Jaminan Islam Terhadap Non Muslim

Allah Swt. telah menjadikan Islam sebagai penutup seluruh risalah, sebagaimana Dia telah menjadikan Rasul-Nya yang mulia, Muhammad saw. sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini mengandung pengertian bahwa Islam telah ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai risalah bagi seluruh umat manusia. Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

Tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. (QS as-Saba’ [24]: 28).

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ ِلأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

Telah diwahyukan kepadaku al-Quran ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai al-Quran kepadanya. (QS al-An‘am [6]: 19).

Sebagai risalah terakhir, Islam telah diturunkan oleh Allah Swt. sebagai suatu hukum atau sistem kehidupan untuk mengatur dan memecahkan persoalan umat manusia sejak Rasulullah saw. diutus hingga Hari Kiamat kelak.

Politik  Dalam Negeri dan Fungsi Negara

Penerapan hukum sebagai bagian dari politik dalam negeri merupakan manifestasi dari berbagai fungsi dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara. Karena itu, bentuk hukum yang diadopsinya pun sangat terkait dengan tujuan-tujuan tersebut. Menurut Harold J Laski (1947), fungsi dan tujuan negara adalah untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan rakyat dapat memperoleh seluruh keinginan mereka secara maksimal.[i] Teori Laski ini mendasari banyak teori dan diskursus tentang fungsi dan tujuan negara. Konsep negara demokrasi modern seperti yang dipaparkan oleh banyak pakar politik Barat (baca: Kapitalisme-Sekular) secara umum mengacu pada teori tersebut. Negara dioperasikan untuk memenuhi keinginan-keinginan rakyatnya sehingga hukum-hukum yang diterapkan merupakan hasil akumulasi dan kompromi dari berbagai keinginan dan kehendak rakyat.

Negara dalam format teori tersebut akan menjadikan akal, yaitu pendapat mayoritas, sebagai tolok ukur kebenaran dalam penetapan hukum. Tentu hal ini berbeda dengan Islam yang menjadikan syariat Islam sebagai tolok ukur kebenaran. Karena itu, teori Laski di atas tidak dapat dijadikan acuan dalam memformulasikan fungsi dan tujuan negara dalam Islam.

Teori lain tentang fungsi negara dikemukakan oleh Yusuf as-Sabatin (1991) yang menyatakan bahwa negara (dawlah) berfungsi sebagai wadah politik (kiyân siyâsî tanfîdzî) bagi sekumpulan pemahaman atau persepsi (mafâhîm), standarisasi atau tolok ukur (maqâyîs), dan keyakinan (qanâ‘ât) yang diterima oleh umat.[ii] Ideologi yang dianut oleh negara akan menjadi asas bagi mafâhîm, maqâyîs, dan qanâ‘ât tersebut. Berdasarkan konsep ini, fungsi dan tujuan negara lebih ditekankan pada aspek pengaturan berbagai kepentingan rakyat berdasarkan ideologi yang mendasarinya.

Negara Barat menjadikan sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan, sebagai ideologi dalam merumuskan fungsi dan tujuan negara. Ini berbeda dengan ideologi negara Khilafah, yakni akidah Islam. Dasar pijakan yang berbeda itu jelas akan menghasilkan pola kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri yang berbeda pula. Politik dalam negeri negara-negara Barat sekular adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan kehendak dan keinginan rakyat dapat dipenuhi, dengan menjadikan suara mayoritas sebagai tolok dalam menetapkan hukum. Sebaliknya, menurut Syaikh Taqiyuddin An Nabhani (2002), politik dalam negeri negara Khilafah adalah menerapkan hukum Islam di dalam negeri, termasuk pula memberlakukannya di negeri-negeri yang tunduk pada kekuasaan negara Khilafah.[iii] Melalui politik dalam negeri seperti itulah, negara Khilafah dapat mengurusi berbagai kepentingan rakyatnya sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Adapun hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam format negara sekular adalah hubungan antara âjir (orang yang dikontrak) dan musta’jir (orang yang mengontrak). Pemerintah berperan sebagai âjir yang dikontrak oleh rakyat untuk menjalankan garis-garis besar haluan yang ditentukan oleh rakyat atau yang mewakilinya (parlemen). Sebaliknya,  dalam negara Khilafah, pemerintah berperan sebagai râ’in (pengurus/pelayan) yang bertugas melakukan pengaturan dan pemeliharaan kepentingan rakyat sesuai dengan hukum Islam. Jadi, dalam negara sekular pemerintah bertugas menjalankan kehendak dan amanat rakyat, sedangkan dalam negara Khilafah pemerintah bertugas menjalankan syariat Allah Swt. dan mengarahkan kehendak rakyat agar sesuai dengan syariat tersebut.

