Membangun Kesejahteraan Rakyat, Menghapus Kemiskinan

Oleh MR Kurnia

Kemiskinan. Itulah persoalan yang tidak kunjung selesai, termasuk di Dunia Islam. Sebelum berbicara tentang kemiskinan, hal yang penting dilihat adalah apakah kemiskinan tersebut merupakan persoalan?

Secara realitas, kemiskinan sangatlah relatif. Bahkan, al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw. banyak menyinggung persoalan kemiskinan. Kaya dan miskin dipandang sebagai ujian. Islam tidak memerintahkan kaya, juga tidak memerintahkan miskin; tidak melarang kaya, tidak juga melarang miskin. Yang diperintahkan adalah bekerja, memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan kemakrufan, serta mencapai kebahagiaan akhirat tanpa melupakan dunia. Sekalipun demikian, Islam memerintahkan umatnya memperhatikan kaum miskin serta memberikan cara untuk mengentaskan mereka hingga dapat hidup sejahtera.

Masalah Kemiskinan

Di Dunia Islam, khususnya di negeri Muslim Indonesia, banyak hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan. Di antaranya adalah beban hidup yang berat. Menurut data biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, satu keluarga Indonesia memiliki rata-rata anggota keluarga 3,9 orang dengan pertumbuhan 2,87%[1]. Pada tahun 2005 rata-rata anggota keluarga sebesar 5 orang. Untuk rumahtangga seperti itu, dengan asumsi hidupnya sederhana (makan perkeluarga perhari Rp 25 ribu), untuk biaya makan saja perbulannya dibutuhkan Rp 750 ribu; listrik dan air menghabiskan Rp 75 ribu; SPP anak Rp 30 ribu; tranportasi anak sekolah, jika perlu Rp 3000 perhari maka sebulan (25 hari) memerlukan dana Rp 75 ribu. Kalau keperluannya hanya itu saja, maka minimal biaya bulanan yang diperlukan adalah Rp 930 ribu. Persoalan sewa rumah, transportasi, kesehatan, dan kebutuhan lainnya tidak diperhatikan.

Biaya kebutuhan nyata untuk hidup amat sederhana itu saja di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Propinsi (UMP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, tetap menetapkan UMP tahun 2005 sebesar Rp 711.843 perbulan.[2] Di propinsi Jawa Barat, UMP ditetapkan sebesar Rp 320.000 perbulan sejak tahun 2003.[3] Jelaslah, banyaknya dana yang diperlukan jauh lebih besar daripada pendapatan. Karenanya, beban hidup semakin berat. Apalagi harga-harga barang terus naik, biaya pendidikan makin meningkat, dan biaya untuk kesehatan (dokter, obat, rawat inap) makin membumbung.

Hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dipresentasikan pada peluncuran buku Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di gedung Bappenas, Senin (17/5/2004), pada 2003 angka kemiskinan turun menjadi 17,4 persen dari total 37,3 juta orang miskin.[4] Sayangnya, kriteria yang dipakai Bappenas untuk menetapkan penduduk miskin mengacu pada batas internasional, yakni penduduk yang mempunyai pendapatan di bawah US$ 1 perhari dan US$ 2 perhari untuk penduduk miskin dengan berpatokan pada harga-harga kebutuhan pada tahun 1998. Jika US$1 setara dengan Rp 8.600,- maka yang tergolong miskin adalah mereka yang pendapatannya antara Rp 258.000,- dan Rp 516.000,-. Penduduk yang pendapatannya sedikit di atas itu tidak dipandang miskin oleh penguasa. Padahal, pendapatan sebesar itu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling minim dan sederhana sekalipun. Untuk makan saja tidak memadai. Akibat kriteria kemiskinan yang demikian rendah, seakan-akan orang miskin di Indonesia hanya sedikit.

Ditambah lagi ketersediaan lapangan kerja tidak mencukupi. Pada tahun 2001,[5] dari 98.812.448 angkatan kerja, terdapat 17.586.601 orang menganggur (17,8%) dan 8.005.031 orang masih mencari pekerjaan (8,1%). Jadi, terdapat 25,9% tenaga kerja yang tidak tertampung. Pada sisi lain, keahlian pun tergolong rendah. Dari segi pendidikan, dapat dilihat bahwa berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2000 terdapat hanya 33,2 persen penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan SLTP ke atas. Belum lagi jika dilihat secara detail produktivitas, etos kerja, kreativitas, derajat kesehatan, dan lain sebagainya.

