Bahaya Kebebasan Kepemilikan

Oleh Muhammad Riza Rosadi

Mukadimah

Salah satu bencana yang paling mengerikan yang menimpa seluruh umat manusia saat ini adalah berkembangnya ide kebebasan individu yang lahir dari paham demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Ide mengenai HAM berpangkal dari pandangan ideologi Kapitalisme terhadap tabiat manusia. Ideologi Kapitalisme memandang bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah baik, tidak jahat. Kejahatan yang muncul dari manusia disebabkan oleh pengekangan terhadap kehendaknya. Oleh karena itu, kaum kapitalis menyerukan untuk membebaskan kehendak manusia agar dia mampu menunjukkan tabiat baiknya yang asli. Dari sinilah, muncul ide kebebasan yang kemudian menjadi salah satu ide yang paling menonjol dalam ideologi Kapitalisme.

Atas dasar pandangan inilah ideologi Kapitalisme menyerukan jaminan terhadap 4 (empat) kebebasan bagi individu, yaitu: kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan bertingkah laku.

Tulisan ini hanya memfokuskan pembahasannya pada kebebasan kepemilikan sebagai wujud kebebasan dalam bidang ekonomi serta bagaimana dampak ide ini bagi individu, masyarakat, dan negara.

Kebebasan Kepemilikan

Kebebasan kepemilikan mempunyai arti bahwa seorang individu boleh memiliki harta (modal) sekaligus memanfaatkan, mengembangkan, dan mendistribusikannya melalui sarana dan cara apa pun sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Menurut mereka, besarnya kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apa pun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Dalam pandangan semacam ini, perhatian terhadap kepemilikan individu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan umum. Tidak jarang, kepemilikan umum dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan jalan privatisasi. Hal ini membuat kepemilikan akhirnya menjadi tidak jelas. Barang-barang yang seharusnya menjadi milik masyarakat umum ternyata hanya dikuasai oleh segelintir. Ini pada akhirnya mengakibatkan kesulitan dan kesengsaraan pada banyak orang.

Dari sisi cara memperoleh harta, orang-orang kapitalis memandang bahwa manusia berhak memiliki segala sesuatu sesuka hatinya selama tidak melanggar hak-hak yang diakui oleh sistem kapitalis. Artinya, manusia berhak memiliki segala sesuatu, baik yang dihalalkan oleh Allah Swt. maupun yang diharamkan-Nya. Individu berhak memiliki barang-barang halal seperti rumah-rumah, kebun, toko, atau pabrik, sebagaimana dia juga berhak memiliki barang yang diharamkan Allah Swt. untuk dimiliki seperti khamer (minuman keras), bank ribawi, peternakan babi, rumah bordil, tempat-tempat perjudian, dan barang-barang terlarang lainnya yang tidak boleh dimiliki menurut syariat.

Sesuai dengan kebebasan ini, individu berhak memiliki barang-barang yang termasuk dalam pemilikan umum (public property) seperti ladang-ladang minyak, tambang-tambang besar, pantai dan sungai-sungai, air yang dibutuhkan jamaah, dan barang-barang lain yang merupakan hajat hidup orang banyak. Akibatnya, kepemilikan menjadi kabur dan tidak jelas. Kepemilikan umum dapat beralih menjadi kepemilikan individu melalui privatisasi.

Dari sisi pemanfaatan harta, orang kapitalis akan menggunakan segala sesuatu miliknya itu sesuka hatinya pula selama hal itu tidak melanggar hak-hak orang lain; maksudnya, selama tidak melanggar hak-hak yang diakui oleh sistem Kapitalisme. Manusia juga berhak menggunakan atau mengelola apa saja yang dia miliki sekehendaknya, baik dia terikat dengan perintah dan larangan Allah maupun tidak sama sekali. Wajar jika kita sering mendapati mereka memanfaatkan harta mereka untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang haram seperti minuman keras, obat-obat terlarang, jasa prostitusi, dan sarana-sarana pornografi lainnya.

