Militer Di Negara Khilafah Dan Negara Sekular

Oleh Denny Kodrat

Militer merupakan institusi vital yang sangat menentukan kekuatan politik suatu negara. Pasalnya, ia adalah institusi legal yang memiliki kekuatan dan kekuasaan real. Realitas sejarah telah membuktikan hubungan signifikan antara kekuatan militer dengan hegemoni negara.

Tulisan ini akan membahas bagaimana institusi militer diatur oleh dua konteks institusi negara yang secara diametral bertentangan, yakni negara sekular dan negara Khilafah.

Militer di Negara Sekular dan Negara Khilafah

Dalam konteks negara sekular, relasi militer-sipil yang ideal masih diperdebatkan. Setidaknya terdapat tiga mainstream bentuk relasi tersebut. Pertama, militer yang mendominasi sipil (the military supremacy upon civilian). Pemerintahan seperti ini sering disebut pemerintahan junta militer (military government). Biasanya pemerintahan jenis ini diawali oleh kudeta dan instabilitas politik dalam negeri. Tipe relasi militer ini sering banyak digugat oleh kelompok humanis karena cenderung menindas masyarakat sipil. Kedua, posisi sipil yang mendominasi militer (civilian supremacy upon the military). Pola kedua ini banyak dianut oleh negara-negara demokrat seperti AS dan Eropa. Tugas militer dalam tipe ini hanyalah berperang. Ia tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik. Biasanya, jenis relasi ini ada saat kondisi politik negara sudah sangat stabil dan mapan. Ketiga, posisi yang berupaya menyeimbangkan kekuatan militer atas sipil dengan pembagian peran tertentu sipil dan militer. Pola ini sering disebut pola jalan tengah (the army’s middle way); biasanya bersifat transisi dari tipe pertama menuju tipe ketiga.

Dalam konteks Khilafah, militer adalah bagian dari politik dan bahkan menjadi ujung tombak manuver-manuver politik, khususnya dalam hubungan luar negeri. Karena Islam mewajibkan Khilafah untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad, otomatis kesiapan militer untuk berjihad setiap saat haruslah diperhatikan. Jihad dilakukan pasca dua pilihan sebelumnya—memeluk Islam dan tunduk pada pemerintahan Khilafah—ditolak oleh negara kafir. Jihad sendiri sesungguhnya dilakukan oleh Khilafah untuk membuka dan membebaskan negara kafir itu dari dominasi kezaliman dan kekufuran. Dengan begitu, penduduk negeri tersebut tidak dihalang-halangi dari Islam.

Dalam aspek relasi militer dan sipil, sesungguhnya Islam tidak membuat dikotomi (pemisahan) di antara keduanya. Pasalnya, jihad adalah kewajiban seluruh kaum Muslim tanpa melihat apakah mereka itu sipil atau militer, karena keduanya adalah mukallaf. Allah Swt berfirman:

]انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِِ[

Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan (merasa) ringan ataupun (merasa) berat, serta berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. (QS at-Taubah [9]: 41).

Kata infirû berbentuk umum; ditujukan kepada seluruh kaum Muslim, tanpa melihat lagi istilah sipil dan militer. Karena itu, Islam tidak mengenal pengistimewaan militer atas sipil atau sebaliknya. Keduanya di hadapan Islam adalah sama; sama-sama terbebani hukum.

Muhammad Khair Haykal dalam bukunya, Al-Jihâd wa al-Qitâl fî as-Siyâsah as-Syar‘iyyah, (II/989-990) menulis, “Pasukan Islam zaman Rasulullah adalah warga biasa yang memiliki kesibukan sehari-hari dalam perdagangan, pertanian, industri, sebagai pegawai, dan lain-lain. Jika peperangan memanggil mereka, seluruh kesibukan pekerjaan tersebut mereka tinggalkan. Mereka tidak tinggal di asrama militer, melainkan di rumah-rumah mereka dengan keluarganya. Jika peperangan tengah usai, mereka pun kembali mengerjakan berbagai aktivitas sebelumnya.”

