Antara Riba Individu dan Riba Negara

Oleh: M. Hatta., S.E., MSI

Alhamdulillah kesadaran masyarakat perihal keharaman dan betapa merusaknya Riba semakin meningkat. Ini terjadi tidak lepas dari buah dakwah Islam kaffah yang begitu masif. Penulis sendiri ikut menjadi anggota dari komunitas Bebas Riba Bebas Utang (BRBU) yang telah begitu masif mengkampanyekan keharaman dan betapa merusaknya riba. Satu persatu alhamdulillah rekan – rekan kami yang tergabung dalam komunitas mampu melepaskan dari jeratan riba dan utang. Selain komunitas BRBU, juga banyak komunitas lain yang mengkampanyekan keharaman riba seperti komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR).

Namun, kampanye haramnya riba ini masih banyak tantangan. Betapa tidak, saat ini jumlah aset bank syariah (sebagai indikasi awal perlawanan terhadap riba) dibandingkan dengan bank konvensional sangatlah jauh. Sampai dengan bulan Desember tahun 2016 aset bank syariah (BUS & UUS) hanya mencapai Rp 356,504 triliun. Sementara itu aset bank umum konvensional di bulan agustus 2015 mencapai Rp 6,010 triliun.
<!–more–>

Fakta tersebut tentunya membuat kita merasa sedih. Mengapa di negeri yang mayoritas penduduknya muslim keberadaan atau eksistensi bank ribawi begitu dominan dan kokoh? Dan Akankah gerakan anti riba yang dilakukan oleh komunitas akan mampu menjadikan Indonesia bebas dari riba sepenuhnya?

RIBA NEGARA & RIBA INDIVIDU

Berbicara tentang pelaku riba, sesungguhnya tidaklah hanya dimonopoli oleh individu – individu yang ada dalam masyarakat. Melainkan juga bisa dilakukan oleh sebuah entitas seperti halnya negara atau pemerintah (government). Guna memahami bagaimana riba yang dilakukan oleh pemerintah, maka dapat diketahui dari kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi kinerja perekonomian melalui mekanisme penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure) pemerintah. Seperti surat utang (domestik maupun global) yang diterbitkan, subsidi, dan pengaturan tingkat pajak.

Adapun kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar (JUB) yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang dikehendaki dengan mekanisme menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga acuan, besaran cadangan wajib perbankan (reserve requirement atau giro wajib minimum), operasi pasar terbuka, dan moral suassion (himbauan moral)

KEBIJAKAN FISKAL

Dari sisi besaran jumlahnya, perbuatan riba yang dilakukan oleh negara sangatlah besar jumlahya. Sangat Jauh melebihi jumlah utang yang dilakukan dalam skala individu. Sebagai contoh adalah perbuatan riba yang dilakukan oleh Republik Indonesia, Republik Turki, dan Kerajaan Saudi Arabia.

Tahun 2017 ini saja, Indonesia bakal menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 221,2 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Bagaimana di tahun – tahun sebelumnya? Jika dijumlahkan pembayaran bunga utang dari tahun 2000 – 2015 mencapai Rp 1,499 triliun.

Seperti halnya Indonesia, Republik Turki, juga telah menghabiskan uang sebesar TRY 49,5 billion (milyar) guna membayar bunga uang di tahun 2015. Bagaimana di tahun sebelumnya? Jika dijumlahkan pembayaran bunga utang (outstanding domestic debt) dari tahun 2000 – 2013 mencapai TRY 289,806 milyar (Turkish Lira). Jika dikonversi dalam rupiah saat ini bisa mencapai Rp 1,059 Kuadriliun lebih dan dalam USD mencapai $ 79,525 milyar. Jumlah sebesar ini belum termasuk kewajiban pembayaran bunga untuk pinjaman luar negeri.

Besarnya pembayaran bunga utang tentunya adalah sebagai konsekuensi langsung dari besaran pokok utang yang dipinjam oleh dua negara tersebut. Di Tahun 2016, Indonesia membukukan utang sebesar Rp 3,875.2 triliun. Adapun hutang Turki di tahun 2015 telah mencapai TRY 643,238 billion.

Bagaimana dengan Saudi Arabia?

Di tahun 2016 Saudi Arabia memiliki utang sebesar SAR 316 billion. Jumlah total pengeluaran (expenditure) sebagai biaya (bunga atau riba) atas utang di tahun 2016 mencapai SAR 5,4 billion atau Rp 19,2 triliun. Di tahun 2017 diperkirakan akan meningkat menjadi SAR 9,3 billion atau RP 34,2 triliun. Tingkat utang Saudi Arabia di tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi SAR 737 billion.

Di tahun 1992, pembayaran bunga utang mencapai 7% dari total keseluruhan belanja pemerintah (government spending). Adapun di tahun 2005 2,2% (USD 6,9 billion) dari GDP, 2006 2,1% (USD 7,4 billion), 2007 1,5% (USD 5,7 billion), dan 2008 – 2009 masing – masing sebesar 1% (USD 4,7 dan USD 3,7 billion) dari GDP.

Itu dari sisi Kebijakan Fiskal, bagaimana dengan Kebijakan Moneter ketiga negara tersebut?