Demikian juga dari segi pengembangan harta, menurut ide kebebasan ini, seseorang berhak memperoleh atau mengembangkan harta secara halal seperti warisan, hibah, perdagangan, berburu, pertanian, dan industri; maupun secara haram seperti perjudian, riba, perdagangan khamer dan obat-obat terlarang, serta usaha-usaha haram lainnya.

Keserakahan Kapitalisme

Akibat dari adopsi orang-orang kapitalis terhadap kebebasan kepemilikan ini, meratalah bencana-bencana yang tiada henti-hentinya. Perbuatan-perbuatan hina merajalela di mana-mana dalam masyarakat kapitalis. Kejahatan terorganisir (mafia) muncul secara terang-terangan. Sikap individualisme dan egoisme diagung-agungkan sehingga rontoklah semangat hidup berjamaah. Sikap mementingkan diri sendiri menggantikan sikap mengutamakan orang lain. Penyakit-penyakit yang menakutkan pun merajalela akibat beredarnya segala macam barang dan jasa secara bebas, baik yang bermanfaat maupun yang membahayakan mereka; seperti obat-obat terlarang, jasa prostitusi, pornografi, dan lain sebagainya.

Kebebasan ini telah menimbulkan pula akumulasi kekayaan yang melimpah-ruah di tangan segelintir orang yang disebut sebagai para kapitalis. Dengan kelebihan kekayaannya itu, mereka berubah menjadi satu kekuatan hegemonik yang menguasai dan mengendalikan masyarakat dan negara, baik dalam urusan politik dalam negeri maupun luar negerinya. Dari orang-orang kapitalis inilah, diambil nama bagi sistem mereka, yakni sistem Kapitalisme, karena aspek paling menonjol dalam masyarakat dengan sistem ini adalah pengaruh dan dominasi kaum kapitalis.

Di antara kaum kapitalis ada yang menjadi pemilik industri-industri senjata dan menjadi para pelaku bisnis perang. Mereka telah melibatkan berbagai negara dan bangsa yang sudah didominasi ke dalam kancah peperangan yang pada hakikatnya tidak akan pernah memperoleh keuntungan apa-apa dari kemelut perang yang melanda mereka. Memang, ambisi mereka dalam hal ini semata-mata hanyalah mengeruk keuntungan yang akan mereka peroleh dari perdagangan senjata. Mereka tak pernah peduli sedikit pun pada darah yang ditumpahkan atau bencana-bencana yang timbul akibat perang.

Ide kebebasan kepemilikan ini dijadikan dasar dan tolok ukur perbuatan dalam kegiatan ekonomi penganut paham kapitalis. Bahaya ide kebebasan kepemilikan ini tampak bukan hanya jika dia dianut oleh seorang individu, bahkan lebih berbahaya lagi jika dia dianut oleh sebuah negara yang mendasarkan pengembangan dan pengelolaaan ekonominya pada ide kebebasan kepemilikan ini. Dengan alasan kebebasan kepemilikan ini, sebuah negara akan mengembangkan kepemilikan hartanya melalui berbagai cara yang mereka anggap dapat dan layak mereka tempuh, meskipun itu dilakukan melalui penindasan dan penjajahan ekonomi yang akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada umat manusia.

Dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan, negara penganut paham kapitalis mengembangkan ide dan melaksanakan berbagai strategi politik ekonomi agar dapat menguasai berbagai sumber ekonomi dan kekayaan alam di berbagai penjuru dunia. Ide-ide dan strategi itu antara lain dengan ide politik pasar bebas, liberalisasi investasi, privatisasi, dan lain sebagainya. Padahal, semua ide tersebut hanyalah sarana negara Barat, khususnya AS, untuk dapat menguasai dan menjajah negeri-negeri kaya (baca umat Islam).