Keadaan ini terus berlangsung hingga masa Khalifah Abu Bakar. Baru pada masa Umar bin al-Khaththab, pasukan kaum Muslim memiliki administrasi yang cukup rapih. Beliau mulai membentuk apa yang disebut sebagai diwan jundi (Ibid, hlm. 990-991).

Ditinjau dari aspek pembentukkan militer, terdapat dua jalur yang dilakukan oleh negara sekular. Pertama, melalui wajib militer (wamil). Cara ini ditempuh apabila negara dalam kondisi mempersiapkan perang atau dalam kondisi berperang. Kedua, melalui jalur reguler dimana prajurit akan menempuh setiap level pembinaan dari jenjang terendah hingga tertinggi. Inilah yang disebut prajurit karir. Sayang, di banyak negara maju, pelaksanaan wamil tidak ditunjang oleh penyadaran tentang urgensi wamil tersebut. Akibatnya, banyak sipil yang mangkir atau menolak masuk wamil.

Sebetulnya, dalam konteks Khilafah pun tidaklah berbeda. Wajib militer diberlakukan setiap waktu dan setiap saat. Semua laki-laki balig adalah anggota pasukan cadangan dan dikenakan wajib militer untuk menjalani latihan dan mendapat pengetahuan untuk persiapan jihad. Khilafah sendiri terus melakukan penyadaran tentang urgensi jihad. Walhasil, ruhul jihad benar-benar menggelora, dan semua warganegara terdorong untuk menggapai syahid. Bahkan tidak mustahil, meski wamil disyaratkan bagi laki-laki baligh, laki-laki yang belum balig pun banyak terdorong untuk memperkuat barisan pasukan Khilafah. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Di samping memiliki pasukan cadangan yang merupakan “pasukan wajib militer”, Khilafah pun membentuk pasukan reguler yang menjadi pegawai negara. Ia tentu saja menjalankan tugas kemiliterannya secara rutin dan mendapatkan gaji beserta kesejahteraan yang layak dari Khilafah. Pendidikan dan latihan militer dilakukan secara prima dalam rangka penyiapan untuk melakukan pertempuran. Syariat secara tegas mewajibkan aktivitas berperang, ditambah dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan perang. (An-Nabhani: 2001).

Adapun mengenai departemen militer sendiri, negara sekular memisahkan militer dengan kepolisian. Pasalnya, doktrin militer adalah “kill or be killed” (bunuh atau terbunuh), sedangkan kepolisian cenderung memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, panglima militer dan kepala kepolisian langsung bertanggung jawab kepada kepala negara. Di negara sekular yang masih mengalami transisi pemisahan antara militer dan kepolisian, dua institusi ini—walau tidak secara formal—berpotensi mengundang persaingan. Konflik horisontal antara prajurit militer dan kepolisian lazim terjadi.

Sebaliknya, dalam Khilafah, tidak ada pemisahan antara militer dan kepolisian. Militer adalah satu kesatuan. Kepolisian adalah bagian dari militer yang dipilih secara khusus dan diberi pengetahuan khusus. Tugasnya adalah menjaga ketertiban dan menjaga keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas yang bersifat operasional. Lembaga ini dipimpin oleh Amir Jihad. Oleh karena itu, kepolisian dalam Khilafah merupakan anggota militer terbaik yang benar-benar menyadari doktrin Islam. Mereka ditugaskan untuk menjaga pertahanan dan keamanan dalam negeri. Kekhawatiran adanya “militerisme”, sebagaimana yang dialami oleh negara sekular tidak akan terjadi dalam Khilafah, Sebab, paham dan loyalitas yang ditanamkan kepada militer Islam bukanlah dogma militer ala negara sekular yang sangat menjunjung patriotisme dan perintah atasan dengan doktrin, “kill or be killed”, melainkan loyalitas (walâ’) yang hanya diberikan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, dalam pelayanan kepada publik, meski ia militer, tetap akan bersandar pada nash-nash syara’.

