus perkara terhadap hal yang tidak dijangkaunya itu. Diantara hal yang tidak dijangkau akal adalah ketentuan halal-haramnya sesuatu, mengapa daging babi itu haram sementara sapi halal, ini bukanlah ranah akal membicarakannya. Peran akal hanyalah memahami dalil (nash), memahami fakta yang dikenai nash (manath) dan menerapkan dalil atas fakta tersebut.

Read the rest of this entry

Mitos – Mitos Utang Rezim

Oleh M. Hatta., S.E., MSI

(Sekjen Institut Ekonomi Ideologis)

Sampai dengan tahun 2018 ini, nilai outstanding utang dalam negeri Indonesia telah mencapai Rp 4.227,3 Triliun.[1] Sebelumnya di tahun 2017 dan 2014 masing- masing berada diangka Rp 3.866 triliun dan Rp 2.609 triliun. Jika ditambahkan dengan utang luar negeri Rp 2.347 triliun (kurs Rp 13.000), maka total utang mencapai Rp 6.213 triliun, jumlah utang tersebut tentunya jauh sangat besar dibandingkan dengan pendapatan pemerintah, pendapatan pajak dan penerimaan non pajak, yang hanya sebesar Rp 1.736 triliun di tahun 2017.

Read the rest of this entry

Mengoptimalkan Waktu Tidur

Jika rata-rata seseorang tidur 6 jam sehari, maka dalam 70 tahun berarti dia telah menghabiskan 17,5 tahun usianya untuk tidur. Jika tidurnya hanya sekedar tidur, tidak diberi nilai pahala kebaikan di sisi Allah Ta’ala, maka 25% usianya tidak bermakna apapun, sia-sia belaka. Jika yang dihitung hanya shalat, dan sekali shalat dia menghabiskan waktu 6 menit, maka shalatnya hanya 2% saja dari waktu hidup dia, alangkah ruginya.

Read the rest of this entry

REZIM PERIZINAN DAN REZIM PIDANA (Kritik atas penggunaan pasal 510 KUHP)

Tadi siang ada yang bertanya kepada saya, bahwa ia dimintai keterangan oleh pihak penegak hukum terkait acara pengajian yang ia selenggarakan di masjid dengan pembicara Ustadz Felix Siauw tema yang dibahas terkait remaja dan anti narkoba.

Bahwa ada rasa kuatir dari pihak panitia, bahwa ketika dimintai keterangan pihak berwajib menyatakan bahwa ia (panitia) berpotensi melanggar pasal 510 KUHP.

Menanggapi hal diatas, saya akan memberikan Pernyataan Hukum sebagai berikut;

#1. Beberapa hari ini, banyak pertanyaan dari masyarakat terkait ‘izin’ unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat. Saya tersentak kaget, ketika polri mempertanyakan “izin” unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat. “Kekagetan” didasarkan, didalam alam rezim yang sudah terbuka seperti ini, paradigma masih “salah kaprah” dan cenderung melihat persoalan dari sudut pandang “kekuasaan” masih berparadigma orde baru.

#2. Kekagetan bertambah, ketika “membicarakan” hal ikhwal “ Pengajian, Tablig Akbar, unjuk rasa, menyampaikan pendapat”, aparat penegak hukum menggunakan pendekatan pidana yaitu pasal 510 KUHP.

#3. Atas dasar hal ini, saya akan meluruskan pandangan tersebut, jika tidak saya luruskan, maka tentu saja yang terjadi “kemunduran” didalam melihat persoalan pengajian, tablig akbar, unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat dari sudut pandang sempit kekuasaan. Bahkan Mimbar Akademik dan Kegiatan Keagaamaan mendapatkan pengkhususan didalam UU No. 9 Tahun 1998 tidak wajib izin dan pemberitahuan.