Politik Pasar Bebas

Ide Politik Pasar Bebas adalah upaya penerapan kebebasan kepemilikan—yang bersumber dari aqidah ideologi Kapitalisme— secara internasional, yakni penerapan kebebasan hak milik dalam hubungan perdagangan internasional. Tujuan dari Politik Pasar Bebas adalah memperkecil atau menghilangkan intervensi (campur tangan) negara dalam perdagangan khususnya dan dalam kegiatan perekonomian pada umumnya. Bertolak dari sini, negara Barat seperti AS berusaha menggiring negara-negara di dunia untuk menghilangkan hambatan tarif (bea masuk) dan rintangan apa pun dalam perdagangan internasional; termasuk di dalamnya kebijakan proteksi perdagangan secara langsung—seperti larangan impor komoditas tertentu untuk memproteksi produk dalam negeri dari persaingan—maupun kebijakan proteksi tidak langsung seperti penetapan tarif yang tinggi untuk sebagian barang impor, pemberian subsidi untuk sebagian produk dalam negeri, dan penetapan kuota untuk mencegah pertukaran perdagangan.

Tujuan negara kapitalis seperti AS memaksakan Politik Pasar Bebas atas negara-negara di dunia adalah mengubah keadaan dunia menjadi “Pasar Bebas”, membuka pasar negara-negara di dunia bagi penanaman modal asing, dan mengeliminasi peran negara untuk mengatur perekonomian dengan melakukan privatisasi sektor publik. Tujuan terakhir ini khususnya diarahkan kepada negara-negara dengan sektor publik yang menempati proporsi tinggi dalam kegiatan perekonomian mereka. Artinya, keberadaan sektor publik ini telah dianggap menghalangi kemunculan peran dan pertumbuhan kepemilikan individu (privat property).

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu, AS dan negara-negara kapitalis besar telah mengadakan berbagai perjanjian perdagangan internasional dan membentuk kelompok-kelompok ekonomi seperti NAFTA (beranggotakan AS, Kanada, dan Meksiko); Pasar Bersama Eropa; APEC yang beranggotakan negara-negara NAFTA, Australia, Selandia Baru, Jepang, Indonesia, dan negara-negara macan Asia, yang semuanya berada di sekitar Lautan Pasifik. Selain itu, AS juga telah menjadikan ketujuh negara industri kaya (negara G-7) sebagai instrumen untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi, keuangan, dan perdagangan internasional, serta untuk menjamin dan mengontrol pelaksanaan semua kebijakan itu. Ini semua merupakan langkah yang ditempuh AS untuk melegitimasi semua kebijakan tersebut menjadi undang-undang internasional, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan di sektor perdagangan.

AS juga memanfaatkan WTO (World Trade Organization) untuk mewujudkan tujuannya. Sebelum WTO berdiri, GATT (General Agreement on Tariff and Trade) atau perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan tetap menjadi rujukan bagi perdagangan internasional hingga beberapa tahun. Hampir semua negara di dunia terikat dengan GATT, baik negara-negara yang menandatanganinya maupun yang tidak. Namun, karena GATT hanya mengatur hubungan perdagangan antar negara, dan tidak memberi otoritas kepada AS untuk mengatur kebijakan ekonomi dan perdagangan dalam negeri yang diambil oleh negara-negara di dunia, AS pun merasa bahwa GATT tidak memadai lagi untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Karena itu, AS kemudian mengambil langkah baru untuk menggantinya dengan WTO, yang kelahirannya telah diumumkan di Maroko tahun 1994.

Tak lama kemudian, mayoritas negara di dunia pun ramai-ramai menandatangani perjanjian baru tersebut dan bergabung dengan organisasi baru itu. Tentu, ini adalah hasil berbagai tekanan yang dilancarkan oleh AS terhadap negara-negara di dunia untuk mewujudkan tujuannya. Aspek terpenting dari perjanjian baru itu ialah adanya otoritas yang diberikan kepada negara-negara kapitalis kaya dan berpengaruh—dengan AS sebagai gembongnya—untuk mengintervensi urusan ekonomi dan perdagangan negara-negara yang terikat dengan perjanjian itu secara umum melalui peraturan yang dirancang oleh negara-negara berpengaruh tersebut.

