Kesalahfahaman Tentang Dar al-Islam dan Dar al-Kufr

Sebelumnya: Kesalahfahaman Tentang Qodlo & Qodar

Penulis buku al-Gharrah kemudian mengutip pandangan yang dinisbatkan kepada Hizb tentang Dar al-Islam dan Dar al-Kufr, yaitu:

الدار التي نعيش فيها اليوم هي دار كفر لأنها تطبق أحكام الكفر، وهي تشبه مكة أيام بعثة الرسول… وبلاد المسلمين اليوم لايوجد فيها بلد ولا دولة تطبق الإسلام في الحكم وشؤون الحياة، لذلك فإنها كلها تعتبر دار كفر ولو كان أهلها مسلمين

Negeri yang kita diami saat ini adalah Dar Kufr, karena menerapkan hukum-hukum kufur. Ia menyerupai Makkah zaman diutusnya Rasul… Negeri kaum Muslim saat ini, tak satupun negeri maupun negara yang ada di sana, menerapkan Islam dalam pemerintahan dan ihwal kehidupan. Karenanya, semuanya bisa dianggap sebagai Dar Kufr, sekalipun penduduknya Muslim.[1]

Setelah itu, dia membuat bantahan dengan membenturkan pandangan tersebut dengan pendapat para fuqaha’, dengan menyatakan:

هذا الكلام منابذ لأقوال فقهاء الإسلام المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب التي انقرضت بانقراض أتباعها كمذهب سفيان الثوري، وابن جرير والأوزاعي. فعند جمهورة الفقهاء البلاد التي كان المسلمون مستولين عليها ثم تتغير الحال فاستولى عليها الكفار تبقى دار إسلام ويقول أبو حنيفة في البلاد التي كان المسلمون مستولين عليها ثم استولى عليها الكفار أنها تصير دار كفر بشروط ثلاثة قرروها

Pandagan ini bertentangan dengan pandangan fuqaha’ Islam, yaitu mazhab empat dan mazhab-mazhab lain, yang telah pupus seiring dengan pupusnya para pengikut mereka, seperti mazhab Sufyan ats-Tsauri, Ibn Jarir dan al-Auza’i. Menurut jumhur fuqaha’, negeri yang pernah dikuasai oleh kaum Muslim, kemudian setelah itu kondisinya berubah, dimana mereka dikuasai oleh kaum Kafir, maka negeri tersebut tetap menjadi Dar Islam. Abu Hanifah mengatakan, bahwa negeri yang pernah dikuasai oleh kaum Muslim, kemudian setelah itu dikuasai oleh kaum Kafir, maka negeri tersebut berubah menjadi Dar Kufr dengan tiga syarat yang telah mereka tetapkan.[2]

Penjelasan:

Benarkah pandangan ini bertentangan dengan pandangan fuqaha’ Islam, ataukah justru sebaliknya? Memang ada beberapa definisi tentang Dar al-Islam dan Dar al-Kufr. Dar al-Islam adalah istilah syara’ yang menunjukkan fakta tertentu dari sebuah negeri, demikian halnya dengan istilah Dar al-Kufr, Dar as-Syirk, atau Dar al-Harb, yang juga menunjukkan fakta tertentu dari sebuah negeri, yang berbeda dengan istilah yang pertama. Meski ketiga istilah tersebut, Dar al-Kufr, Dar as-Syirk, atau Dar al-Harb itu maknanya sama.[3]

Mazhab Hanafi mendefinisikan Dar al-Islam dengan negeri yang menampakkan hukum-hukum Islam.[4] Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan negeri yang simbol-simbol Islam atau dominasi simbol-simbol tersebut ditegakkan di dalamnya[5]. Mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan setiap tempat, yang penduduknya mampu mempertahankan diri dari serangan Musuh (Harbiyin)[6]. Para fuqaha’ mazhab Syafi’i juga menambahkan, bahwa syarat Dar al-Islam itu penduduknya tidak harus Muslim, tetapi dianggap cukup jika negeri tersebut berada dalam kekuasaan imam (khalifah), dan keislamannya[7].Mazhab Hambali mendefinisikannya dengan negeri yang diduduki oleh kaum Muslim, dan hukum-hukum Islam diberlakukan di sana[8].

Dari sini bisa disimpulkan, bahwa justru jumhur fuqaha’ menyatakan Dar al-Islam adalah negeri yang dipimpin oleh syariat Islam, dimana syariat tersebut ditegakkan di dalamnya. Dengan kata lain, alasan disebutnya sebuah negeri sebagai Dar al-Islam adalah adanya pemerintahan kaum Muslim yang menerapkan syariat Islam.