Berkaitan dengan kerjasama militer (pakta militer), negara-negara sekular biasanya melakukan aliansi disebabkan adanya faktor kepentingan yang dapat diraih secara bersama-sama. Pakta militer seperti NATO atau Pakta Warsawa (dulu) ditujukan untuk menghadapi Perang Dingin sekaligus perang ideologi. Dalam konteks saat ini, meski pakta militer lebih cenderung dihaluskan—dengan istilah kerjasama latihan perang, kerjasama pelatihan dan pendidikan komando, patroli perbatasan bersama, kerjasama dengan menyewakan fasilitas militer atau pelabuhan militer—aliansi militer menjadi keniscayaan dan sebuah kelaziman. Apalagi kekuatan militer di setiap negara tidaklah sama, sementara kekuatan militer masih berkiblat ke AS dan sekutunya. Akhirnya, negara-negara yang lemah banyak menginduk dan melakukan kerjasama militer dengan negara kuat tersebut.

Dalam konteks Khilafah, seluruh bentuk kerjasama militer, antara Khilafah dan negara-negara kufur, adalah haram. Kerjasama militer dalam bentuk pakta pertahanan bersama atau aliansi militer strategis diharamkan oleh syariat berdasarkan hadis Rasul:

«لاَ تَسْتَضِيْئُوْا بِنَارِ اْلمُشْرِكِيْنَ»

Janganlah kalian meminta bantuan pada api orang musyrik. (HR Ahmad dan Nasa’i).

Api di sini merupakan kinâyah terhadap peperangan (al-harb), sebagaimana firman Allah Swt:

]كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ[

Setiap mereka menyalakan api (peperangan), Allah memadamkannya. (QS al-Maidah [5]: 64).

Begitu pula dalam hadis-hadis lain; Rasulullah saw menolak bantuan dan kesertaan orang-orang kafir (yang membawa bendera mereka) dalam Perang Badar maupun Perang Uhud seraya mengajak mereka untuk memeluk Islam.

Kerjasama atau perjanjian militer untuk memusnahkan atau mengurangi senjata nuklir maupun senjata sejenis juga diharamkan oleh syariat. Sebab, ia bertentangan dengan firman Allah Swt. berikut:

]وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ[

Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang agar kalian dapat menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui, sedangkan Allah mengetahuinya. (QS al-Anfal [8]: 60).

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kata al-quwwah adalah as-silâh (persenjataan). (Tafsîr al-Qurthubî, VIII/hlm. 35). Maksudnya, Allah memerintahkan kaum Muslim untuk mempersiapkan kekuatan (baca: persenjataan) apa saja yang mampu menggentarkan musuh Allah dan musuh kaum Mmuslim. Dari sejumlah nash di atas, dapat dipastikan Khilafah akan bersikap independen dan mandiri dalam soal pemberdayaan kekuatan militernya.

Dalam masalah industri militer dan senjata, tampaknya negara sekular yang sudah cukup mapan dan maju semisal AS dan beberapa negara Eropa mengorientasikan perindustrian militer dan persenjataanya untuk menopang laju penyebaran ideologi kapitalisme. Di samping itu, industri persenjataan ini secara “informal” atau rahasia—meski sudah menjadi rahasia umum—menjadi komoditas dagang di pasar gelap. Bahkan ditenggarai berbagai konflik—mengarah pada perang—yang terjadi di seluruh dunia, tidak terlepas dari bisnis persenjataan ini. AS memang memiliki kepentingan untuk menciptakan berbagai macam konflik demi larisnya produk-produk mutakhir persenjataan militernya. Tercatat negara ini menguasai 40-60 persen komoditas pasar gelap dengan meraup keuntungan 500 juta dolar pertahun dari hasil penjualan senjata ilegal mereka. Tidak aneh apabila persenjataan canggih yang diproduksi AS banyak digunakan oleh gerakan separatis, semisal RMS dan GAM, karena memang mudah didapat.