Jadi, bukan rahasia lagi, bahwa tujuan utama AS dan negara-negara kapitalis dalam strategi pasar global ini adalah membuka pasar seluruh negara-negara di dunia bagi produk-produk unggulan dan investasi-investasi mereka. Dengan begitu, negara-negara yang disebut sebagai negara-negara berkembang itu akan senantiasa berada di bawah hegemoni AS dalam bidang ekonomi dan perdagangan serta tidak berpeluang membangun ekonominya sendiri di atas basis-basis yang kuat dan kokoh. Padahal, basis ekonomi yang kokoh akan bisa membebaskan ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang dari negara-negara kaya. Dengan begitu, nantinya negara-negara berkembang itu tidak lagi menjadi pasar bagi barang-barang konsumtif (consumer goods) yang diproduksi negara-negara kaya.

Dampak Pasar Bebas: Liberalisasi Investasi dan Privatisasi

Pasar Bebas yang menjadikan perdagangan lintas negara tanpa hambatan apa pun memang mempunyai berbagai argumentasi ekonomi. Pertama, bahwa adanya proteksi perdagangan menyebabkan ekonoimi terdistorsi dan ekonomi tidak efisien karena ekonomi pasar tidak berjalan. Kedua, dengan pasar bebas setiap negara akan terpacu untuk bersaing secara sehat dalam percaturan internasional. Ketiga, Pasar Bebas adalah konsekuensi logis dari tata dunia baru (globalisasi).

Secara ekonomis, dampak dari Pasar Bebas adalah lenyapnya hambatan-hambatan tarif maupun non-tarif yang selama ini ada. Yang lebih nyata, Pasar Bebas membuka peluang masuknya modal (investasi) dan produk dari negara-negara lain (baca: Negara-negara kaya seperti AS dan Eropa) dari yang sebelumnya terproteksi dan tertutup. Akibat yang sekarang sudah dapat dirasakan adalah bukannya persaingan bebas yang terjadi, yang ada malahan adalah dominasi negara kaya terhadap negara berkembang dalam hal modal dan produk. Bahkan lebih jauh, dengan Pasar Bebas, produk-produk yang berbahaya yang tidak sesuai dengan budaya setempat dapat masuk dan akhirnya dapat menghancurkan ekonomi lokal.

Bagaimana Kondisi Indonesia?

Kebijakan investasi yang paling mengejutkan adalah ketika keluarnya PP 20 tahun 1994. Tercakup dalam kebijakan ini adalah sebuah ketentuan yang memberi peluang sangat luas kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan domestik boleh menjual sampai 95 persen sahamnya kepada pemilik modal asing. Lebih luar biasa lagi, izin itu diberikan untuk sarana-sarana yang menguasai hajat hidup orang banyak, antara lain pelabuhan; produksi beserta transmisi sekaligus distribusi tenaga listrik umum; kereta api; pembangkit listrik tenaga nuklir; dan media massa.

Paket deregulasi yang diluncurkan 2 Juni 1994 ini juga menyebutkan kegiatan investasi asing di Indonesia bisa dilakukan dalam dua bentuk: secara patungan dan secara langsung. Jika patungan, modal asing boleh menguasai sampai 95 persen saham; jika langsung, modal asing dapat mengusasi 100 persen saham.

Alasan dikeluarkannya PP itu adalah untuk menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, kalau kita cermati lebih jauh, alasan sebenarnya dari PP tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep Perdagangan Bebas yang dikembangkan negara-negara Barat untuk melakukan liberalisasi perdagangan dunia sebagaimana dintroduksikan oleh kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) melalui Putaran Uruguay.

