Category Archives: Ekonomi

Askes dan Dana Pensiun

Pertanyaan,

Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh pegawai negeri baik sipil maupun militer secara otomatis—mau tidak mau, suka atau tidak suka, menjadi anggota (Asuransi Kesehatan) ASKES dan mendapatkan dana jaminan hari tua yang lebih sering dikenal dengan dana pensiun,

(1) Bagaimana hukumnya menjadi anggota ASKES? Dan bagaimana kalau kita sakit lalu memanfaatkan dana ASKES untuk keperluan berobat?

(2) Bolehkah kita menerima dana pensiun?

Read the rest of this entry

Murabahah

Ibn Manzhur di dalam Lisân al-’Arab (II/442-443, Dar Shadir) menyatakan: ar-ribhu wa ar-rabhu wa ar-rabâh artinya pertumbuhan dalam perdagangan;arbahtuhu ‘alâ sil’atihi artinya aku memberi dia keuntungan; arbahahu bi mutâ’ihi (ia mendapat keuntungan dengan dagangannya). Aku memberi dia harta secara murabahah artinya berdasarkan keuntungan di antara keduanya. Dikatakan: Aku menjual barang itu secara murabahah setiap sepuluh dirham labanya satu dirham.

Read the rest of this entry

Isi Fatwa MUI Tentang Murabahah *)

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Read the rest of this entry

Asuransi; Fakta dan Hukumnya

Secara bahasa at-ta’mîn berasal dari akar kata amuna–ya’munu–amn[an], yang berarti aman/merasa tenang. Kata itu lalu ditransitif (muta’adi)-kan menjadi ammana–yu’amminu–ta’mîn[an], yang bermakna menjadikan aman. Ista’mana berarti thalab al-amân (mencari keamanan). Ammana ‘alâ mâlihi ‘inda fulân ta’mîn[an] berarti menjadikan harta itu berada dalam dhamân (tanggungan/jaminan)-nya.

Di dalam kamus Al-Munawir disebutkan at-ta’mîn adalah mashdar (gerund) dari ammana. At-Ta’mîn artinya adalah adh-dhamân (jaminan) dan isti’hâd (asuransi).

Zakat Fitrah: Siapa Menanggung Siapa?

Jika seorang mukallaf memenuhi syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat fitrah, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri.

Dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah atas siapa saja yang menjadi kewajiban atasnya memberi nafkah, baik sebab wajibnya nafkah tersebut karena nikah, kerabat, atau karena khidmat (pelayan yang tidak digaji).

Urutan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah: 1) dirinya sendiri, 2) Istrinya, 3) anaknya yang kecil, 4) bapak kandungnya, 5) ibu kandungnya,[1] 6) anaknya yang besar yang tidak mampu bekerja.

Menata Rasa, Menjauhi Jerat Harta

Sebenarnya sangat manusiawi jika seseorang merasa kagum kepada kekayaan orang-orang kaya. Namun rasa kagum ini jika tidak ditata, akan merusak kehidupan dan menghancurkan kebahagiaan orang yang bersangkutan.

Rasa kagum terhadap banyaknya harta akan mendorong manusia beraktivitas mengumpulkan harta, jika ini menjadi prioritas utama dalam hidup maka jangankan yang halal, yang harampun akan dikejar. Rasulullah bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram.” (HR. al Bukhari)

Read the rest of this entry

Antara Riba Individu dan Riba Negara

Oleh: M. Hatta., S.E., MSI

Alhamdulillah kesadaran masyarakat perihal keharaman dan betapa merusaknya Riba semakin meningkat. Ini terjadi tidak lepas dari buah dakwah Islam kaffah yang begitu masif. Penulis sendiri ikut menjadi anggota dari komunitas Bebas Riba Bebas Utang (BRBU) yang telah begitu masif mengkampanyekan keharaman dan betapa merusaknya riba. Satu persatu alhamdulillah rekan – rekan kami yang tergabung dalam komunitas mampu melepaskan dari jeratan riba dan utang. Selain komunitas BRBU, juga banyak komunitas lain yang mengkampanyekan keharaman riba seperti komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR).

Namun, kampanye haramnya riba ini masih banyak tantangan. Betapa tidak, saat ini jumlah aset bank syariah (sebagai indikasi awal perlawanan terhadap riba) dibandingkan dengan bank konvensional sangatlah jauh. Sampai dengan bulan Desember tahun 2016 aset bank syariah (BUS & UUS) hanya mencapai Rp 356,504 triliun. Sementara itu aset bank umum konvensional di bulan agustus 2015 mencapai Rp 6,010 triliun.
<!–more–>

Fakta tersebut tentunya membuat kita merasa sedih. Mengapa di negeri yang mayoritas penduduknya muslim keberadaan atau eksistensi bank ribawi begitu dominan dan kokoh? Dan Akankah gerakan anti riba yang dilakukan oleh komunitas akan mampu menjadikan Indonesia bebas dari riba sepenuhnya?