Ketaktersediaan lapangan kerja dipadu dengan keahlian yang rendah menjadikan pendapatan tidak meningkat. Kondisi demikian, pada saat beban hidup yang semakin berat, meniscayakan terjadinya kemiskinan yang makin menjadi-jadi.

Dalam keadaan terpuruk, sejatinya rakyat miskin mendapatkan bantuan dari penguasa. Sayang, sistem ekonomi kapitalis yang selama ini diterapkan tidak memungkinkan hal tersebut. Kalaupun ada Jaringan Pengaman Sosial (JPS), itu tidak sampai ke sasaran. Selain itu, negara pun merasa lemah, merasa tidak punya dana. Mengapa hal ini terjadi?

Setidaknya ada dua masalah yang menyebabkan ‘kemiskinan’ negara yang muaranya adalah kemiskinan masyarakat. Pertama, uang yang dipakai bersandar pada dolar. Perubahan nilai mata uang dolar akan langsung berdampak pada kehidupan di dalam negeri. Awal krisis di Indonesia tahun 1997 lalu adalah diboyongnya dolar dari Indonesia oleh George Soros.

Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pendapatan APBN hanya dua, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari dua jenis: pajak dan bukan pajak (penerimaan sumberdaya alam/SDA, laba BUMN, dan PNBP lainnya). Pada RAPBN 2005,[6] penerimaan dari pajak sebesar 78,7% dari total pendapatan, pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) sebesar 21%, dan sisanya dari hibah. Tampak, sumber utama pendapatan nasional bersumber dari pajak.

Banyak pihak, termasuk kalangan DPR, yang menyarankan agar pemerintah memaksimalkan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan pajak. Solusi ini tidak memecahkan masalah dan hanya akan menambah beban rakyat, serta membuat perekonomian semakin tidak efisien. Sistem perpajakan kapitalis yang diterapkan di Indonesia menyebabkan multiplaier effect yang negatif. Penerapan pajak penghasilan, penjualan, dan lain-lainnya, termasuk pajak yang dikenakan pemerintah daerah, diberlakukan sama baik terhadap rakyat kaya maupun miskin. Hal ini menunjukkan ketidakadilan sistem tersebut. Bahkan, pengenaan pajak terhadap barang dan jasa menyebabkan harga-harga jauh melambung dari nilai realnya, karena para produsen dan pedagang membebankan biaya pajak pada konsumennya. Jika pajak dinaikkan, beban tersebut akan menambah penderitaan rakyat. Padahal, Islam melarang pemerintah berbuat zalim terhadap rakyatnya, seperti mengenakan sistem perpajakan kapitalis, dan melarang pemberlakuan sistem ini, sebagaimana sabda Rasulullas saw.:

«لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»

Tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai (pajak). (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Dilihat dari keadaan alam, Dunia Islam, termasuk Indonesia, dikaruniai Allah Swt. kekayaan yang melimpah. Akan tetapi, mengapa pendapatan dari sumber ini tidak mendominasi? Sebabnya, pengelolaannya diserahkan kepada swasta, khususnya swasta asing. Sebagai contoh, hutan. Perusahaan yang beroperasi di hutan lindung saja ada 22 perusahaan. Untungnya pun masuk ke kantong swasta. Belum lagi terjadi illegal logging. Di Kalimantan Timur saja,[7] setiap tahun terjadi pencurian kayu sebesar 3,4 juta m3. Dari masyarakat Dayak yang menebang, mereka membelinya paling banter Rp 25.000,- tetapi dijual ke Malaysia Rp 1.000.000 permeter3. Jadi, pertahun rakyat Indonesia kehilangan Rp 3,4 triliun dari propinsi tersebut.

Kalaupun ada juga dana yang masuk, dikorupsi oleh pejabat. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 22 kasus yang berindikasi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dengan nilai nominal Rp166,5 triliun dan US$ 62,7 juta selama kurun 1999-2003.[8] Kepala Kejaksaan Agung MA Rachman saat meresmikan sejumlah gedung baru di lingkungan kejaksaan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Selasa (21/9/2004) menyatakan, dari nilai APBN 2004 sebesar Rp 584 triliun, sebanyak Rp23 triliun telah dikorupsi.[9]

