Melacak Akar “Radikalisme” Islam di Nusantara

Oleh Muhammad Taufik N.T

Membicarakan umat Islam di Nusantara saat ini, akan kita temukan beberapa corak keberislaman pemeluknya. Ada yang mengaku “moderat”, mengakomodir dan toleran dengan sistem yang ada sekarang sambil berupaya menanamkan nilai-nilai Islam kedalam sistem yang ada, ada yang mengaku “sekuler – liberal” yang berupaya menjauhkan penerapan syari’at secara formal di nusantara, dan ada pula yang disematkan kepada mereka predikat “Islam – radikal” yang dikonotasikan dg Islam yang kaku, ekstrem dan intoleran.

Tulisan ini tidak akan membahas istilah-istilah tersebut, apakah istilah itu kita terima atau tidak, namun akan membahas kenapa ada perubahan penampakan sikap umat Islam di Nusantara yang awalnya penuh kedamaian kemudian saat ini sebagian berubah menjadi terkesan kaku, ekstrem dan intoleran yang kemudian disebut dengan radikal.

Umat Islam di Nusantara Sebelum Datangnya Penjajah

Islam mulai masuk ke Nusantara, sekitar abad ke 7 M, saat kekhilafahan berada di tangan Bani Umayyah (660-749 M). Islam masuk dengan damai, dan diterima dengan baik oleh raja-raja Nusantara saat itu. Salah satu yang memiliki hubungan cukup erat dengan umat Islam adalah Maharaja Sriwijaya yang menulis surat kepada Muawiyah dan kemudian kepada Umar bin Abdul Aziz (Uka Tjandrasasmita, “Hubungan Perdagangan Indonesia-Persia (Iran) Pada Masa Lampau (Abad VII-XVII M) dan Dampaknya terhadaap Beberapa Unsur Kebudayaan” hlm. 32). Surat pertama ditemukan dalam sebuah diwan (arsip) Bani Umayah oleh Abdul Malik bin Umair, surat kedua didokumentasikan oleh Ibn Abd Rabbih (wafat 940M) dalam karyanya, Al-Iqd al-Farîd.

Dakwah Islam terus berkembang dengan damai, lewat perdagangan dan juga pernikahan antara da’i dengan putri penguasa saat itu seperti pernikahan Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gunung Jati) dengan Siti Fathimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israil (Raja Champa Dinasti Azmatkhan), Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati, putri adipati Tuban bernama Arya Teja dll.

Dakwah terus berkembang, bukan hanya berhasil memperbaiki individu masyarakat, namun juga berhasil menerapkan syari’ah secara formal dalam kesultanan – kesultanan saat itu, yang banyaknya tidak kurang dari 51 kesultanan di seluruh Nusantara. Dibawah naungan kesultanan-kesultanan yang menerapkan syari’ah itulah rakyat Nusantara hidup tenang dan damai, baik mereka muslim maupun non muslim. Tidak ada istilah Islam moderat, radikal ataupun fundamentalis.

Umat Islam di Nusantara Zaman Kolonial

Secara faktual, pada abad 16 dan 17, umat Islam di Nusantara dimasuki bangsa Portugis dan Belanda. Portugis ingin mewujudkan dominasi militer dan ekonomi terhadap Nusantara (Baca : Uka Tjandrasasmita, “The Indonesian Harbour Cities and The Coming of Portuguese”). Begitu juga kompeni (VOC) juga ingin memonopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia.

Pada masa inilah mulai muncul umat Islam yang “intoleran”, dimana Belanda waktu itu menyebut mereka ekstrimis. Sementara sebagian umat menerima penjajah dan menganganggapnya sebagai tamu, sebagian umat yang lain justru tanpa toleransi berusaha mengusirnya. Sultan Ageng Tirtayasa harus bertentangan dengan sultan Haji yang ingin damai dengan Belanda. Sikap Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak toleran kepada Belanda ini juga sama dengan sikap Pangeran Diponegoro dan banyak umat Islam yang lain, walaupun ada umat Islam yang lebih “moderat” yang menerima/paling tidak memanfaatkan keberadaan Belanda di Nusantara.