#4. Membicarakan “unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat” tidak terlepas dari UU No. 9 Tahun 1998. Secara tegas limitatif, disampaikan, “bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia”. Makna filosofi dari UU ini sebenarnya dengan tegas menyatakan “menyampaikan pendapat” adalah hak.

#5. Dalam UU secara tegas sudah dinyatakan, yang dimaksudkan dengan “menyampaikan pendapat dimuka umum” adalah “unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas”

#6. Dalam konsep hukum, membicarakan “hak” dengan padanan kata “right” artinya “kebebasan yang diberikan oleh hukum”. Bandingkan dengan konsep hukum “izin” dengan padanan kata “pembolehan”, maka apabila menggunakan literatur yang ada, dimana “izin” adalah “pembolehan” dimana esensi sebelumnya merupakan “tidak boleh”.

#7. Dalam praktek penegakkan hukum, kata-kata “izin” dapat kita lihat didalam UU Kehutanan. Misalnya, pada “pokoknya” orang tidak boleh “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan”, atau “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan dan seterusnya.

#8. Maka “seseorang” dapat dijatuhi pidana apabila “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan” atau “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan. Namun, “seseorang” dibenarkan untuk “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, atau “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan” apabila telah “ada izin”. Ini ditandai dengan kalimat “Secara tidak sah” atau kalimat “memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”

#9. Dengan demikian, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan apabila “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan” secara “sah”. Atau “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan” apabila “memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”

#10. Sehingga membicarakan hak tidak diperlukan “izin”. Sebuah konsep hukum yang tidak tepat apabila “hak” disandingkan dengan kata-kata “izin”. Dengan merujuk kepada prinsip yang berbeda antara “izin” dan “hak” maka mempunyai konsekwensi hukum.

#11. Izin memerlukan “persetujuan” dari pejabat yang “berwenang”, sedangkan hak tidak diperlukan “persetujuan dari manapun.

#12. Makna ini yang diatur didalam UU No. 9 tahun 1998. UU ini lahir untuk menghapuskan pasal 510 KUHP, dimana pasal ini paling sering digunakan kepada rakyat yang akan unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat.

#13. Dalam UU No. 9 Tahun 1998 kemudian “diatur”, “menyampaikan pendapat dimuka umum” harus dilakukan “pemberitahuan” secara tertulis. Makna kata-kata “pemberitahuan” sekedar konfirmasi adanya “menyampaikan pendapat dimuka umum”. Ini diperlukan agar pihak keamanan dapat “mengatur” rute unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat yang hendak dilalui, “mengatur lalu lintas” dan sebagainya.

#14. Dengan melihat paparan yang telah disampaikan, maka cara pandang terhadap kegiatan “menyampaikan pendapat dimuka hukum” harus berangkat dari UU No. 9 Tahun 1998. Bukan dari pandangan sempit yang berangkat dari paradigma orde baru sempit yang menganggap “demonstrasi’ seperti kegiatan yang illegal dan ditakuti “mengganggu kekuasaan”.

ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS
#15. Pengaturan mengenai menyampaikan pendapat dimuka umum di Indonesia saat ini diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum.

#16. Dahulu, sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur mengenai menyampaikan pendapat dimuka umum, mengenai menyampaikan pendapat dimuka umum memang dikenakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terutama Pasal 510. Setelah adanya UU tersendiri yang mengatur kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, maka yang harus diberlakukan adalah ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (2) KUHP: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

#17. Bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP inilah yang juga dikenal dalam ilmu hukum sebagai asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. UU No. 9 Tahun 1998 harus didahulukan karena merupakan aturan hukum yang lebih khusus. #KERAMAIAN “vermakelijkheid”,
#PESTA “fesstelijkheid”,
#UMUM “openbare”,
#ARAK-ARAKAN “Optocht”

#18. Untuk mengetahui maksud suatu pasal dalam KUHP, maka harus menggunakan bahasa asli darimana asal mula KUHP disusun, yaitu bahasa Belanda. Pesta adalah terjemahan untuk “fesstelijkheid” dan keramaian adalah terjemahan untuk “vermakelijkheid”. Umum adlah terjemahan untuk “openbare”. “Optocht” diterjemahkan dengan arak-arakan.