RIBA NEGARA & RIBA INDIVIDU

Berbicara tentang pelaku riba, sesungguhnya tidaklah hanya dimonopoli oleh individu – individu yang ada dalam masyarakat. Melainkan juga bisa dilakukan oleh sebuah entitas seperti halnya negara atau pemerintah (government). Guna memahami bagaimana riba yang dilakukan oleh pemerintah, maka dapat diketahui dari kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi kinerja perekonomian melalui mekanisme penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure) pemerintah. Seperti surat utang (domestik maupun global) yang diterbitkan, subsidi, dan pengaturan tingkat pajak.

Adapun kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar (JUB) yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang dikehendaki dengan mekanisme menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga acuan, besaran cadangan wajib perbankan (reserve requirement atau giro wajib minimum), operasi pasar terbuka, dan moral suassion (himbauan moral)

KEBIJAKAN FISKAL

Dari sisi besaran jumlahnya, perbuatan riba yang dilakukan oleh negara sangatlah besar jumlahya. Sangat Jauh melebihi jumlah utang yang dilakukan dalam skala individu. Sebagai contoh adalah perbuatan riba yang dilakukan oleh Republik Indonesia, Republik Turki, dan Kerajaan Saudi Arabia.

Tahun 2017 ini saja, Indonesia bakal menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 221,2 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Bagaimana di tahun – tahun sebelumnya? Jika dijumlahkan pembayaran bunga utang dari tahun 2000 – 2015 mencapai Rp 1,499 triliun.

Seperti halnya Indonesia, Republik Turki, juga telah menghabiskan uang sebesar TRY 49,5 billion (milyar) guna membayar bunga uang di tahun 2015. Bagaimana di tahun sebelumnya? Jika dijumlahkan pembayaran bunga utang (outstanding domestic debt) dari tahun 2000 – 2013 mencapai TRY 289,806 milyar (Turkish Lira). Jika dikonversi dalam rupiah saat ini bisa mencapai Rp 1,059 Kuadriliun lebih dan dalam USD mencapai $ 79,525 milyar. Jumlah sebesar ini belum termasuk kewajiban pembayaran bunga untuk pinjaman luar negeri.

Besarnya pembayaran bunga utang tentunya adalah sebagai konsekuensi langsung dari besaran pokok utang yang dipinjam oleh dua negara tersebut. Di Tahun 2016, Indonesia membukukan utang sebesar Rp 3,875.2 triliun. Adapun hutang Turki di tahun 2015 telah mencapai TRY 643,238 billion.

Bagaimana dengan Saudi Arabia?

Di tahun 2016 Saudi Arabia memiliki utang sebesar SAR 316 billion. Jumlah total pengeluaran (expenditure) sebagai biaya (bunga atau riba) atas utang di tahun 2016 mencapai SAR 5,4 billion atau Rp 19,2 triliun. Di tahun 2017 diperkirakan akan meningkat menjadi SAR 9,3 billion atau RP 34,2 triliun. Tingkat utang Saudi Arabia di tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi SAR 737 billion.

Di tahun 1992, pembayaran bunga utang mencapai 7% dari total keseluruhan belanja pemerintah (government spending). Adapun di tahun 2005 2,2% (USD 6,9 billion) dari GDP, 2006 2,1% (USD 7,4 billion), 2007 1,5% (USD 5,7 billion), dan 2008 – 2009 masing – masing sebesar 1% (USD 4,7 dan USD 3,7 billion) dari GDP.

Itu dari sisi Kebijakan Fiskal, bagaimana dengan Kebijakan Moneter ketiga negara tersebut?

KEBIJAKAN MONETER

Cadangan Sebagian (Reserve Requirement atau Giro Wajib Minimun)

Menurut BI, GWM adalah Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Dengan kata lain, Instrumen (alat) moneter ini bekerja dengan mekanisme mewajibkan perbankan untuk mencadangkan dari setiap simpanan nasabah yang diterimanya. Dengan meningkatkan persentase cadangan maka berarti bank sentral ingin membatasi kemampuan (likuiditas) bank, yang berarti pula mengurangi jumlah uang beredar, dan berlaku sebaliknya.

Melalui konsep cadangan sebagian ini pula, bank dapat melipatgandakan uang. Semakin kecil persentase cadangan sebagian, maka semakin besar kemampuan bank melipatgandakan uang. Dan sebaliknya. Konsep pelipatgandaan uang ala perbankan ini dapat berjalan karena ditopang oleh transaksi pinjam meminjam yang ribawi.