Dalam kondisi seperti itu, RAPBN 2005 pun tidak memihak rakyat. Dari total pengeluaran APBN 2004 Rp 394,779 triliun, Rp 131,4 triliun di antaranya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok serta bunga utang luar negeri dan utang dalam negeri, termasuk pembelian kembali obligasi pemerintah. Jumlah tersebut memakan 33,28% anggaran belanja pemerintah. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk pembayaran utang luar negeri adalah sebesar Rp 71,9 triliun atau sekitar US$ 7,99 miliar, yang terdiri dari pembayaran cicilan pokok Rp 46,8 triliun dan pembayaran bunga Rp 25,1 triliun. Beban tersebut setara dengan 2,8 kali dari pengeluaran pemerintah pusat untuk pendidikan, 10,6 kali pengeluaran pemerintah pusat untuk kesehatan, 32,7 kali pengeluaran perumahan dan fasilitas umum, 119,8 kali pengeluaran ketenagakerjaan, dan 27,7 kali pengeluaran untuk lingkungan hidup.

Sementara itu, anggaran yang berhubungan dengan rakyat, seperti pendidikan, hanya sebesar Rp 25,711 triliun atau hanya 6,51% dari seluruh pengeluaran APBN. Anggaran perumahan, kesehatan, agama, dan perlindungan sosial lebih rendah lagi, yaitu Rp 10,904 triliun (2,76%). Celakanya lagi, defisit anggaran 2005 ditutupi dengan privatisasi perusahaan negara, penerbitan surat utang negara, dan pinjaman luar negeri. Kekurangan dana ditomboki dengan menjual kekayaan dan utang sehingga makin lama potensi kekayaan berkurang, dipadu dengan utang makin menggunung. Jadilah masyarakat pendapatannya rendah, beban hidup meningkat, kekayaan yang ada dijual, yang masih tersisa pun dikorupsi, kebutuhan pokok masyarakat kecil tidak diperhatikan, pajak terus ditingkatkan, dan utang makin menggurita. Konsekuensinya, terjadilah kemiskinan yang kian menganga.

Faktor Utama

Itulah gejala/simptom yang menunjukkan masalah kemiskinan. Dari gejala tersebut, persoalan utamanya adalah persoalan kemiskinan rakyat individu-perindividu. Secara imani, hal ini dijelaskan di dalam banyak ayat al-Quran dan hadis yang menunjukkan urgensi persoalan terpenuhinya kebutuhan bagi kalangan fakir dan miskin. Di antaranya, Allah Swt. berfirman:

]لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي اْلأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ[

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kalian mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya; mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan (di jalan Allah), sesungguhnya Allah Mahatahu. (QS al-Baqarah [2]: 273).

]إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, dan para muallaf yang dibujuk hatinya; untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Mahatahu lagi Mahabijaksana. (QS at-Taubah [9]: 60).

]وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ[

(Sebagian lagi), berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. (QS al-Hajj [22]: 28).

Banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan untuk memberi makan dan membantu kaum fakir-miskin. Bahkan, Nabi saw. menyatakan, bahwa tidaklah beriman orang yang bermalam dengan kenyang, sementara ia tahu tetangganya berada dalam keadaan lapar.

Di samping itu, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan infak, hukum sedekah, zakat, dan berulang-ulangnya perintah untuk memperhatikan kaum fakir-miskin. Semua ini menunjukkan pengertian yang terang bahwa persoalan ekonomi adalah kefakiran dan kemiskinan individual. Artinya, persoalan tersebut adalah buruknya distribusi kekayaan kepada masyarakat secara orang-perorang sehingga terjadilah kemiskinan individu. Karenanya, persoalan ekonomi dan kemiskinan terletak pada pendistribusian harta/kekayaan kepada tiap-tiap individu rakyat. Inilah akar penyebab masalahnya.

Pendistribusian yang utama adalah kebutuhan pokok. Secara individual, kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan; dan secara kolektif berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Memenuhi kebutuhan pokok ini wajib. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja mencari nafkah. Penguasa berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan. Sedangkan orang-orang yang lemah atau tidak mampu bekerja diwajibkan kepada ahli warisnya untuk menafkahinya. Jika tidak ada ahli waris yang dapat memenuhinya, maka penguasalah yang wajib untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا»

Siapa saja yang mati dengan meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Siapa saja yang mati dengan meninggalkan kallan (orang lemah yang tidak punya anak dan orangtua), maka itu adalah tanggungan kami. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Rasul saw. juga bersabda:

«اَلإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Imam itu adalah penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalannya itu. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Di antara tanggung jawab terbesar terhadap rakyatnya adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok mereka. Jaminan tersebut berasal dari Baitul Mal (Kas Negara). Sesungguhnya salah satu tugas negara adalah memberikan nafkah kepada kaum fakir dan miskin. Jika persoalan utama ini diabaikan, niscaya kebutuhan pokok masyarakat tidak terjamin. Muaranya adalah rakyat terus-menerus hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi apabila harta kekayaan yang ada dikuras oleh pihak asing; alih-alih rakyat dijamin kebutuhan pokoknya, mereka malah dibebani dengan utang yang dikorupnya.