Sebaliknya, jika di sana ternyata syariat Islam tidak ditegakkan, dan tidak tampak, sementara yang ditegakkan dan tampak justru hukum-hukum Kufur, maka negeri tersebut disebut Dar al-Kufr. Inilah yang disepakati oleh jumhur fuqaha’ mazhab Maliki, Syafi’i, Hanbali dan dua pengikut Hanafi, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf[9].

Karena itu, pandangan yang dikemukakan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, bahwa suatu negeri disebut Dar al-Islam jika memenuhi dua syarat, yaitu menerapkan Islam dan keamanannya berada di tangan (kekuasaan) kaum Muslim, dan sebaliknya disebut Dar al-Kufr jika tidak bisa memenuhi salah satu di antara keduanya tak lebih dari penegasan dari pandangan jumhur fuqaha’ di atas. Ketika kedua kriteria yang diajukan oleh fuqaha’ tersebut diimplementasikan terhadap kasus kekinian, untuk menghukumi status negeri kaum Muslim, maka lahirlah kesimpulan bahwa saat ini memang tidak ada satu pun negeri kaum Muslim yang layak disebut Dar al-Islam. Sebaliknya, bisa dikatakan bahwa semua negeri kaum Muslim saat ini adalah Dar al-Kufr.

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa apa yang diklaim oleh penulis al-Gharrah sebagai pendapat jumhur fuqaha’ ternyata bukan pendapat jumhur. Ini sekali lagi membuktikan kebohongan penulis buku tersebut. Dari sini kita tahu, bahwa tujuannya tak lain hanya untuk mencari pembenaran, agar negeri Muslim beserta para penguasanya yang nyata-nyata menerapkan hukum Kufur itu tetap aman. Meski untuk itu, berbagai kebohongan dan tuduhan palsu terus-menerus dilakukan.

Sumber: Bantahan Terhadap Kitab Al Gharral Al Imaniyyah… kitab lengkapnya (pdf) disini

Baca Juga:


[1] ‘Abdullah al-Harari, al-Gharrah al-Imaniyyah fi Mafasid at-Tahririyyah, ed. ‘Abdul ‘Aziz Masyhuri al-Indunisi, al-Idarah al-Markaziyyah li Rabithah al-Ma’ahid al-Islamiyyah Indonesia, 2001, hal. 33

[2] Ibid, hal. 33-34

[3] As-Syafi’i, Kitab al-Umm, juz IV, hal. 270-271.

[4] ‘Alauddin bin Mas’ud al-Kasani, Badai’ as-Shana’i fi Tartib as-Syara’i, Dar al-Kitab al-‘Arabi, Beirut, cet. II, 1982, juz VII, hal. 130.

[5] Syamsuddin Muhammad ‘Arafah ad-Dasuqi, Hasyiyah ad-Dasuqi ‘ala Syarh al-Kabir, Dar al-Fikr, Beirut, juz II, hal. 188.

[6] Syamsuddin Muhammad bin Abi al-‘Abbas ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ‘ala Syarh al-Minhaj, Dar al-Fikr, Beirut, cet. terakhir, 1984, juz VIII, hal. 82. Syihabuddin bin Hajar al-Haitami, Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, Dar al-Fikr, Beirut, juz IX, hal. 269.

[7] Ar-Rafi’i, Fath al-‘Aziz, Syarh al-Wajiz, juz VIII, hal. 14.

[8] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ahkam Ahl ad-Dzimmah, ed. Shubhi Shalih, Dar al-‘Ilm li al-Malayin, Beirut, cet. I, 1983, juz I, hal. 366.

[9] Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Ibn ‘Abidin, Dar al-Fikr, Beirut, cet. II, 1979, juz IV, hal. 175; Ibn Hazm, al-Muhalla, ed. Lajnah Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, Dar al-Afaq al-Jadidah, Beirut, t.t., juz XI, hal. 200; Lihat juga, Tuhfat al-Muhtaj, juz IX, hal. 269; Nihayah al-Muhtaj, juz VIII, hal. 82; Ahkam Ahl ad-Dzimmah, juz I, hal. 366; Bada’i as-Shana’i, juz VII, hal. 130, Hasyiyah ad-Dasuqi, juz II, hal. 188.

Iklan

Posted on 14 Februari 2011, in Politik, Syari'ah. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s