Saat ini, tingkat cadangan sebagian yang ditetapkan oleh bank sentral Indonesia (BI) sebesar 6,5% (GWM Primer), Bank Sentral Turkey (CBRT) sebesar 12% (forex required reserves), dan Bank Sentral Saudi Arabia (SAMA) sebesar 7% untuk Demand Deposits dan 4% untuk Time & Saving Deposits.

Suku Bunga Acuan

Guna menjaga nilai mata uang dan tingkat inflasi sesuai dengan kondisi perekonomian yang ingin dicapai, setiap negara memiliki instrument atau alat yang disebut suku bunga acuan. Antara satu negara dengan negara lainnya ada yang memiliki suku bunga acuan yang sama dan ada yang berbeda.

Mekanisme suku bunga acuan mempengaruhi perekonomian dengan jalan mempengaruhi suku bunga pinjaman. Semakin kecil suku bunga acuan, maka semakin kecil pula suku bunga pinjaman. Efek selanjutnya diharapkan menstimulan meningkatnya permohonan kredit masyarakat dan meringankan pembayaran bunga kredit bagi pelaku usaha.

Melalui suku bunga acuan pula, bank sentral sebuah negara berupaya untuk menjaga nilai mata uangnya. Semakin tinggi suku bunga acuan dibandingkan dengan suku bunga luar negeri, maka akan semakin meningkatkan nilai mata uang negara tersebut.

Bank Indonesia baru saja (19 Agustus 2016) mengganti BI Rate bertenor 1 tahun menjadi BI 7-Day Repo Rate. BI 7-Day menggunakan SBN (surat berharga negara), SPN (surat perbendaharaan negara), dan SBI (sertifikat bank Indonesia). Berbeda dengan BI Rate yang hanya menggunakan SBI. Di tahun ini, 2017, Tingkat suku bunga BI 7-Day RR berada pada 4,75%.

Bank Sentral Turkey (CBRT) menetapkan suku bunga acuan 1 Week Reponya sebesar 8%. Adapun Bank Sentral Saudi Arabia (SAMA) menetapkan sebesar 1%.

Open Market Operation (Operasi Pasar Terbuka)

Operasi pasar terbuka (OPT) dilakukan dengan tujuan mempangaruhi besaran likuiditas perbankan. Hal ini dijalankan dengan mekanisme menjual dan atau membeli surat berharga yang dimiliki perbankan. Tujuan akhir dari OPT ini adalah mengatur besaran jumlah uang beredar yang ada di masyarakat.

Di tahun 2015, Bank Indonesia, sebagai konsekuensi dari kebijakan moneter (termasuk di dalamnya operasi pasar terbuka) memiliki beban bunga yang harus dibayar sebesar Rp 20,424 triliun. Sedikit menurun dibandingkan di tahun 2014 yang mencapai Rp 21,691 triliun.

Dari sisi besaran surat berharga yang diterbitkan (menggunakan mata uang Rp) dalam rangka OPT di tahun 2015 mencapai Rp 31,108 triliun untuk SBI, dan Rp 41,126 triliun untuk SDBI. Adapun penerbitan surat berharga dengan menggunakan valas mencapai Rp 6,866 triliun untuk surat berharga bank Indonesia.

Bagaimana dengan OPT di Turkey dan Saudi Arabia?
Di tahun 2016, bank sentral Saudi Arabia (SAMA) telah menjalankan kebijakan moneter senilai SAR 182,947 miliar berupa surat berharga SAMA Bills dan Repurchase Agreements (repo). Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, 2013, yang mencapai SAR 459,932 miliar. Semua instrumen moneter ini dijalankan dengan mekanisme bunga (riba).

Adapun Bank sentral Turkey (CBRT) di tanggal 20 Maret 2017 ini saja, telah melakukan OPT melalui instrumen REPO Transaction Through Quotation sebesar TRY 5 miliar dengan maximum compound rate sebesar 9.69%. Adapun di tanggal 10 Oktober 2014 TRY 307 million dengan maximum compound rate sebesar 7.79%.

Demikian telaah singkat bagaimana perbuatan riba yang dilakukan oleh sebuah Negara. Harapan kami dari tulisan ini agar umat Islam mampu melihat lebih jelas bahwa praktik ribawi tidak hanya terjadi dikalangan individu masyarakat saja, melainkan juga dilakukan secara masif oleh Negara, bahkan Negara yang katanya dipimpin oleh seorang muslim.

