Solusi Islam Dalam Kepemimpinan

Kepemimpinan yang dikehendaki Islam adalah kepemimpinan yang berpegang pada Islam yang dibawa Rasulullah Saw dalam menyelesaikan berbagai persoalan, menjadi benteng untuk menjaga dan memelihara umat Islam dan non muslim yang menjadi rakyatnya dalam segala seginya, dan menyatukan segenap umat Islam di dunia. Kepemimpinan yang dapat mewujudkan semua itu dinamai oleh Nabi Saw dengan istilah khilafah/imamah. Sebagaimana hadits:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ اْلأَوَّلِ فَاْلأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

"Dulu Bani Israil selalu dipimpin/diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, datang nabi lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku; yang ada adalah para khalifah yang banyak." Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Penuhilah baiat yang pertama; yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka atas rakyat yang diurusnya." (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam kitab mausû’ah al Fiqhiyyah bab إمَامَةٌ كُبْرَى dinyatakan:

أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ عَقْدِ الْإِمَامَةِ , وَعَلَى أَنَّ الْأُمَّةَ يَجِبُ عَلَيْهَا الِانْقِيَادُ لِإِمَامٍ عَادِلٍ , يُقِيمُ فِيهِمْ أَحْكَامَ اللَّهِ , وَيَسُوسُهُمْ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي أَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

Umat telah sepakat akan wajibnya mengangkat imamah (khilafah), dan umat wajib tunduk kepada imam yang adil, yang menegakkan hukum-hukum Allah atas mereka, dan mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum syara’ yang dibawa Rasulullah SAW.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Allah SWT dan Rasul-Nya telah menggariskan konsepsi dasar pembangun kepemimpinan. Hal-hal tersebut adalah:

Pertama: pemimpin yang baik. Dalam wacana Islam, pemimpin sering disebut imâm (pemimpin yang diikuti), râ’in (penggembala yang mengurusi, manajer), râis (kepala, yang mengarahkan), mas’ûl (penanggung jawab), dan hâkim (penguasa, yang menerapkan hukum). Karenanya, pemimpin dalam Islam haruslah individu yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Pemimpin haruslah mumpuni dalam hal ketakwaan, keamanahan, kejujuran, dan keahlian. Orang-orang yang mengangkat pemimpin yang tidak tepat dianggap telah melanggar amanat dan berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukmin.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai pejabat)?" Abu Dzar berkata, "Kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda: "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar." (HR. Muslim – no. 3404).

Kedua, sistem yang benar. Saat di Makkah Nabi Saw pernah ditawari kekuasaan dan dipersilakan untuk menjadi pemimpin Arab asal menghentikan dakwah Islam. Namun, beliau menolaknya. Padahal, secara individual beliau adalah orang terbaik di kalangan Arab, bahkan digelari al-Amin. Karena dakwah Islam (apalagi penerapannya) tidak diperkenankanlah beliau membuat penolakan tersebut. Berbeda dengan itu, pasca hijrah ke Madinah, beliau langsung menjadi kepala negara dan segera membuat konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Realitas ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak cukup mengandalkan orang, melainkan juga sistem yang diterapkan oleh pemimpin tersebut.

Dalam Islam, sistem yang wajib diterapkan adalah sistem yang menerapkan syariat Islam dan menyatukan negeri-negeri kaum Muslim di bawah naungan Daulah Khilafah. Sistem itu ditopang oleh empat pilar, yaitu:

a. Kedaulatan ada di tangan Allah SWT yang terdapat di dalam hukum-hukum-Nya. Hanya Allahlah yang berhak menentukan baik-buruk, benar-salah, dan terpuji-tercela. Manusia hanya mengambil dan mencerna apa-apa yang terdapat di dalam wahyu tersebut. Allah SWT berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. (Qs. Yusuf [12]: 40).

Allah juga berfirman:

ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. (An Nisa : 59)

Ayat ini tegas-tegas menyatakan bahwa Allah dan rasul-Nya (syara’)lah yang berdaulat, ketaatan kepada pemimpin hanya diwajibkan jika pemimpin tersebut menyuruh untuk mentaati Allah dan rasul-Nya[i], bahkan ayat ini menyatakan bahwa tolok ukur keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah jika ada perselisihan mereka mengembalikan kepada Al Qur’an dan As Sunnah (bukan kepada pemimpin atau suara mayoritas/voting). Dalam aspek apapun pemutus halal-haram, baik-buruk, terpuji-tercela adalah hukum syara.

b. Kekuasaan di tangan rakyat. Artinya, rakyatlah yang memilih pemimpinnya dengan rela dan pilihan (ikhtiyar). Kekuasaan yang diberikannya itupun hanyalah untuk menjalankan syariat Islam (kedaulatan syariat) semata, bukan kedaulatan rakyat. Allah berfirman:

وعد الله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض…

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi…( An Nuur : 55).