Hasil dari liberalisasi penanaman modal asing tersebut sekarang ini dapat kita rasakan, yaitu dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Mereka menguasai aset-aset penting milik publik seperti pertambangan minyak dan gas, listrik, sektor transportasi, dan lain sebagainya. Setelah mereka berhasil menguras habis kekayaan Indonesia—berupa keuntungan usaha yang mereka peroleh—banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan hajat hidupnya karena mereka harus membayar lebih mahal daripada yang seharusnya mereka bayarkan. Kasus listrik yang dikelola oleh Paiton, harga gas yang harus dibayar perusahaan pupuk kepada Exxon Oil yang lebih mahal, dan lain sebagainya adalah sedikit kasus yang terungkap dari banyaknya permasalahan yang diakibatkan oleh penguasaan asing terhadap aset-aset publik. Belum lagi ekses berupa kerusakan lingkungan seperti rusaknya ekosistem, pencemaran lingkungan akibat limbah industri, dan dampak buruk industri yang hingga sekarang harus kita tanggung.

Demikian pula dengan kebijakan Privatisasi yang sekarang semakin gencar dilakukan pemerintah. Privatisasi (swastanisasi) adalah upaya pemerintah melakukan perubahan kepemilikan aset dari yang awalnya milik pemerintah (negara) menjadi milik individu. Bisa juga dikatakan, privatisasi adalah pengubahan sektor publik menjadi sektor privat (swasta). Ada beberapa alasan yang sering dikemukakan akan pentingnya privatisasi, yakni bahwa sektor publik selama ini tidak efisien, produktivitasnya rendah, serta kinerja pengelolanya yang payah. Dengan dilakukannya privatisasi, secara cepat negara akan memperoleh dana segar dalam jangka pendek serta berharap perolehan pajak atas pengelolaan perusahaan tersebut oleh pihak swasta.

Secara ekonomis, kegiatan privatisasi memang memberi peluang lebih efisiennya kegiatan usaha, meningkatnya produktivitas, serta tumbuhnya manajemen yang berkualitas. Kondisi ini pada akhirnya diharapkan dapat menambah pemasukan Negara melalui pajak yang ditariknya. Namun, secara pasti, dengan adanya privatisasi, keuntungan usaha akan jatuh ke tangan swasta. Bahkan, jika swasta itu adalah pihak asing, hasil keuntungannya tentu akan dinikmati oleh pihak asing. Contoh untuk kasus ini bisa dilihat dari penjualan saham Indosat yang jatuh ke tangan pihak asing. Rencana privatisasi telah menimbulkan persoalan baru akibat terjadinya tarik-menarik kepentingan berbagai kalangan dalam penjualan aset tersebut. Kita telah menyaksikan bagaimana polemik rencana penjualan PT Semen Gresik ke Cemex, Divestasi Bank BCA pada tahun lalu, penjualan saham Indosat, dan sekarang rencana Privatisasi PLN.

Khatimah

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, kaum Muslim jelas tidak boleh menerima ide kebebasan kepemilikan melalui sarana Politik Pasar Bebas yang dipropagandakan dengan gencar dan luas oleh AS dan negara-negara Barat. Sebab, strategi tersebut merupakan penerapan kebebasan hak milik yang diserukan oleh sistem Kapitalisme. Jelasm ini bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Selain itu, keterikatan negeri-negeri Islam dengan strategi asing tersebut akan memberikan kesempatan luas kepada kaum kafir untuk menguasai perekonomian negeri-negeri Islam.

Lebih dari itu, strategi Politik Pasar Bebas dan strategi turunannya juga akan menghalang-halangi negeri-negeri Islam untuk membebaskan diri dari belenggu kekufuran dan orang-orang kafir. Jelas, ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah Swt. berfirman:

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكاَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin. (QS an-Nisa’ [4]: 141). []

Baca Juga:

Posted on 15 Oktober 2010, in Ekonomi, Makalah, Syari'ah and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s