Realitas pun menunjukkan hal tersebut. Kemunculan Sosialisme-Komunis merupakan penentangan terhadap Kapitalisme yang berprinsip persaingan, tanpa distribusi terhadap kaum lemah. Kapitalisme sendiri menyadari adanya keburukan distribusi dalam sistemnya sehingga mengadopsi istilah ‘jaminan sosial dan asuransi’.

Dunia Berkembang, yang notabene kaum Muslim, merupakan negeri-negeri kaya, tetapi rakyatnya sengsara. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan berakar pada tidak benarnya distribusi. Untuk kasus Indonesia, hal ini tampak jelas. Negeri kaum Muslim terbesar ini amatlah kaya, tetapi masyarakatnya miskin. Sebab, kekayaannya diberikan kepada pihak asing, konglomerat, dan pejabat. APBN-nya pun tidak menyentuh langsung kebutuhan pokok masyarakat. Dimana letak kesalahannya jika suatu negeri kaya tetapi rakyatnya miskin? Jawabannya: pada distribusi kekayaan!

Solusi Islam

Dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, terlebih dulu diperlukan landasan politis penganggulangannya. Landasan tersebut berupa misi untuk memecahkan persoalan ekonomi. Misinya adalah menjamin dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan cara mendistribusikan barang dan jasa langsung hingga ke sasaran individu rakyat, sekaligus memberikan peluang kepada mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Hal ini lahir dari akar penyebab persoalan ekonomi.[10]

Setelah itu, diperlukan langkah-langkah strategis, di antaranya menghentikan utang. Utang hukumnya mubah, baik bagi individu maupun negara. Namun, negara boleh berutang dengan syarat:

(1) Di Baitul Mal (Kas negara) tidak ada uang sama sekali;

(2) Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (sandang, pangan, papan), bukan untuk kebutuhan sekunder;

(3) Tidak mendatangkan bahaya (dharar) bagi masyarakat, baik jangka panjang maupun pendek;

(4) Tidak mengandung riba.

Jika salah satu dari keempat syarat tersebut tidak dipenuhi maka negara dilarang berutang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang yang saat ini dilakukan oleh Indonesia dan negeri Muslim lainnya bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, mengandung riba, dan bahayanya—baik yang sudah terlihat maupun belum tampak—demikian besar.[11] Karenanya, berutang harus dihentikan.

Begitu juga penjualan aset-aset harta milik umum, privatisasi BUMN. Justru penjualan aset nasional tersebut hanya akal-akalan para pejabat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kebijakan tersebut lahir atas tekanan para kreditur, khususnya IMF dan Bank Dunia, bukan atas dasar pertimbangan demi kebaikan masyarakat.

Jika kebijakan ini terus berlanjut, pada akhirnya kekayaan nasional akan habis, sementara jumlah utang tidak pernah berkurang. Di sisi lain, pihak asing dan swasta akan menguasai dan mengendalikan perekonomian Indonesia; termasuk sektor-sektor yang sangat vital bagi masyarakat seperti air, listrik, bahan bakar minyak, telekomunikasi, serta pelabuhan udara dan laut. Rakyat kian menderita. Seharusnya, pemilikan umum milik rakyat ditetapkan benar-benar sebagai milik rakyat. Negara hanyalah mewakili rakyat untuk mengelolanya.

Berikutnya adalah menempuh langkah strategis berupa:

(1) Mengatur masalah pendistribusian;

(2) Menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat dan kebutuhan kolektif vital;

(3) Menggerakkan ekonomi real: penyediaan lapangan kerja dan modal;

(4) Menghentikan kebocoran uang negara.

Berikutnya adalah menggali dana dari sumber yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Sumber-sumber tersebut adalah:[12]

(1) anfâl, ghanîmah, fai, dan khumus;

(2) kharaj;

(3) jizyah;

(4) harta milik umum;

(5) harta negara berupa tanah, bangunan, sarana umum, dan pendapatannya;

(6) harta ‘usyr;

(7) (7) harta tidak sah penguasa;

(8) khumus barang temuan dan barang tambang;

(9) kelebihan warisan yang tidak ada ahli warisnya;

(10)harta orang murtad;

(11)dharîbah pada saat kesulitan;

(12) zakat.