Umat Islam di Nusantara Setelah Kemerdekaan

Pasca hengkangnya penjajah dari Nusantara, terjadi perdebatan tentang sistem apa yang akan dipakai di negeri ini, Ki Bagus Hadikusumo (pemimpin Muhammadiyah), Kiai Ahmad Sanusi, Abikusno Tjokrosoejoso (PSII), Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), Haji Agus Salim (Partai Penyadar), Wahid Hasyim (Nahdatul Ulama), didukung oleh surat 52 ribu ulama setanah air berjuang untuk tegaknya syari’at Islam di negeri ini. Perjuangan ini berujung dengan kompromi yakni “…dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” Ki Bagus Hadikusumo, pemimpin Muhammadiyah, awalnya meminta agar anak kalimat bagi pemeluk-pemeluknya dicoret. Namun setelah dibujuk bahwa ini sifatnya  sementara, maka mereka akhirnya berkompromi bahwa syari’at hanya diterapkan untuk pemeluk-pemeluknya (padahal karakter syari’at sendiri ketika membahas perkara publik seperti ekonomi, pendidikan dll seharusnya berlaku untuk semua, muslim maupun non muslim, ketika muslim memiliki tanah karena menghidupkan tanah mati, begitu juga non muslim yg  menghidupkan tanah mati ia berhak memilikinya). Akan tetapi hasil kompromi inipun ditelikung dan dihilangkan tanpa musyawarah (Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pustaka, 1983).

Akibatnya ada sebagian umat Islam yang masih gigih untuk mengembalikan syari’ah dalam pengaturan kehidupan mereka, mereka tidak terima dengan penelikungan tersebut. Mereka meyakini bahwa aturan penjajah jika diterapkan dinegeri ini, maka pada hakekatnya negeri ini masih terjajah, mereka yang berjuang gigih untuk menegakkan syari’ah inilah yang kemudian di sematkan pada mereka sebagai “fundamentalis – radikal”, yang tidak toleran dengan sistem yg ada.

Umat Islam di Nusantara Saat Ini

Sampai saat ini, Indonesia masih meminggirkan syari’ah dalam  pengaturan kehidupan, hukum-hukum warisan kolonial masih dipakai dalam negara ini. Secara ekonomi & politik Indonesia juga masih terjajah (atau mau dijajah dengan sukarela). Bahkan penguasaan negeri ini oleh penjajah menjadi legal karena dibuatkan undang-undang yang mengaturnya, 1800 perda dihapus demi penjajahan dengan nama “investasi”. Aset – aset strategis juga dijual dengan berbagai alasan, sementara bencana kemanusian dan kemiskinan mengancam negeri ini.

Dalam kondisi seperti ini, ada sebagian umat Islam yang menginginkan hilangnya penjajahan dari negeri ini. Mereka meyakini bahwa negeri ini hanya bisa selamat jika diatur dengan syari’ah. Mereka tidak toleran dengan setiap aturan yang bertentangan dengan syari’ah, yang sebagian besar merupakan copy-paste dari negeri penjajah.

Kesimpulan

Istilah ekstrimis/radikal adalah istilah yang dibuat oleh penjajah untuk setiap orang yang menginginkan kemerdekaan Nusantara dari penjajahan, baik fisik maupun lewat undang-undang. Umat Islam seharusnya bisa menentukan sikapnya menurut standard syara’, kapan  dan dimana ia harus tegas, kapan dan dimana ia harus lembut, ketika bersikap tegas pada tempat dan saatnya maka tidak layak disebut radikal yang dikesankan negatif. Seharusnya umat Islam tidak perlu lagi memperhatikan istilah moderat/radikal dan berpolemik tentang hal ini, namun umat seharusnya bersatu untuk menghapuskan semua bentuk penjajahan dari negeri ini. Allahu Ta’ala  A’lam [https://mtaufiknt.wordpress.com]

Baca Juga:

  • Awas !! Virus “memuliakan-tamu.exe”
  • Memuliakan Tamu v.s Menghinakan Tamu
  • Kelembutan dan Ketegasan
  • Pemutarbalikan Sejarah
  • Kejahatan Kapitalisme dalam Angka
  • Khutbah Jum’at : Memuliakan Tamu
  • Iklan

    Posted on 7 November 2010, in Kritik Pemikiran, Politik, Tarikh. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s