Berbeda dengan negara sekular, Khilafah akan memaksimalkan industri militer dan persenjataan dengan orientasi jihad. Bahkan departmen industri pun langsung di bawah komando amir jihad. Artinya, aspek industri secara tegas diarahkan untuk kepentingan jihad. Seluruh penelitian dan penemuan teknologi perang diarahkan untuk menopang kekuatan Khilafah. Konsekuensinya, Khilafah akan menuntut departemen ini untuk mampu menguasai persenjataan yang tercanggih dan terkuat. Tentu, Khilafah akan membiayai dan mensejahterakan sumberdaya manusia yang terlibat dalam proyek tersebut, selain tetap dilakukan proses pembinaan sehingga setiap elemen yang terlibat dalam pengembangan industri dan persenjataan militer tetap menyadari bahwa aktivitas ini adalah dalam kerangka jihad. Dengan itu, berbagai kebocoran (penjualan alat militer ke pasar gelap) tidak akan pernah terjadi. Kekuatan industri militer dan persenjataan inilah yang nantinya akan menggentarkan negara-negara musuh. Show of force dan psy-war dengan menampilkan penemuan teknologi militer tercanggih inilah yang nantinya semakin meningkatkan bargaining position Khilafah atas negara-negara musuh. Di sinilah, kiranya, jihad benar-benar telah dijadikan sebagai mercu suar politik Khilafah.

Jika negara sekular banyak menggunakan persenjataannya, baik dari tahap penelitian hingga ke tahap siap pakai, dengan menjadikan manusia atau sekumpulan etnis sebagai kelinci percobaan dan korbannya (Lihat: Senjata Pemusnah Massal, 2003), maka ini adalah wajar. Sebab, ideologi mereka memang melegalkan berbagai macam cara untuk meraih tujuan. (Machiavelli dalam The Prince). Bahkan prinsip “The end justifies a means” ini secara terbuka telah disarankan oleh Franklin D. Roosevelt sendiri, “My children, it is permitted you in time of grave danger to walk with devil until you have crossed the bridge. (Anakku, diizinkan bagimu disaat yang sangat berbahaya untuk berjalan bersama iblis hingga kau melintas jembatan (dapat mengatasi bahaya tersebut).”

Adalah wajar apa apa yang terjadi pada suku Kurdi, yang sempat akan dimusnahkan oleh Saddam dengan senjata kimia milik AS, atau pada bangsa Jepang, dengan diledakkannya dua bom atom di pusat kota Hiroshima dan Nagasaki yang notabene dipadati oleh penduduk sipil, atau negara-negara yang telah diinvasi oleh AS selama kurun 200 tahun terakhir ini.

Khilafah Islam, seandainya ia memiliki persenjataan yang sangat canggih melebihi AS dan sekutunya, tentu tidak akan berbuat sekejam itu. Sebab, tujuan jihad sendiri bukanlah untuk memusnahkan satu generasi bangsa atau etnis, melainkan menghancurkan penghalang fisik kekuasaan (berupa negara dan institusi pertahanannya), bukan bangsanya atau penduduk sipilnya. Tujuannya adalah agar umat manusia mendengar dan mengetahui Islam, bukan sarana untuk memusnahkan umat manusia yang menolak Islam. Dalam lintasan sejarah, jihad tidak pernah dijadikan sebagai alat untuk ‘ethnic cleansing’; tidak pernah ada kejadian seperti peristiwa Bosnia Herzegovina, Irak, Afganistan, Jepang, Palestina, Shabra dan Shatilla, atau peristiwa inkuisisi di Andalusia Spanyol. Sebab, Islam sendiri telah mengatur bagaimana tatacara jihad (fiqh al-jihâd). []

Iklan

Posted on 11 Juli 2010, in Politik. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s