Menyikapi Proyek ‘Monsterisasi’ Khilafah

Penggunaan kekerasan oleh suatu kelompok, kalaupun berhasil menguasai suatu wilayah, maka yang tegak bukan khilafah yang syar’i, namun demikian jika dengan kekerasan tersebut ternyata mereka mendominasi negeri yang memiliki pilar-pilar negara sesuai wilayah sekitarnya, menstabilkan keamanan dalam dan luar negerinya tanpa bantuan asing, menerapkan Islam dengan adil dan baik dan mayoritas masyarakat di wilayah itu (bukan hanya kelompoknya) ridha dan senang mengangkatnya sebagai khalifah, maka secara syar’i juga sah sebagai khalifah, asalkan khalifahnya memenuhi syarat-syarat pengangkatan.

==

Walaupun belum berumur dua bulan, ‘khilafah’ ISIS (Islamic State Iraq and Syam), dan segala sesuatu yang terkait dengannya begitu menyedot perhatian media televisi, cetak maupun online di berbagai penjuru dunia. Namun karena minimnya pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ terkait khilafah, metode menegakkan dan pengangkatannya, serta bagaimana khilafah menerapkan hukum syari’ah kepada warga negaranya baik muslim maupun non muslim, menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat; apakah ISIS benar-benar khilafah sesuai metode (manhaj) kenabian?, legalkah keberadaannya secara syar’i? dan berbagai pertanyaan lain. Di sisi lain, sebagian pihak memanfaatkan kemunculan ISIS untuk mendistorsi, me ‘monsterisasi’, bahkan mengkriminalisasi ide khilafah, seolah-olah orang yang sekedar membicarakan khilafah dianggap membahayakan.

Dalam menyikapi semua hal tersebut, sangat tepat ungkapan Imam Ali bin Abi Thâlib yang dikutip Imam Al Ghazali dalam Al Munqidz Min Adl Dhalâl, hal 152: “lâ ta’rif al haqqa bi ar rijâl, bal a’rif al haqqa ta’rif ahlahu”, jangan anda mengenali kebenaran dengan cara mengenali orangnya, namun kenalilah kebenaran itu niscaya anda akan kenal siapa orangnya (yang benar tersebut).

Islam Mewajibkan Adanya Khilafah

Muhammad Najib Al-Muthî’iy, dalam takmilah (catatan pelengkap) yang dibuatnya untuk kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab karya Imam an Nawawi (Juz 19/191), menyatakan: “Khilafah, Imamah, dan Imaratul Mu`minin adalah sinonim, yang dimaksud dengannya adalah kepemimpinan umum dalam urusan-urusan agama dan dunia”.

Khilafah adalah kewajiban yang tidak asing lagi dalam Islam, kewajiban yang bersumber dari Alquran, As Sunnah, Ijma dan Qiyas, sehingga tidak heran jika Imam Ibnu Hajar Al Haytami Al Makki Asy Syafi’i (wafat 974 H) dalam kitabnya, as Shawâiq al Muhriqah juz 1 hal 25 menyebut bahwa penegakan khilafah adalah kewajiban terpenting: “ketahuilah juga bahwa sesungguhnya para shahabat r.a telah ber ijma’ (sepakat) bahwa mengangkat imam (khalifah) setelah zaman kenabian adalah kewajiban, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang terpenting”.

Substansi dari ide khilafah adalah persatuan umat Islam seluruh dunia, penerapan syariat Islam secara menyeluruh, dan dakwah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga tidak ada yang negatif dari konsep khilafah ini.

Tegaknya Khilafah bukan dengan Jalan Kekerasan

Rasulullah saw tidaklah menggunakan paksaan/kekerasan fisik untuk menegakkan negara, diawali dengan melakukan pembinaan dan dakwah secara umum ditengah masyarakat, melakukan pergolakan pemikiran dalam menentang pemikiran-pemikiran rusak dimasyarakat kala itu, lalu untuk tegaknya negara beliau melakukan thalab an-nushrah, yakni menyeru para pemegang kekuatan yang secara riil mereka membentuk pilar-pilar negara sesuai fakta wilayah di seputar mereka.