Penerapan Hukum Islam oleh Negara Khilafah

Warga negara Khilafah bersifat heterogen, yaitu terdiri dari warga negara Muslim dan non-Muslim. Orang-orang non-Muslim yang termasuk warga negara Khilafah disebut sebagai kâfir dzimmî, yaitu orang-orang yang tidak beragama Islam namun hidup di dalam naungan negara Khilafah. Adz-dzimmî adalah sebuah kata yang diambil dari kata adz-dzimmah (perlindungan) yang bersinonim dengan kata al-‘ahd (perjanjian).[iv] Semua orang yang menyandang status sebagai warga negara akan menikmati semua hak, di samping menjalankan semua yang ditetapkan oleh syariat. Tidak ada bedanya antara Muslim dan non-Muslim. Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Apabila engkau menetapkan hukum di antara manusia maka hukumilah dengan adil (hukum Allah). (QS an-Nisa’ [4]: 58).

Beberapa ketentuan umum tentang penerapan hukum Islam sebagai manifestasi kebijakan politik dalam negeri negara Khilafah adalah sebagai berikut:[v]

Pertama, atas warga negara Muslim diterapkan semua hukum Islam tanpa terkecuali, sedangkan warga negara non-Muslim diberikan kebebasan untuk menganut keyakinan mereka dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Allah Swt. berfirman:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan dalam agama. (QS  al-Baqarah [2]: 256).

‘Urwah bin Zubair menuturkan  berkata bahwa Rasulullah saw. telah menulis surat ke penduduk Yaman, yang berbunyi:[vi]

ومن كان على نصرانية أو يهودية فإنه   لا يفتن  عنها

Siapa saja yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani maka ia tidak akan terfitnah (terganggu). (Al Baihaki(wafat 458 H), Sunan Al Baihaki Al Kubro, juz 9 hal 194, At Thabari (wafat 310 H), Tarikh  At Thabariy, juz 2 hal 191).

Selain itu beliau juga pernah bersabda tentang orang-orang selain Yahudi dan Nasrani (Hindu, Budha, Majusi, dll):

Pergaulilah mereka sebagaimana kalian memperlakukan orang-orang Ahlul Kitab, kecuali (berkaitan dengan dua hal), jangan makan sembelihan mereka dan jangan menikahi wanita-wanita mereka. (ٍAl Baihaki, idem, juz 7 hal 172, Ibn Katsir (wafat 774 H), Tafsir Al Qur’anul Adzim, juz 2 hal 21, As- Syafi’i (wafat 204 H), Musnad As Syafi’I, hal 209).

Kedua, dalam hal makanan dan pakaian, warga negara non-Muslim diperlakukan sesuai dengan agama mereka dengan tetap mengacu pada apa yang diperbolehkan oleh syariat. Rasulullah saw. membiarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk minum khamr di tempat-tempat khusus, misalnya di rumah mereka. Kaum laki-lakinya diperbolehkan memakai emas ataupun pakaian yang terbuat dari sutera. Namun demikian, mereka tidak diperbolehkan memperjualbelikan khamr di pasar-pasar atau supermarket atau minum secara terang-terangan di tempat umum. Juga bagi kaum wanitanya tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang menampakkan auratnya ketika mereka berada di tempat umum, seperti di jalan umum, pasar, mal, dan sebagainya. Sebab, di dalam kehidupan umum semua warga negara harus tunduk kepada hukum Islam tanpa memperhatikan lagi agama yang dipeluknya.

Ketiga, urusan pernikahan dan perceraian yang terjadi di antara non-Muslim diatur sesuai dengan agama mereka. Sebaliknya, pernikahan dan perceraian antara mereka dan kaum Muslim diatur sesuai dengan hukum Islam, misalnya seorang Muslimah tidak boleh diperistri oleh non-Muslim, sedangkan bagi laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani.

Keempat, warga non-Muslim harus membayar jizyah kepada negara Khilafah. Karena aqad dzimmah (akad untuk menjadi kafir dzimmî) tidak akan sah kecuali terpenuhinya dua syarat, yakni membayar jizyah dan terikat dengan beberapa hukum Islam tertentu. Allah Swt. berfirman:

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

….hingga mereka menyerahkan jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk (kepada hukum Islam)(QS at-Taubah [9]: 29).

Jizyah dipungut setahun sekali dan hanya dikenakan kepada laki-laki yang telah balig. Aslam, maula ‘Umar, menuturkan riwayat dari Nafi’, bahwa ‘Umar pernah menulis surat kepada para pemimpin pasukan agar mereka memungut jizyah, kecuali dari wanita dan anak kecil yang belum balig.

