Pajak (Dharîbah) dalam Timbangan Syari’ah

Dalam kerangka syari’ah, pajak/ dharîbah hanya boleh dipungut ketika kas negara kosong saat ada kewajiban yg memang kewajiban itu ada dipundak umat Islam, diambil dari orang Islam yang mampu saja, sifatnya temporer, dan tidak boleh lebih dari keperluan yg menjadi beban kaum muslimin, jika tidak terpenuhi syarat diatas maka ini termasuk kedzaliman yang oleh Nabi dikatakan : “Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al Hakim)

***

Makna Dharîbah

Secara bahasa, dharîbah berasal dari kata dharaba-yadhribu-dharb[an]. Dharaba memiliki banyak arti, di antaranya: lewat, berlalu, memukul, mendirikan, melaksanakan, mencetak, menerangkan, mewajibkan, menetapkan, merendahkan, menghinakan, dan yang lainnya[1].

Dharîbah merupakan ism mubâlaghah dari dharb[an] dengan wazan fa‘îlah, yang berarti maf‘ûlah, yakni obyek. Dharîbah asalnya adalah belenggu yang diberlakukan kepada seorang hamba sahaya (ghullah al-‘abd)[2]. Maksudnya adalah penghasilan yang ditetapkan bagi hamba sahaya dan harus ia bayarkan kepada tuannya.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa sebab turunnya QS an-Nur ayat 33 di antaranya adalah ketika Abdullah bin Ubay memaksa dua orang hamba sahayanya agar melacur dan ia menetapkan dharîbah dari keduanya yang harus disetor setiap hari[3].

Dharîbah bisa juga berarti tabiat/watak; mengumpulkan, membentuk dan menetapkan kadarnya; dan bisa juga berarti harta yang dikumpulkan. Jika dikatakan, “Dharaba al-jizyah wa al-kharâj,” artinya, “Dia mewajibkan dan menentukan kadarnya untuk waktu satu tahun.”[4]

Dengan demikian, jelas bahwa dharîbah secara bahasa maupun tradisi penggunaannya mempunyai banyak arti. Namun, tampak dominan bahwa para ulama memakai ungkapan dharîbah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai keharusan atau kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharîbah, yakni secara wajib. [5] Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharîbah (atas tanah)[6].

Jadi, dharîbah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara. Jizyah dan kharaj— sekalipun wajib sehingga secara bahasa bisa dikategorikan dharîbah— tetap disebut oleh syariat sebagai jizyah dan kharaj, tidak disebut dengan dharîbah. Oleh karena itu, sebutan dharîbah lebih tepat digunakan untuk menyebut harta yang dipungut secara wajib selain jizyah dan kharaj.

Istilah dharîbah juga tidak bisa untuk menyebut ‘usyur, yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importir atau eksportir yang bukan warga negara Khilafah, baik Muslim maupun dzimmi, dan bukan mu‘âhad. Sebab, ‘usyur hanyalah tindakan balasan atas tindakan negara mereka. Karena itu, ‘usyur besarnya sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga negara Khilafah ketika mengimpor komoditas dari negara tersebut atau mengekspor komoditas ke negara tersebut[7].

Dalam sistem kapitalis kita mengenal istilah pajak. Pajak adalah pungutan wajib; biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain[8]. Pajak merupakan pungutan kepada individu rakyat, harta kepemilikan, atau aktivitas untuk mendukung pembiayaan pemerintah[9]. Pajak juga berarti pembayaran yang dibebankan kepada individu (rakyat) atau kelompok (korporat) untuk mendukung pembiayaan bagi pemerintah[10].

Jadi, pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari dharîbah sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, dharîbah bisa kita artikan dengan pajak. Istilah dharîbah dalam arti pajak (tax) secara syar‘i boleh dipakai sekalipun istilah tax (pajak) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam sistem Islam[11].

