Hukum Islam Seputar Tanah (1): ‘Usyriyyah dan Kharajiyyah

Tanah adalah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Setiap jenis tanah selain mempunyai zat yakni tanah atau lahan itu sendiri, ia juga mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu misalnya untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam telah memperbolehkan seseorang memiliki lahan dari segi zat tanah itu sendiri sekaligus juga memiliki lahan dari segi memanfaatkannya. Kalau kita cermati secara lebih mendalam maka nash-nash syara’ yang berkaitan dengan kepemilikan lahan, maka akan kita temukan Islam mempunyai ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda dengan kepemilikan benda-benda lainnya.

Kepemilikan lahan di dalam Islam sangat tergantung dengan status tanah yang bersangkutan apakah tanah yang diperoleh karena penaklukan atau tidak. Kepemilikan atas tanah juga tergantung dengan status pemanfaatannya apakah untuk pertanian atau untuk selain pertanian. Juga status lahan tersebut apakah tanah yang mati ataukah tanah yang sudah pernah dihidupkan. Serta tanah tersebut apakah dimiliki oleh individu ataukah oleh negara.

Dengan meneliti hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah di dalam Islam Islam akan kita temukan bahwa hukum-hukum tersebut ditetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau masyarakat keseluruhan, serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni adanya jaminan kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat sekaligus menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) mereka.

Dari sinilah kita akan temukan pokok-pokok bahasan tentang status tanah dalam pandangan Islam, pengelolaan lahan, cara-cara kepemilikan lahan, pemanfaatan lahan khususnya lahan pertanian yang terkaita dengan politik pertanian menurut Islam sera beberapa hukum khusus yang berkaitan dengan masalah lahan seperti menghidupkan tanah mati, larangan melakukan bagi hasil (muzaraah dan mukhabarah) dalam masalah pertanian, serta larangan menyewakan lahan pertanian.

Status Tanah Menurut Pandangan Islam

Tanah menurut hukum Islam dari segi statusnya dapat dikelompokkan sebagai tanah kharajiyah dan tanah ‘usyriyah. Suatu tanah dikategorikan sebagai tanah kharajiyah adalah jika tanah di daerah tersebut diperoleh karena daerah atau negara tersebut ditaklukkan oleh negara Islam (Ad-Daulah Al-Islamiyah) melalui peperangan. Status tanah yang demikian misalnya status tanah yang ada di daerah Mesir, Irak, Turki, Spanyol (Andalusia), Ukraina, Albania, India, Yugoslavia dan sebagainya. Suatu daerah atau negara yang ditaklukkan dengan peperangan, maka kepemilikan atas seluruh tanah yang ada di daerah tersebut adalah menjadi milik negara Islam. Dan tanah yang seperti ini disebut dengan tanah kharajiyah.

Tanah kharajiyah dari segi faktanya dapat dibedakan menjadi tanah yang terdapat di daerah yang taklukan dengan peperangan fisik, serta tanah yang terdapat di daerah yang ditaklukan tanpa peperangan fisik namun penduduknya takluk melalui perjanjian damai yang disepakati. Jika statusnya sebagai tanah kharajiyah dari penaklukan dengan peperangan fisik, maka status tanah tersebut dimiliki oleh negara sampai hari kiamat. Adapun jika statusnya adalah sebagai tanah kharajiyah yang diperoleh karena perdamaian maka status kepemilikan atas tanah tersebut tergantung pada isi perjanjian damai antara negara Islam dengan penduduk setempat.

Jika perjanjian damai yang disepakati menetapkan bahwa tanah tersebut menjadi milik kaum muslimin (milik negara) dan sementara penduduknya tetap dibiarkan untuk menempatinya, maka kepada mereka dikenakan kewajiban untuk membayar kharaj sebagai kompensasi. Status tanah seperti ini tetap menjadi tanah kharajiyah hingga hari kiamat. Dan meskipun tanah tersebut telah ditransfer kepada kaum muslimin karena penduduknya masuk Islam atau karena dibeli oleh kaum muslimin atau dengan cara lainnya maka statusnya tidak berubah dan tetap harus dikeluarkan kharaji-nya.