Rasul saw menyengaja mendatangi kabilah-kabilah yang kuat, menyeru mereka kepada Islam dan meminta nushrah (pertolongan) mereka seperti yang beliau lakukan dengan meminta pertolongan Tsaqif, Bani ‘Amir, Bani Hanifah, Bani Kindah dan kaum Anshar di Madinah. Rasulullah saw terus melakukan hal itu meski satu kabilah membuat kaki beliau berdarah-darah, kabilah lainnya menolak beliau, kabilah lainnya memberikan syarat kepada beliau, beliau tidak merubah dengan memakai cara paksaan/kekerasan sekalipun para shahabat merupakan orang-orang pemberani. Ini menunjukkan bahwa kekerasan/paksaan bukanlah cara menegakkan khilafah.

Penggunaan kekerasan oleh suatu kelompok, kalaupun berhasil menguasai suatu wilayah, sebagaimana ISIS, maka yang tegak bukan khilafah yang syar’i, bahkan bisa mendatangkan dosa jika sampai menumpahkan darah umat Islam, atau melakukan ancaman dan paksaan. Namun demikian jika dengan kekerasan tersebut ternyata mereka mendominasi negeri yang memiliki pilar-pilar negara sesuai wilayah sekitarnya, menstabilkan keamanan dalam dan luar negerinya tanpa bantuan asing, menerapkan Islam dengan adil dan baik dan mayoritas masyarakat di wilayah itu (bukan hanya kelompoknya) ridha dan senang mengangkatnya sebagai khalifah, maka secara syar’i juga sah sebagai khalifah, asalkan khalifahnya memenuhi syarat-syarat pengangkatan, yaitu: muslim; baligh; laki-laki; merdeka; berakal; mampu dan adil (tidak fasik). Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Harmalah, beliau berkata :

سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة

”Aku mendengar Imam Asy-Syafi’i berkata : Siapapun yang menang dalam merebut kekhalifahan (kekuasaan) dengan pedang, lalu disebut khalifah, dan manusia bersepakat (atas kepemimpinan)-nya, maka orang itu adalah khalifah (yang wajib untuk ditaati)”(Manâqibu asy-Syâfi’iy, 1/448).

Tidak sedikit para ‘ulama, termasuk Amir Hizbut Tahrir, Syeikh Atha Abu Rashta yang menyatakan bahwa deklarasi khilafah yang dilakukan ISIS tidak bisa dianggap deklarasi yang absah secara syar’i. Oleh karena itu, merupakan kesalahan penalaran ketika menjadikan kasus ISIS sebagai alat untuk menolak ide khilafah, sebagaimana orang yang melihat seorang koruptor sedang sholat, lalu dengan ‘logika’ nya dia katakan; “lihat itu koruptor sholat, berarti siapa saja yang sholat itu mirip koruptor”, tentu ini logika yang absurd. Allahu A’lam. [M. Taufik N.T] (dimuat di harian banjarmasin post pada hari senin, 11 Agustus 2014)

Baca Juga:

Posted on 7 Agustus 2014, in Kritik Pemikiran, Politik. Bookmark the permalink. 3 Komentar.

  1. Assalamuaikum,
    Ada seorang ustad yang pernah menyatakan demikian ” Kalau pun Indonesia mau dibilang negara kafir, karena tidak menerapkan syariat Islam, maka yang pertama kali harus dikatakan negara kafir justru negara Madinah Al-Munawwarah di masa Rasulullah SAW.

    Lho kok begitu?

    Ya, karena Madinah di masa Rasulullah SAW tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam. Saat itu selain hukum Islam, juga berlaku hukum yahudi dan juga hukum-hukum lainnya. Bahkan penduduk Madinah saat itu juga bukan sepenuhnya muslim. Sebagian ada yang yahudi, ada yang penyembah berhala, bahkan ada juga yang memeluk agama majusi dan agama-agama lainnya.”

    Benarkah demikian? Mohon penjelasannya.

    Suka

  2. Sejatinya, kita sebagai muslim udah wajib ain melek media dan aktif mengenal Islam lebih dalam. Biar gak kena tipu opini sesat opini barat yang mau menghambat laju dakwah Islam. Sebaliknya, ikut ambil bagian dalam barisan pengemban dakwah Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam dan kaum Muslimin

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s