Kerangka Berpikir Tentang Dharîbah

Sumber-sumber pendapatan Baitul Mal dalam Khilafah Islam yang telah ditetapkan syariat sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu, sebetulnya tidak perlu lagi ada kewajiban pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Syariat Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang, yang dibebankan kepada Baitul Mal, tentu ketika terdapat harta di Baitul Mal. Namun, ketika di Baitul Mal tidak terdapat harta atau kurang, sementara sumbangan sukarela dari kaum Muslim atas inisiatif mereka juga belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaannya menjadi kewajiban seluruh kaum Muslim. Hal itu karena Allah telah mewajibkan yang demikian. Sebab, tidak adanya pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang itu akan menyebabkan bahaya bagi kaum Muslim. Allah telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan bahaya itu dari kaum Muslim. Rasulullah saw. bersabda:

Tidak boleh mencelakakan orang lain dan tidak boleh mencelakakan diri sendiri. (HR Ibn Majah dan Ahmad).

Ada beberapa ketentuan tentang dharîbah (pajak) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu:

Pertama, dharîbah bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang.

Kedua, dharîbah hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Pembiayaan itu adalah[12]:

1. Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan; pengadaan senjata; dan sebagainya.

2. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya.

3. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman:

Tidaklah beriman kepada-Ku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sisinya, dan dia mengetahuinya. (HR al-Bazzar dari Anas).

4. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.

5. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat semisal: jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Adapun jika untuk menambah yang sudah ada, dan jika tidak dilakukan tidak menyebabkan bahaya, maka tidak boleh ada kewajiban pajak untuk itu.

6. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di Baitul Mal tidak ada atau kurang.

Ketiga, dharîbah hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, dharîbah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim.

Keempat, dharîbah hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.

Kelima, dharîbah hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, maka dharîbah (pajak) hanya boleh diwajibkan sesuai ketentuan di atas. Di luar itu merupakan kezaliman atas rakyat dan haram dilakukan. Wallâh a‘lam bi ash-shawâb. [Yahya A]


[1] Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, pasal dharaba, hal 815, Pustaka Progresif, Yogyakarta.

[2] Ya‘ut bin Abdillah al-Humawi, Mu’jam al-Buldân, iii/456, Dar al-Fikr, Beirut; Asy-Syawkani, Nayl al-Awthâr, vi/25, Dar al-Jil, Beirut. 1973

[3] Ibn Katsir, Tafsîr Ibn Katsîr, 3/289, Dar al-Fikr, Beirut. 1401 H; Ibn al-Zauji, Zâd al-Masîr fî ‘Ilm at-Tafsîr, 4/38, Maktabah al-Islami, cet. ke-3, Beirut. 1404

[4] Ibn Taimiyah, Kutub wa Rasâ’il wa Fatâwâ Ibn Taymiyyah fî at-Tafsîr, ed. M. Abdurrahman Muhammad Qasim an-Najadi, XIV/55, Maktabah Ibn Taimiyah

[5] As-Sarakhsi, al-Mabsûth, 10/15, Dar al-Ma’rifah, Beirut. 1406

[6] Asy-Syawkani, Fath al-Qadîr, 3/493, Dar al-Fikr, Beirut; Al-Alusi, Rûh al-Ma’âniy, 18/53, Al-Manawi, at-Ta’ârif, 1/473, Dar al-Fikr al-Mu’ashir-Dar al-Fikr, Beirut-Damaskus. 1410, cet. ke-1; Ibn Zanjalah, Hujjah al-Qirâ’ât, 1/433, Muassasah ar-Risalah,1982, cet. ke-2

[7] Qadhi an-Nabhani, Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm, cet. ke-6 (mu’tamadah), hlm. 245, Dar al-Ummah li ath-Thaba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, Beirut. 2004

[8] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dept. Pend. & Kebudayaan, Balai Pustaka, cet. ke-3. hlm. 636, 1990. Jakarta

[9] http://www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn.

[10] ww. house.gov/rules/glossary_fbp.htm

[11] Qadhi an-Nabhani, Nizhâm al-Islâm, hlm. 85, min mansyurat Hizb at-Tahrir, cet. ke-6 (mu’tamadah). 2001

[12] Qadhi an-Nabhani, Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm, hlm. 232-237, Dar al-Ummah li at-Thaba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, cet. ke-6 (mu’tamadah). 2004; Syaikh Abd al-Qadim Zallum, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah, bab adh-Dharâ’ib, hlm. 135-144, min mansyurat Hizb at-Tahrir, Dar al-Ummah li at-Thaba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, cet. ke-3 (mu’tamadah). Beirut. 2004

Baca Juga:

Posted on 9 November 2010, in Ekonomi, Fiqh and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s