Namun jika perjanjian damai telah menyepakati bahwa tanah tersebut sebagai milik orang-orang kafir yang ditaklukan, maka tanah tersebut statusnya tetap menjadi milik mereka. Dan kepada mereka diwajibkan untuk membayar kharaj. Dan kharaj yang telah mereka keluarkan tersebut statusnya sama dengan jizyah. Dimana kharaj tersebut akan gugur jika mereka masuk Islam, atau menjual tanah tersebut kepada orang Islam. Akan tetapi jika tanah tersebut mereka jual kepada orang kafir maka kharaj tersebut tetap berlaku dan tidak gugur sebagai kewajiban mereka. Sebab orang kafir yang tunduk di bawah kekuasaan Islam memang layak untuk membayar kharaj dan jizyah.

Alasan status hukum atas tanah kharajiyah tersebut adalah karena status tanah itu sama dengan harta, sehingga dapat dianggap sebagai ghanimah yang didapatkan dalam peperangan. Jadi hukumnya halal dan menjadi milik baitul mal. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hafash bin Ghuyats dari Abu Dza’bi dari Az-Zuhri yang mengatakan :

“Rasulullah saw telah menerima jizyah dari orang Majusi Bahrain.”

Az-Zuhri mengatakan :

“Siapa saja diantara mereka memeluk Islam, maka ke-islamannya bisa diterima dan keselamatan dirinya serta hartanya akan dilindungi, selain tanah. Sebab tanah adalah harta rampasan (yang menjadi hak) bagi kaum muslimin, apabila sejak awal dia tidak memeluk Islam, maka ia tetap dilarang (memilikinya).”

Namun demikian terdapat perbedaan antara rampasan berupa tanah dengan harta ghanimah yang lain. Perbedaannya adalah bahwa harta ghanimah selain tanah dapat dibagi, dikelola dan dan diberikan kepada seseorang, sedangkan tanah secara de jure tetap dikelola oleh baitul mal. Meskipun demikian secara de facto tanah tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Tentang status tanah yang tetap menjadi milik baitul mal dan lahannya tidak dapat dibagi, selain dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat, ini nampak dari status tanah tersebut sebagai harta rampasan yang menjadi milik umum bagi kaum muslimin yang hidup pada masa penaklukan ataupun bagi generasi susudahnya.

Adapun suatu tanah dikategorikan sebagai tanah ‘usyriyah adalah jika daerah atau suatu negeri penduduknya telah masuk Islam, maka tanah tersebut statusnya sebagai tanah ‘usyriyah. Tanah yang seperti ini kepemilikan tanahnya adalah milik penduduk setempat. Tanah seperti ini misalnya tanah yang ada di Indonesia termasuk jazirah arab. Adapun status jazirah arab dimasukkan ke dalam tanah usyriyah adalah meskipun tanah tersebut ditaklukan secara paksa –misalnya penaklukan Makkah—namun Rasulullah saw tetap membiarkan tanahnya untuk penduduknya tanpa dibebani untuk membayar kharaj. Sementara status kharaj tanah tersebut sama dengan jizyah yang dibebankan kepada setiap orang. Dan kenyataannya kharaj untuk tanah jazirah arab tidak ditetapkan sebagimana tidak dipungut jizyah untuk lahan-lahan mereka.

Menurut ketentuan hukum Islam jika kharaj diberlakukan atas suatu negeri, maka penduduk negeri setempat, berikut apa yang menjadi keyakinan mereka serta apa yang menjadi sembahan mereka akan tetap dibiarkan. Hal seperti pernah terjadi di daerah Sawad-Irak. Namun pada kenyataannya kharaj tidak ditetapkan atas jazirah arab dan kepada orang-orang musyrik arab tidak dibiarkan untuk tetap menyembah keyakinan mereka, bahkan kepada mereka tidak diberikan pilihan kecuali memeluk Islam atau diperangi. Hal ini dapat kita pahami dari firman Allah SWT :