Indonesia, jika menerapkan semua hukum Islam, termasuk dalam keuangannya, niscaya dapat mengatasi kemiskinan. Sebagai contoh, zakat. Dari 211 juta penduduk Indonesia pada tahun 2003,[13] menurut Primus dorimulu dalam tulisannya di majalah Investor Edisi 93, 27 Jan-8 Feb 2004 (http://www.pajak.go.id/index.asp?pjk=31&idnews=512&idsec=6) diperkirakan mempunyai kemampuan finasial sebagai berikut:

(1) 6-8 juta (3-4%) penduduk yang masuk kategori kaya, dengan aset likuid minimal Rp. 33.2 miliar. Dengan asumsi bahwa 6 orang mewakili satu keluarga, 33% dari jumlah itu Muslim, dan harta kena zakat sebesar 20% dari aset likuid, maka akan didapat potensi zakat sebesar: 1 juta x 33% x Rp. 33.2 M x 20% x 2.5% = Rp. 54.78 triliun.

(2) 21 juta (10%) penduduk setengah kaya dengan aset likuid minimal Rp. 4 miliar. Dengan asumsi 5 orang mewakili satu keluarga, 50% dari jumlah itu Muslim, dan aset likuid yang kena zakat ada 20%, maka akan didapat potensi zakat sebesar: 4.2 juta x 50% x Rp. 4 M x 20% x 2.5% = Rp. 42.00 triliun.

(3) 32 juta (15%) orang kelas menengah dengan pendapatan minimal Rp. 3.5 juta sebulan. Di sini diasumsikan 4 orang pekeluarga dan 80% Muslim, maka potensi zakatnya: 8 juta x 80% x 12 bulan x Rp. 3.5 juta x 2.5% = 6.72 triliun.

(4) 50 juta (40%) penduduk berpendapatan minimal Rp. 800.000 – 1.000.000 sebulan, yaitu mayoritas pekerja. Penghasilan mereka mungkin tidak mencapai nisab, meskipun juga belum termasuk mustahiq.

Jadi, dari zakat saja bisa terkumpul sekitar 103,5 triliun. Jika ini dibagikan kepada 100 juta orang, sisanya yang tergolong mustahiq, maka tiap orang akan mendapat lebih dari Rp. 1 juta; jumlah yang cukup lumayan bagi mustahiq. Jika sistem Islam diterapkan maa asumsi prosentase muzakki dari kelompok kaya akan terkoreksi, baik dari penduduk Muslim yang makin kaya, karena mendapat pendidikan dan kesempatan yang lebih baik, maupun dari non-Musim kaya yang masuk Islam.

Jizyah pun dapat ditarik dari non-Muslim yang menjadi kafir dzimmi. Dari data di atas, jika ditetapkan non-Muslim dewasa laki-laki ditarik jizyah 1% dari pendapatannya, diperoleh dana Rp 316,4 triliun. Angka 1% ini tentu tidak memberatkan dibandingkan dengan, misalnya, pajak penghasilan sebesar 15%. Padahal, dalam Islam tidak dipungut pajak.

Pemerintah Indonesia, jika menerapkan syariat Islam, juga berhak menarik ‘usyr atau cukai sebesar 10% terhadap eksportir asing yang berasal dari negara-negara yang mengenakan cukai terhadap eksportir Indonesia.

Dari barang tambang yang depositnya terbatas dan penemuan benda-benda berharga di dalam perut bumi Indonesia, pemerintah dapat mengenakan khumus rikâz (seperlima barang temuan). Di Indonesia, potensi barang tambang yang depositnya terbatas dan harta-harta peninggalan masa lalu yang terbenam di perut bumi sangat besar potensinya untuk penerimaan negara.

Harta rakyat dan negara yang dikorup baik oleh pejabat maupun pengusaha harus ditarik kembali, lalu dimasukkan ke dalam kas negara. BPK bahkan menyimpulkan, setiap tahun rata-rata penyimpangan anggaran negara sebesar Rp321,8 triliun.[14] Pada tahun 2004 saja, jumlah kasus korupsi terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2004 mencapai Rp 23 triliun.[15] Belum lagi korupsi yang ada di departemen-departemen dan perusahaan BUMN. Semua ini harus diambil dan dikembalikan kepada rakyat.