#19. Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) KUHP, yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum.

#20. Untuk itu kita perlu melihat apa yang disebutkan dalam Pasal 510 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1) Dihukum dengn hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 375, barang siapa yang tidak dengan izin kepala polisi atu pegawai negeri yang ditunjuk oleh pembesar itu: 1. Mengadakan pesta umum atau keramaian umum;
2. Mengadakan pawai di jalan umum.

2) Jika pawai itu diadakan untuk menyatakan cita-cita dengan cara yang hebat, si tersalah dihukum kurungan paling lama dua minggu atau denda paling banyak Rp 2.250.

#21. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 330) merujuk pada Penjelasan Pasal 510 KUHP menjelaskan bahwa yang dinamakan “Keramaian umum” atau pesta umum yaitu pesta atau keramaian bagi khalayak ramai yang diadakan di tempat umum, misalnya pasar malam dan lain-lain. Pesta privat seperti sunatan, perkawinan, ulang tahun dan sebagainya, yang diadakan di rumah dalam kalangan sendiri dan yang diundang saja, tidak masuk di sini.

#22. Sedangkan arak-arakan atau pawai di jalan umum misalnya keramaian Cap Go Meh, Pesta Kembang Api dan sebagainya, bukan pawai dalam arti menyampaikan pendapat.

#23. Dari segi Historis keberadaan pasal 510 KUHP dinyatakan bahwa dalam melakukan penyampaian pendapat harus mendapat ijin dari pihak berwenang, hal ini dilakukan oleh kolonial Belanda untuk mencegah terjadinya kesatuan dalam melawan pemerintah Belanda pada saat itu.

#24. Atas penjelasan diatas, maka pengajian, tablig akbar, unjuk rasa atau pawai dalam menyatakan pendapat dimuka umum, TIDAK WAJIB IZIN, MELAINKAN CUKUP PEMBERITAHUAN.

#25. Setelah menerima surat pemberitahuan, POLRI WAJIB MENGELUARKAN STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan).

#26. Barangsiapapun yang menghalangi atau mencegah hak individu warga negara adlah pelanggaran Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan.

Wallahualambishawab

Palembang, 12 Maret 2018.

Chandra Purna Irawan.,M.H.

Ketua Eksekutif Nasional
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)

Kemana Engkau Gantungkan Harapan?

 

اللَّهُ الصَّمَدُ

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (QS. Al-lkhlas: 2)

Tentang maksud ayat ini, Ikrimah telah meriwayatkan dari lbnu Abbas r.a:

يَعْنِي الَّذِي يَصْمُدُ الْخَلَائِقُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَمَسَائِلِهِمْ

bahwa (maksudnya) ialah yang semua makhluk bergantung kepada-Nya dalam (pemenuhan) kebutuhan-kebutuhan dan permintaan-permintaan mereka. (Tafsir Ibn Katsir, 8/528)

Allah adalah tempat bergantung bagi segala keperluan, Dia menjadi tujuan semuanya, tidak ada satu perkarapun bakal terjadi melainkan atas izin-Nya. Ini adalah i’tiqad seorang muslim.

Hanya saja, dalam kenyataan hidup, tidak jarang ungkapan tersebut hanya sekedar pemanis di bibir saja, tidak meresap sampai ke hati.

Read the rest of this entry

Mensucikan Najis Jilatan Anjing

Kenajisan Anjing

Kalangan Syafi’iyyah dan Hanabilah berpandangan bahwa anjing tergolong najis ‘ain (najis yang barangnya nampak oleh mata) yang mugholladzoh (berat). Dan kenajisannya tidak hanya sebatas air liurnya saja, tetapi mencakup juga keringatnya dan setiap anggota tubuhnya.[1]

Read the rest of this entry