Ayat ini menyatakan bahwa pada asalnya kekuasaan itu milik Allah, lalu diberikan kepada umat. Sedangkan umatlah yang kemudian memilih seseorang untuk mereka angkat sebagai wakil mereka dalam melaksanakan semua hukum Allah.

c. Wajib mengangkat hanya satu pemimpin sedunia, satu khalifah. Dunia Islam haruslah menyatu. Rasulullah Saw menegaskan:

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

jika di bai’at dua orang khalifah(kepala negara) maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya[ii] (Hr Muslim, Al Baihaki dan Abu ‘Uwanah).

Dan sudah menjadi kesepakatan pemahaman para imam madzhab–Imam Syafi’i, Hanafi, Malik dan Ahmad—serta mujtahid besar lainnya bahwa “kaum muslimin diseluruh dunia pada saat yang sama tidak dibenarkan memiliki dua penguasa (negara) baik keduanya sepakat maupun tidak”[iii]

d. Hak adopsi hukum syariat untuk diterapkan di tengah masyarakat hanyalah ada pada khalifah. Qaidah syara’ yang diambil dari ijma’ shahabat berbunyi:

حكم الحاكم يرفع الخلاف

“keputusan penguasa akan mengangkat perbedaan (khilafiyyah)”[iv]

Ketiga, hubungan antara rakyat dan penguasa. Hubungan ini didasarkan pada ketakwaan kepada Allah SWT dari kedua belah pihak. Penguasa diangkat untuk menerapkan hukum syariat kepada rakyat. Karenanya, rakyat wajib menaatinya sekaligus memberikan koreksi kepadanya. Dari sini tumbuhlah mekanisme saling koreksi dan pertanggungjawaban antara rakyat dan penguasa. Penghubung antara keduanya adalah syûra, yang tolok ukurnya adalah dalil terkuat (jika berkaitan dengan hukum syariat), pandangan pihak yang ahli (jika menyangkut keahlian tertentu), atau suara mayoritas (jika berkaitan dengan aktivitas yang secara syar‘i hukumnya mubah dan dimaklumi oleh mayoritas mereka).

Jelaslah, pendekatan kepemimpinan haruslah atas dasar individu sekaligus sistem. Kepemimpinan pemerintahan jenis inilah yang dapat mendatangkan keberhasilan baik secara materi maupun rûhi. Itulah kepemimpinan dalam khilafah yang dicatat sejarah tegak selama 12 abad. Allahu A’lam.

Baca Juga:

  • Solusi Semu Dalam Masalah Kepemimpinan

  • Fitnah Jabatan

  • Meneladani Rasulullah Dalam Upaya Penerapan Syari’at Islam

  • Khilafah, Wajib Ditegakkan Dan Perlu


  • [i] Lihat tafsir Ibnu Katsir, juz 1 hal 519, tafsir Qurthubi juz 1 hal 33, Imam Syafi’i (wafat 204 H), tafsir Ahkaamul Qur’an, juz 1 hal 29, Tafsir Jalalain, juz 1 hal 111

    [ii] Shahih Muslim juz 3 hal 1480, Musnad Abu Uwanah (wafat 316 H), juz 4 hal 411, Sunan Al Baihaki Al Kubra, juz 8 hal 144

    [iii] Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh ‘ala Al Madzahib ‘al Arba’ah, jilid V hal 416, Dr. Muhammad Khair, Wahdatul Muslimin fi Asy Syari’ah Al Islamiyyah, Al Wa’ie no 134 hal 6 – 13. An Nawawi (wafat 676), Syarh An Nawawiy ‘ala Shahih Muslim, juz 12 hal 242 – 244. Abd Rauf al Manawi, Faidhul Qadiir, juz 1 hal 441. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, hal 506.

    [iv] Mar’a bin Yusuf Al Hanbali, Daliilu At Thaalib, juz 1 hal 340, Ibrahim bin Muhammad (wafat 1353 H), Manaar As Sabiil, juz 2 hal 417. Hawaasyi As Syarwani, juz 2 hal 149

    Iklan

    Posted on 8 Mei 2010, in Kritik Pemikiran, Politik and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s