Hasil kekayaan alam Indonesia pun besar. Ambil contoh, Freeport. Salah satu kawasan pertambangan PT Freeport di Blok A saja diperkirakan mengandung emas sebanyak 2.615 miliar gram.[16] Jika harga 1 gram emas adalah Rp 100 ribu, maka kekayaan yang dikeruk PT Freeport dari bumi Irian Jaya setara dengan Rp 261,5 triliun.

Dengan sumber pendapatan itu saja sudah lebih dari cukup. Apalagi Jika potensi semua sumber-sumber pendapatan negara digali sesuai dengan aturan Islam.

Satu hal penting yang harus dilakukan adalah pola distribusi kekayaan tersebut. Allah Swt. telah menetapkan skala prioritas. Pertama, prioritas pembiayaan pada "anggaran wajib", antara lain:

(1) jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara dalam bentuk subsidi langsung (transfer payment);

(2) jihad dan dakwah, termasuk industri militer;

(3) gaji tentara, pegawai negeri sipil, guru dan dosen, hakim, dan yang sejenisnya;

(4) fasilitas umum yang mutlak diperlukan masyarakat;

(5) urusan bencana alam dan musibah lainnya, dan lain-lainnya (Lihat: Abdurrahman Maliki dan Abdul Qadim zallum).

Pembiayaan anggaran wajib ini bersifat mutlak meskipun kas negara tidak mencukupi. Jika terjadi demikian, maka kewajiban Baitul Mal ini beralih menjadi kewajiban umat.

Kedua, jika keuangan negara memungkinkan (kewajiban pemerintah adalah membuatnya mungkin dilakukan), pemerintah memberikan rangsangan terhadap perekonomian masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pembiayaan anggaran diberikan berupa:

(1) subsidi dan bantuan modal di sektor mikro;

(2) pembangunan proyek-proyek fasilitas umum yang mempermudah urusan masyarakat dan memperlancar kegiatan ekonomi;

(3) pembangunan proyek-proyek industri utama yang dibutuhkan sektor pertanian dan industri;

(4) pembiayaan riset dan pengembangan dalam segala bidang;

(5) pembangunan proyek-proyek lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembiayaan anggaran ini tidak bersifat mutlak, artinya hanya dilakukan jika keuangan negara memungkinkan.

Berdasarkan prioritas pertama dan kedua di atas, niscaya persoalan utama ekonomi masyarakat dapat dituntaskan.

Penutup

Pendapatan negara yang demikian besar itu baru akan diperoleh bila syariat Islam diterapkan. Andai saja Indonesia menerapkan syariat Islam, niscaya pengelolaan kekayaan yang demikian melimpah ini akan dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan. Belum lagi jika kekayaan seluruh negeri Islam disatukan, niscaya Dunia Islam tidak lagi menjadi negara yang bergantung pada negara asing dalam keadaan rakyatnya banyak yang miskin.

Di sinilah tampaknya, Khilafah Islamiyah bukan sekadar kewajiban, melainkan juga merupakan kebutuhan.

Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []

Catatan Kaki:


[1] Hasil sensus 2000 Biro Pusat Statistik, http://www.bps.go.id/sector/population. Didownload 18 Januari 2005.

[2] Kompas, 08/01/2005.

[3] http://www.lpem.org/news.php?id=32 didownload 19 Januari 2005.

[4] Kompas interaktif, 17/05/2004, pukul 17.50 WIB.

[5] Biro Pusat Statistik, Hasil Survey Tenaga Kerja Nasional tahun 2001.

[6] APBN 2004 dan RAPBN 2005, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

[7] ITTO Project PD 74/01, Ministry of Forestry-WWF Illegal Logging.

[8] Batavia, September 24, 2004, Hal. 1; http://www.korupsi.org/info.html.

[9] Kompas, 23 September 2004.

[10] Muqadimah ad-Dustûr, 1963, hlm. 273m

[11] Lihat: Abdurrahman al-Malikiy, 1963, As Siyasah al-Iqtishadiy al-Mutsla, hlm. 214–221.

[12] Lihat Abdul Qadim Zallum, 2002, Pustaka Thariqul Izzah, Sistem Keuangan di Negara Khilafah (Terj.), hlm., 23-24.

[13]http://www.pajak.go.id/index.asp?pjk=31&idnews=512&idsec=6, diupload 2 September 2004.

[14] Batavia, September 24, 2004, Hal. 1; http://www.korupsi.org/info.html

[15] Kompas, 23 September 2004.

[16] Kompas, 16 Februari 2003.

Iklan

Posted on 2 Oktober 2008, in Ekonomi, Makalah. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s