Keruntuhan Khilafah Islamiyah: Sebuah Tinjauan Historis Dan Analisis

Mukadimah

Kehancuran Khilafah Islamiyah, tak diragukan lagi adalah sebuah episode sejarah umat Islam yang paling tragis, memilukan, dan menyakitkan. Betapa tidak, kejadian yang sudah berlalu 79 tahun lalu itu dampak buruknya sedemikian dahsyat dan masih terasa akibatnya yang pedih sampai sekarang. Kaum muslimin hidup nista dan terlunta-lunta, bahkan terus tertindas dan terjajah di bawah cengkeraman negara-negara adidaya Barat yang kafir.

Hancurnya Khilafah telah melenyapkan negara yang mampu mempersatukan umat Islam dalam sebuah ikatan Aqidah Islamiyah yang mampu melebur orang Ajam dan Arab sebagai satu kesatuan yang utuh. Negara Khilalah inilah yang dulu mampu membendung laju imperalisme Eropa yang akan menjajah negeri-negeri Islam yang kaya dengan sumber daya alam dan mampu mencegah ambisi kotor Zionisme untuk merampas tanah Palestina yang suci dan diberkahi.

Hancurnya Khilafah telah memungkinkan Eropa untuk memecahbelah negeri-negeri Islam, memutuskan hubungannya satu sama lain dengan menebarkan ide nasionalisme yang kafir, dan mendudukinya secara langsung. Perancis telah menduduki Suriah dan Lebanon, sementara Inggris berhasil menduduki Irak, Yordania, dan Palestina (Al Qadhamani, 1986).

Hancurnya Khilafah telah memusnahkan sebagian besar hukum-hukum Allah di muka bumi. Yang tersisa hanyalah secuil hukum-hukum seputar akhlaq, ibadah, dan sebagian kecil muamalah seperti al ahwalusy syakhshiyyah (hukum tentang pengaturan keluarga). Dapat dikatakan, Islam nyaris musnah dari realitas kehidupan, karena Khilafah yang menopangnya telah tiada. Padahal, sebagaimana kata Imam Al Ghazali dalam kitabnya Al Iqtishad fil I’tiqad halaman 199,”… agama (Islam) adalah pondasi dan kekuasaan itu adalah penjaga(nya). Segala sesuatu yang tak berpondasi akan rubuh, dan segala sesuatu yang tak berpenjaga akan hilang lenyap.” (Belhaj, 1991)

Namun demikian, tak sepantasnya kita hanya meratap dan berkeluh kesah menghadapi cobaan maha berat ini. Umat Islam harus mengambil pelajaran (‘ibrah) dari peristiwa mengenaskan ini, agar dapat mengambil sikap yang benar dan tepat, serta tidak terjeblos lagi dalam peristiwa serupa di kemudian hari. Allah SWT berfirman :Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.” (QS Al Hasyr : 2)

Rasulullah SAW bersabda :“Hendaklah seorang mukmin tidak terperosok ke satu lubang (yang sama) dua kali.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah. Hadits Sahih. Lihat As Suyuthi, Al Jami’ush Shaghir, hlm. 205)

Faktor-Faktor Kelemahan Internal Daulah Khilafah

Bila kita tengok lembaran sejarah ke belakang, kehancuran Khilafah itu adalah sesuatu yang wajar, dalam arti negara itu memang sudah sangat lemah, hingga orang menyebutnya sebagai Ar Rajul Al Mariidh atau “The Sick Man”. Bahkan kelemahannya ini sudah muncul jauh sebelumnya, sejak abad-abad pertama lahirnya agama Islam yang mulia ini.

Menurut Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani (1953), pendiri Hizbut Tahrir, dalam kitabnya Ad Daulah Al Islamiyah, kelemahan ini nampak dalam dua hal, yaitu : Pertama, kelemahan umat dalam pemahaman (al fahm) terhadap Islam, dan kedua, kelemahan dalam penerapan (at tathbiq) Islam.

Kelemahan pemahaman ini antara lain berkenaan dengan nash-nash ajaran Islam, bahasa Arab, dan ketidaksesuaian praktek ajaran Islam dalam realitas kehidupan. Berkaitan dengan nash-nash Islam, telah terjadi upaya pembuatan hadits-hadits palsu oleh kaum zindiq, meskipun kemudian ini dapat ditanggulangi berkat bangkitnya para ulama hadits dengan memberikan kriteria mengenai keotentikan dan derajat hadits.