Wallahu’alam bi ash-Shawab

Si Gila Bahlul Mengomentari Kenaikan Harga

Ketika harga-harga naik, seseorang memberi tahu si Gila Bahlul dan memintanya berdo’a, maka Si Gila Bahlul menjawab:

مَا أُبَالِي وَلَوْ حَبَّةٌ[1] بِدِينَارٍ، إِنَّ للَّه عَلَيْنَا أَنْ نَعْبُدَهُ كَمَا أَمَرَنَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْزُقَنَا كَمَا وَعَدَنَا [2]

“aku tidak peduli, kalaupun satu biji (gandum) berharga satu dinar (4,25 gram emas), sesungguhnya hak Allah atas kita adalah kita beribadah kepada-Nya sebagaimana Dia perintahkan kita, dan kewajiban Dia adalah memberi rizki kepada kita sebagaimana Dia telah janjikan” (Adz Dzahaby (w. 748 H), Târîkhul Islam wa Wafayâtu al Masyâhiri al A’lâm, 12/90, maktabah Syamilah)

Read the rest of this entry

Khutbah Jum’at – Menyikapi Kenaikan Harga

Awal tahun ini kita mengalami banyak ‘peningkatan’, hanya saja yang meningkat adalah harga-harga. Biaya pengurusan surat-surat kendaraan meningkat 2 hingga 3 kali lipat, harga BBM, tarif listrik, hingga harga cabe juga meningkat.

Setidaknya ada dua sebab kenaikan harga; pertama, faktor kelangkaan alami yang terjadi karena gagal produksi, kemarau berkepanjangan dll, sehingga ketika barang berkurang sementara yang membutuhkan barang tersebut banyak, maka otomatis harga akan naik. Sebab kedua, kenaikan harga terjadi karena penyimpangan ekonomi dari hukum-hukum syari’ah Islam, terjadinya ihtikâr (penimbunan), permainan harga (ghabn al fâkhisy), hingga liberalisasi yang menghantarkan kepada ‘penjajahan’ ekonomi.

Read the rest of this entry

Kenaikan Harga: Sekali Dayung, Dua Tiga Pulau Terlampaui

Perhatikan rumus pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

Dengan memperhatikan rumus di atas, maka kenaikan harga akan memberikan ‘efek positif’ berikut:

Terlilit Hutang atau Terjajah?

Imam Abu Dawud[1] meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah shallAllahu wa’alaihi wa sallam masuk masjid dan mendapati seorang sahabat dari anshar yang dipanggil Abu Umamah, beliau bertanya:

يَا أُمَامَةَ، مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟

“Wahai (Abu) Umamah, ada apa hingga aku lihat engkau duduk di masjid bukan pada waktu shalat?”.

Abu Umamah menjawab;

هُمُومٌ لَزِمَتْنِي، وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ

kegundahan dan hutang yang selalu menyelimutiku wahai Rasulullah!

Read the rest of this entry

Hukum Arisan

Arisan (al jam’iyyah/al jumu’ah)[1] sebenarnya masuk dalam kategori al qordh[2] (hutang-piutang) yang hukum asalnya boleh. Disebut jam’iyyah karena mereka seperti organisasi/kumpulan, disebut al jumu’ah karena dulu biasanya para wanita melakukan ‘arisan’ ini tiap hari Jum’at.

Read the rest of this entry

Khutbah Jum’at-Menyelamatkan Harta Rakyat

Imam Abu Laits (w.373 H)[1] dalam Tanbîhul Ghâfilîn, menceritakan bahwa ketika Umar bin Al Khattab r.a menjabat sebagai Khalifah/kepala negara, suatu malam beliau melakukan ronda, kemudian ia melewati sekelompok orang yang baru datang dari perjalanan jauh, beliau khawatir kalau ada yang mencuri barang-barang mereka, segera ia mendatangi sahabatnya, Abdurahman bin Auf r.a. “Ada apa engkau datang pada malam seperti ini wahai amirul mukminin?” tanya Abdurahman bin Auf, dan Umar r.a menjawab,

Read the rest of this entry

Apa Hukumnya Jual Beli Lelang?

Jual beli lelang dikenal dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan istilah bai’ al muzâyadah (بيع المزايدة). Yang didefinisikan sebagai:

أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا

Menyeru (manusia) untuk membeli suatu barang, dimana orang-orang saling menambahi (harga barang), hingga berhenti pada penawar terakhir, hingga penawar terakhir itulah yang (berhak) mengambil (membeli)nya.[1]

Read the rest of this entry

Hukum Uang Tanda Jadi Dalam Jual Beli Pesanan (Persekot)

Bagaimana hukum uang tanda jadi dalam jual beli pesanan?

Read the rest of this entry