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka berikanlah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.” (QS. At-Taubah : 5)

Juga firman-Nya :

سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

“Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam).” (QS. At-Fath : 16)

Jadi selama kepada mereka orang-orang muyrik Arab tidak dipungut jizyah, maka tanah mereka juga tidak akan dipungut kharaj. Dengan demikian karena tanah arab tidak dipungut kharaj yang merupakan keharusan bagi tanah kharajiyah, maka status tanahnya tentunya bukan kharajiyah melainkan tanah ‘Usyriyah. Dan terhadap tanah ‘usyriyah tidak dikenakan kharaj melainkan dikenakan ‘usyur yang merupakan zakat atas tanah pertanian.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap lahan yang terdapat di setiap negeri yang ditaklukan oleh Islam dengan paksa atau dengan damai –dengan perjanjian bahwa tanah tersebut menjadi milik kaum muslimin– , maka tanah tersebut statusnya dimiliki oleh negara dan dianggap sebagai tanah kharajiyah meskipun tanah itu sekarang ini dikuasai oleh kaum muslimin seperti tanah di daerah Mesir, Irak dan Turki. Ataupun tanah tersebut sekarang ini dikuasai oleh orang kafir seperti tanah di Spanyol, Ukraina, Albania, India, Yugoslavia dan sebagainya sebab seluruh daerah itu semuanya pernah ditaklukan kaum muslimin sehingga statusnya sebagai tanah kharajiyah berlaku hingga kiamat. Sedangkan tanah di mana penduduknya terlebih dahulu memeluk Islam seperti Indonesia, Malaysia, dan seluruh jazirah Arab maka statusnya sebagai tanah ‘Usyriyah yang juga berlaku hingga hari kiamat. Sehingga bagi kedua jenis tanah tersebut berlaku hukum-hukum Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber : An Nidzomul Iqtishody Fil Islam, Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani dan berbagai sumber lain

Baca Juga:

Iklan

Posted on 14 Oktober 2010, in Ekonomi, Fiqh, Syari'ah. Bookmark the permalink. 6 Komentar.

  1. apa landasan dasar alqur’an dan haditsnya tentang menempati tanah yang kosong? trimakasih

    Suka

  2. “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah menjadi hak miliknya.” (HR. Imam Bukhari, dari Umar bin Khaththab)

    Rasulullah saw juga bersabda :

    “Siapa saja yang memakmurkan (mengelola) sebidang tanah yang tidak dimiliki seorangpun, maka dialah yang lebih berhak (atas tanah tersebut).” (HR. Bukhari dari Aisyah r.a.)

    “Siapa saja yang ‘memagari’ sebidang tanah dengan ‘pagar’, maka tanah (yang telah dipagari) tersebut adalah miliknya.”(HR. Abu Daud)

    selengkapnya di: https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/10/14/hukum-islam-seputar-tanah-3-kepemilikan-tanah-mati/#more-920

    Suka

  3. ulun kira mengenai hadits riwayat Abu Daud perlu jua dilengkapi lawan hadits nang lain , ulun pernah tabaca nabi maambil kembali sebahagian dari tanah nang sudah dibariakan lawan sahabat tapi beliau kada mampu manggarap samunyaan, ujar Rasulullah tanah itu kada hanya untuk dipagari haja ,tolong pang ustadz cari akan haditsnya ulun kada mandapat lagi.

    Suka

  4. Pak, dibelakang rumah saya ada sebidang tanah milik pengembang , tanah tersebut terhimpit tanah penduduk dan dlm jangka yg tidak bisa ditentukan tanah tersebut tidak akan diurus , kl saya manfaatkan buat kebun apa hukumnya? terimaksih.

    ##
    Boleh kalau diizinkan pemiliknya, untuk yang 3 tahun dibiarkan itu negara yang menariknya dan diberikan kepada yang mau menggarap, bukan individu langsung yang mengambilnya. kalau untuk hadits menghidupkan tanah mati, tanah mati itu tanah yang tidak bertuan, tdk ada pagar/bekas tanaman orang. Allahu A’lam.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s