Kelemahan dalam bahasa Arab terjadi saat berkuasanya para Mamalik yang mengabaikan bahasa Arab. Akibatnya terjadilah kelemahan dalam ijtihad hukum syara’ dan penerapannya dalam kenyataan.

Kelemahan dalam praktek ajaran Islam, muncul pada abad-abad pertama karena adanya upaya mengkompromikan ajaran filsafat India dengan ajaran Islam, sehingga zuhud akhirnya ditafsirkan sebagai penyiksaan diri (asketisme). Akibatnya, banyak kaum muslimin yang lari dari kenyataan hidup, padahal tenaga dan pikiran mereka seharusnya dapat didedikasikan untuk kemajuan negara dan dakwah Islam (An Nabhani, 1953).

Kelemahan pemahaman dalam tiga aspek ini diperparah dengan Al Ghazwuts Tsaqafi (Perang Budaya) yang dilancarkan Barat ke negeri-negeri Islam dengan peluru-peluru yang berisikan peradaban Barat yang bertentangan dengan peradaban Islam. Barat menyebarkan waham (ilusi) bahwa peradaban Barat sesuai dengan Islam, hingga akhirnya pemahaman umat terhadap Islam semakin lemah. Mereka akhirnya mengambil sebagian hukum Barat di masa Daulah Utsmaniyah, mentakwilkan riba dan membuka bank-bank, memberhentikan penegakan hudud dan mengambil gantinya dari undang-undang Barat.

Adapun kelemahan dalam penerapan Islam, nampak dari penerapan yang buruk (isa`atut tathbiq) terhadap hukum Islam dalam kehidupan. Di antaranya ialah adanya partai-partai politik yang menggunakan kekuatan militer (thariqul quwwah) untuk meraih kekuasaan, bukan menggunakan dukungan umat (thariqul ummah). Seperti golongan Abbasiyah yang menduduki Persia dan Irak serta menjadikan wilayah ini sebagai sentral kekuasaannnya. Lalu dari sini mereka menggulingkan kekuasaan dan menjadikan Bani Hasyim sebagai para penguasanya. Begitu pula yang dilakukan golongan Fathimiyin yang telah menduduki Mesir dan menjadikannya sebagai sentral kekuatannya dengan menjadikan keturunan Fathimah RA sebagai para pemimpinnya.

Di samping itu, kelemahan lainnya juga nampak dari pemberian otoritas yang besar dan luas kepada para Wali (Gubernur) di berbagai wilayah. Misalnya diamnya penguasa Abbasiyah terhadap Abdurrahman Ad Dakhil yang berkuasa di Andalusia dan membiarkannya berkuasa secara independen. Meskipun Andalusia saat itu masih menjadi bagian integral dari Khilafah, tetapi wilayah itu sudah terpisah dari segi pengelolaan pemerintahannya. Demikian pula halnya para penguasa Saljuqiyyin dan Hamdaniyyin, yang sebenarnya adalah para wali. Khalifah memberikan kewenangan yang luas kepada mereka sehingga akhirnya mereka mengatur urusan wilayahnya sendiri secara independen, terlepas dari pusat. Hubungan dengan pusat hanya formalitas, seperti doa kepada Khalifah di mimbar Jumat, pencetakan mata uang atas namanya, pengiriman kharaj kepadanya, dan sebagainya (An Nabhani, 1953).

Semua faktor ini telah melemahkan Daulah Islamiyah, hingga kemudian datang golongan Utsmaniyin mengambil kendali pemerintahan Khilafah (abad ke-9 H/ke-15 M). Mereka mempersatukan negeri-negeri Islam seperti negeri-negeri Arab di bawah kekuasaannya (abad ke-10 H/ke-16 M) kemudian menyebarluaskan Islam ke negara-negara Eropa. Namun, semua upaya ini tidaklah didasarkan pada pemahaman yang sahih terhadap Islam dan penerapannya secara benar dalam kehidupan, melainkan hanya berdasarkan kekuatan iman para Khalifah Utsmaniyah. Akibatnya, tak lama kemudian Khilafah semakin lama semakin lemah sehingga akhirnya dijuluki “lelaki yang sakit.”

Kristenisasi (Al Ghazwut Tabsyiri) dan Perang Politik (Al Ghazwus Siyasi)

Kelemahan internal umat Islam dalam hal pemahaman dan penerapan Islam tersebut, belum begitu terasa atau diperhatikan pada masa-masa awal kekuasaan Khilafah Utsmani (abad ke-9 H/ke-15 M). Sebab saat itu mereka mempunyai kekuatan militer yang hebat dan disegani oleh musuh-musuhnya, yakni negara-negara Eropa. Bila ditimbang, Daulah Islamiyah masih lebih unggul daripada Eropa dalam bidang pemikiran, hukum, dan peradaban. Eropa saat itu masih tenggelam dalam abad kegelapan, meskipun sudah mulai bangkit.