KEBIJAKAN MONETER

Cadangan Sebagian (Reserve Requirement atau Giro Wajib Minimun)

Menurut BI, GWM adalah Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Dengan kata lain, Instrumen (alat) moneter ini bekerja dengan mekanisme mewajibkan perbankan untuk mencadangkan dari setiap simpanan nasabah yang diterimanya. Dengan meningkatkan persentase cadangan maka berarti bank sentral ingin membatasi kemampuan (likuiditas) bank, yang berarti pula mengurangi jumlah uang beredar, dan berlaku sebaliknya.

Melalui konsep cadangan sebagian ini pula, bank dapat melipatgandakan uang. Semakin kecil persentase cadangan sebagian, maka semakin besar kemampuan bank melipatgandakan uang. Dan sebaliknya. Konsep pelipatgandaan uang ala perbankan ini dapat berjalan karena ditopang oleh transaksi pinjam meminjam yang ribawi.

Saat ini, tingkat cadangan sebagian yang ditetapkan oleh bank sentral Indonesia (BI) sebesar 6,5% (GWM Primer), Bank Sentral Turkey (CBRT) sebesar 12% (forex required reserves), dan Bank Sentral Saudi Arabia (SAMA) sebesar 7% untuk Demand Deposits dan 4% untuk Time & Saving Deposits.

Suku Bunga Acuan

Guna menjaga nilai mata uang dan tingkat inflasi sesuai dengan kondisi perekonomian yang ingin dicapai, setiap negara memiliki instrument atau alat yang disebut suku bunga acuan. Antara satu negara dengan negara lainnya ada yang memiliki suku bunga acuan yang sama dan ada yang berbeda.

Mekanisme suku bunga acuan mempengaruhi perekonomian dengan jalan mempengaruhi suku bunga pinjaman. Semakin kecil suku bunga acuan, maka semakin kecil pula suku bunga pinjaman. Efek selanjutnya diharapkan menstimulan meningkatnya permohonan kredit masyarakat dan meringankan pembayaran bunga kredit bagi pelaku usaha.

Melalui suku bunga acuan pula, bank sentral sebuah negara berupaya untuk menjaga nilai mata uangnya. Semakin tinggi suku bunga acuan dibandingkan dengan suku bunga luar negeri, maka akan semakin meningkatkan nilai mata uang negara tersebut.

Bank Indonesia baru saja (19 Agustus 2016) mengganti BI Rate bertenor 1 tahun menjadi BI 7-Day Repo Rate. BI 7-Day menggunakan SBN (surat berharga negara), SPN (surat perbendaharaan negara), dan SBI (sertifikat bank Indonesia). Berbeda dengan BI Rate yang hanya menggunakan SBI. Di tahun ini, 2017, Tingkat suku bunga BI 7-Day RR berada pada 4,75%.

Bank Sentral Turkey (CBRT) menetapkan suku bunga acuan 1 Week Reponya sebesar 8%. Adapun Bank Sentral Saudi Arabia (SAMA) menetapkan sebesar 1%.

Open Market Operation (Operasi Pasar Terbuka)

Operasi pasar terbuka (OPT) dilakukan dengan tujuan mempangaruhi besaran likuiditas perbankan. Hal ini dijalankan dengan mekanisme menjual dan atau membeli surat berharga yang dimiliki perbankan. Tujuan akhir dari OPT ini adalah mengatur besaran jumlah uang beredar yang ada di masyarakat.

Di tahun 2015, Bank Indonesia, sebagai konsekuensi dari kebijakan moneter (termasuk di dalamnya operasi pasar terbuka) memiliki beban bunga yang harus dibayar sebesar Rp 20,424 triliun. Sedikit menurun dibandingkan di tahun 2014 yang mencapai Rp 21,691 triliun.

Dari sisi besaran surat berharga yang diterbitkan (menggunakan mata uang Rp) dalam rangka OPT di tahun 2015 mencapai Rp 31,108 triliun untuk SBI, dan Rp 41,126 triliun untuk SDBI. Adapun penerbitan surat berharga dengan menggunakan valas mencapai Rp 6,866 triliun untuk surat berharga bank Indonesia.

Bagaimana dengan OPT di Turkey dan Saudi Arabia?
Di tahun 2016, bank sentral Saudi Arabia (SAMA) telah menjalankan kebijakan moneter senilai SAR 182,947 miliar berupa surat berharga SAMA Bills dan Repurchase Agreements (repo). Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, 2013, yang mencapai SAR 459,932 miliar. Semua instrumen moneter ini dijalankan dengan mekanisme bunga (riba).

Adapun Bank sentral Turkey (CBRT) di tanggal 20 Maret 2017 ini saja, telah melakukan OPT melalui instrumen REPO Transaction Through Quotation sebesar TRY 5 miliar dengan maximum compound rate sebesar 9.69%. Adapun di tanggal 10 Oktober 2014 TRY 307 million dengan maximum compound rate sebesar 7.79%.

Demikian telaah singkat bagaimana perbuatan riba yang dilakukan oleh sebuah Negara. Harapan kami dari tulisan ini agar umat Islam mampu melihat lebih jelas bahwa praktik ribawi tidak hanya terjadi dikalangan individu masyarakat saja, melainkan juga dilakukan secara masif oleh Negara, bahkan Negara yang katanya dipimpin oleh seorang muslim.

Wallahu’alam bi ash-Shawab

Iklan

Posted on 22 Maret 2017, in Ekonomi. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s