Jizyah juga tidak dipungut dari orang-orang yang miskin, lemah, dan yang membutuhkan sedekah.[vii] Besarnya jizyah yang diwajibkan pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin bermacam-macam dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasulullah saw. mengutus Mu‘adz untuk mengambil jizyah dari penduduk Yaman sebesar 1 dinar untuk tiap laki-laki balig (setara dengan 4.25 gram emas). Khalifah Umar bin al-Khaththab mengambil jizyah dari penduduk Syam dan Mesir yang kaya sebesar 4 dinar, yang menengah 2 dinar, dan yang menengah ke bawah sebesar 1 dinar. Berbeda dengan zakat, penentuan besarnya jizyah diserahkan kepada ijtihad Khalifah, dengan tidak menyusahkan ahl dzimmah.[viii]

Kelima, negara Khilafah memberlakukan hukum-hukum Islam selain perkara-perkara di atas kepada seluruh rakyat, Muslim dan non-Muslim, baik menyangkut hukum muamalat (perdata), ‘uqûbat (sanksi pidana), bayyinât (pembuktian), sistem pemerintahan, pelayanan pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut merupakan hukum publik yang akan menjamin dan melindungi jiwa, harta, keamanan, dan kehormatan setiap warga negara. Negara juga memberlakukannya terhadap mu‘âhidîn (orang-orang yang negaranya terikat perjanjian dengan negara Khilafah), musta’minin (orang-orang yang mendapat jaminan keamanan untuk masuk ke negeri Islam), dan siapa saja yang berada di bawah kekuasaan Islam; kecuali bagi para duta besar, konsul, utusan negara asing, dan sejenisnya—mereka memiliki kekebalan diplomatik.

Salah satu faktor rusaknya sistem sosial kemasyarakatan di negara sekular adalah adanya kebebasan interaksi antara pria dengan wanita. Sosial kemasyarakatan merupakan wilayah yang melibatkan pertemuan pria dengan wanita serta berbagai bentuk hubungan yang terjadi akibat pertemuan tersebut. Negara Khilafah akan mengatur adanya pemisahan antara pria dan wanita kecuali karena adanya kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat, seperti haji dan jual-beli. Para wanita diperbolehkan—di dalam kehidupan umum (seperti kampus, pasar, mal, kendaraan umum, dsb)—berinteraksi dengan pria yang bukan mahram-nya dengan syarat tidak menonjolkan keindahan diri (tabarruj) dan tidak menampakkan anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sebaliknya, dalam kehidupan khusus (seperti rumah, ruang kerja pribadi di kantor, dsb) wanita tidak diperbolehkan hidup bersama dengan pria yang bukan mahram-nya. Wanita dan pria dilarang melakukan khalwah, yaitu berdua-duaan dengan cara memisahkan diri dari khalayak ramai. Khalwah bisa terjadi di tempat khusus seperti rumah, mobil pribadi, atau ruang kantor pribadi;  bisa juga terjadi di tempat umum seperti taman, kampus, pasar, mal, dan sebagainya.

Pada dasarnya, kebijakan politik dalam negeri negara Khilafah tersebut diarahkan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki yang menyangkut persoalan-persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan keamanan bagi seluruh warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim; juga sebagai sarana dakwah (da‘wah bi al-hâl) kepada non-Muslim agar mereka dapat mengetahui dan merasakan kemuliaan dan keadilan sistem Islam. Di bawah payung Daulah Khilafah Islamiyah inilah Islam sebagai rahmatan lil ‘âlamîn akan menjadi sebuah realitas publik.


[i] Laski, Harold J. 1947. The State in Theory and Practice. New York: The Viking Press, hlm. 12. Lihat juga: Roger F. Soltau. 1961. An Introduction to Politics. Longman, London, hlm. 253. Menurut Soltau, fungsi dan tujuan negara adalah membangun kondisi agar rakyatnya memungkinkan berkembang dan menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

[ii] Yusuf as-Sabatin. 1991. Tharîq al-‘Izzah. Dar an-Nahdhah al-Islamiyah, Beirut,  hlm. 121.

[iii] An-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. Ad-Dawlah al-Islâmiyyah. Min Mansyurat Hizbut Tahrir, Dar al-Ummah, cet VII, hlm. 139.

[iv] Abdullah, M Husain. 1990. Dirâsât fî al-Fikri al-Islâmiyyah. Dar al-Bayariq, Beirut, hlm. 105.

[v] An-Nabhani, Taqiyuddin. 1963. Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 9-12.  Lihat juga: Abdullah, M Husain. 1990. Ibid. hlm. 105-106.

[vi] Zallum, Abdul Qadim. 1988. Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah. Dar al-Ilmi li al-Malayin, cet. II, hlm. 56.

[vii] An-Nabhani, Taqiyuddin. 1994. Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, Juz II.  Min Mansyurat Hizbut Tahrir, Dar al-Ummah, cet III, hlm. 237.

[viii] Zallum, Abdul Qadim. Ibid. hlm. 58.

Iklan

Posted on 19 Januari 2010, in Fiqh, Makalah. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. Segala Puji bagi Tuhan Alam Semesta Allahu Ta’ala yang mengabarkan kebaikan-kebaikan
    agar aku dan kalian mengambil manfaat dari kebaikan dan berbagi untuk sesama.
    Salam Kenal dari Kami GAMIS MURAH

    Thx infonya 😀

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s