Akar Masalah Korupsi

Walaupun banyak kasus korupsi berhasil terungkap, bahkan ada daerah yang 41 dari 45 anggota DPRD nya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017 tetap stagnan, tetap di skor 37[1] hingga menempatkan Indonesia di ranking 96 untuk negara yang bersih dari korupsi. Ini tentu membuat kita bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi? apa akar masalahnya? Sudahkah serius memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya?

Tiga Jenis Korupsi

Tidak selalu korupsi itu berarti memperkaya diri sendiri. Setidaknya ada tiga kemungkinan seseorang melakukan korupsi:

Pertama, karena memang ingin memperkaya diri, atau untuk mengembalikan ‘modal’ yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan.

Kedua, karena terpaksa, baik terpaksa karena dia sebagai bawahan yang ‘dipaksa’ atasan untuk korupsi, atau keadaan yang memang memaksa, seperti komputer kantor rusak sementara tidak ada anggaran untuk perbaikan atau pembelian, padahal komputer tersebut sangat diperlukan untuk pekerjaan kantor, di sisi lain mengajukan perbaikan anggaran juga lambat, akhirnya mengalihkan pos anggaran lain untuk membeli komputer, hal seperti ini bisa dikategorikan korupsi dalam bahasa hukum Indonesia.

Ketiga, tidak tahu atau tidak sengaja. Seperti seseorang dapat dana untuk membangun satu ruangan, karena perlunya dua ruangan maka dana tersebut dia tambahi sendiri agar cukup untuk membangun dua ruangan. Jika hal ini di audit, salah-salah pelakunya bisa tertuduh korupsi. Termasuk di sini misalnya dana BOS digunakan semuanya untuk membangun gedung pesantren.

Akar Masalah & Solusi

Korupsi jenis kedua sebenarnya berakar pada masalah administrasi yang seharusnya mudah namun justru dipersulit, lama dan berbelit-belit, di era online saat ini seharusnya bisa dipermudah dan dipercepat urusannya, ini tinggal pemilik kebijakan mau atau tidak. Ada yang janggal memang, dulu untuk ganti plat maupun STNK bisa selesai dalam sehari, sekarang hampir setahun juga tidak selesai, ada apa?. Korupsi jenis ketiga, akar masalahnya juga ada dipengaturan administrasi, plus pemberian informasi yang memadai kepada pengguna anggaran.

Adapun korupsi jenis pertama, masalahnya bukan sekedar karena rendahnya gaji pejabat, namun lebih kepada rendahnya ketaqwaan, penegakan hukum yang masih tebang pilih, dan pada hukuman yang tidak menimbulkan efek jera.

Rendahnya ketakwaan adalah akibat hilangnya penerapan hukum kitabullah, padahal hanya dengannyalah kemuliaan hidup akan diraih. Allah berfirman:

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab (Alquran) yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?” (QS. Al Anbiya’: 10).

Ketika sistem masyarakat baik, maka kecenderungan buruk yang ada dalam diri individu karena kekurangtakwaannya juga akan terkikis, sebagaimana terkikisnya karat dari besi saat dimasukkan ke tungku pandai besi. Rasulullah saw:

الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا

“Madinah itu bagaikan mesin tungku api pandai besi, ia membersihkan kotoran (karat-karat)nya dan memurnikan yang baiknya.” (HR. Al Bukhary).

Penegakan hukum yang masih tebang pilih juga menjadikan korupsi makin parah, bahkan merusak masyarakat secara umum. Rasulullah bersabda:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Amma Ba’du, sesungguhnya hancurnya manusia (umat) sebelum kalian karena apabila ada yang mencuri dari kalangan bangsawan mereka, mereka membiarkannya, dan apabila yang mencuri dari kalangan lemah, mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi dzat yang diri Muhammad di tangan-Nya seandainya Fathimah anaknya Muhammad mencuri pasti aku potong tangannya. (HR. Al Bukhari).

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penghitungan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Umar bin Khaththab r.a. jika meragukan kekayaan seorang wali atau ‘amil, maka beliau menyita jumlah kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah. Kadangkala (jumlah kelebihan itu) dibagi dua. Beliau selalu menghitung dan mencatat kekayaan seorang wali atau ‘amil sebelum diangkat sebagai pejabat. Setelah masa tugasnya selesai kekayaannya dihitung lagi. Apabila ia mempunyai kekayaan tambahan yang diragukan, atau dianggap syubhat oleh Umar, maka kelebihannya disita atau dibagi dua. Separuhnya diserahkan kepada baitul mal. Hal ini pernah beliau lakukan kepada Abu Hurairah, Utbah bin Abu Sufyan juga Amr bin Al Ash.[2] Ini untuk kasus yang syubhat, adapun untuk kasus yang jelas-jelas terbukti seseorang memperkaya diri sendiri,maka hukumannya adalah ta’zir, diserahkan kepada kepala negara yang bisa memutuskan apa hukumannya tergantung efek kerusakan yang ditimbulkan korupsi tersebut, bisa disita, dicambuk, dipenjara, atau bahkan dihukum mati. Allâhu A’lam. [M.TaufikNT]


[1] https://www.liputan6.com/news/read/3311878/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan-tetap-di-skor-37

[2] Ibnu Abdi Rabbihi (w. 328), Al ‘aqdul farid, 1/46-47

Posted on 18 Oktober 2018, in Khutbah Jum'at and tagged . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. izin share atau copas ustad …

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s