Pada saat yang demikian, Khilafah melakukan futuhat ke negara-negara Eropa, sampai ke bagian selatan dan timur wilayah Balkan. Jutaan orang masuk Islam di Albania, Yugoslavia, dan Bulgaria. Negara-negara Eropa pun mulai membahas bagaimana cara menghadapi serangan jihad Khilafah ini. Muncullah apa yang dikenal dengan “Masalah Timur” (al mas`alah asy syarqiyah), yakni bagaimana menghindarkan diri dari serbuan pasukan Khilafah Utsmaniyah, di bawah pimpinan Muhammad Al Fatih (abad ke-9 H/ke-15 M). Pasukan ini terus eksis dan misinya dilanjutkan oleh generasi-generasi Islam sesudahnya hingga berhentinya jihad pada abad ke-11 H/ke-18 M ketika pasukan Islam dipimpin Sulaiman Al Qanuni (An Nabhani, 1953).

Barulah pada abad ke-18 M ini, kelemahan internal dalam negara Khilafah itu makin terasa, diakibatkan oleh semakin buruknya penerapan Islam oleh negara dan semakin lemahnya pemahaman kaum muslimin terhadap Islam. Seharusnya saat itu penguasa Khilafah Utsmaniyah mengambil upaya-upaya perbaikan. Misalnya menggali pemahaman Islam yang sahih dan murni, memperhatikan bahasa Arab, mendorong ijtihad, serta mengembangkan aspek pemikiran dan hukum. Namun, sayangnya semua ini tak terjadi.

Sementara itu, pada abad ke-13 H/ke-19 M Eropa sudah bangkit dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan industri, akibat Revolusi Pemikiran (Renaissance dan Humanisme) yang telah mereka alami, yang selanjutnya mencetuskan Revolusi Industri yang berhasil dengan gemilang. Topik “Masalah Timur” telah bergeser. Semula topiknya bagaimana menghindarkan diri dari “bahaya” pasukan Islam. Namun kemudian berubah menjadi bagaimana menghancurkan Khilafah dan membagi-bagi wilayahnya yang luas.

Maka dari itu, negara-negara Barat makin menggencarkan upaya untuk menghancurkan Khilafah yang makin lemah. Negara Khilafah saat itu telah tercabik-cabik wilayah kekuasaannya akibat gerakan separatisme yang bertumpu pada ide nasionalisme, yang tersebar akibat gerakan Kristenisasi/Misionarisme (Al Ghazwut Tabsyiri) di Dunia Islam. Gerakan ini sudah lama mereka rintis, yakni pada akhir abad ke-16 M tatkala mereka mendirikan pusat kegiatan Kristenisasi di Malta. Gerakan yang sebagian besarnya berasal dari negara-negara Inggris, Perancis, dan Amerika ini lalu menebarkan benih-benih nasionalisme di tubuh negara Islam. Nasionalisme pun lalu tumbuh subur di seluruh penjuru Daulah Islamiyah, di Balkan, Turki, negeri-negeri Arab, Armenia, Kurdistan, dan sebagainya.

Negara Khilafah yang telah lemah itu juga harus menghadapi serangan politik (Al Ghazwus Siyasi) yang dilancarkan musuh-musuhnya. Serangan ini nampak dengan adanya upaya negara-negara kafir untuk menduduki negeri-negeri Islam. Rusia di bawah pimpinan Catherina (1862-1896) telah berhasil merebut dan menduduki beberapa negeri Islam. Pada tahun 1884 Rusia berhasil melepaskan Turkistan dari induknya, Khilafah Utsmaniyah, dan kemudian menduduki seluruh wilayah Kaukasus. Perancis pada tahun 1830 berhasil menduduki Aljazair. Kemudian di bawah pimpinan Napoleon, pada tahun 1896 Perancis berhasil menguasai Mesir. Pada tahun 1899 mereka menyerang daerah selatan Syam dan berhasil menduduki Gaza dan Ramalah. Italia pada tahun 1911 berhasil menduduki Tharablus, sebuah wilayah Palestina. Inggris pada tahun 1882 telah menguasai Mesir, dan pada tahun 1898 berhasil menduduki Sudan.

Serangan politik ini juga nampak dengan munculnya gerakan-gerakan yang dikendalikan dan diarahkan oleh negara-negara Barat, misalnya gerakan-gerakan politik di Turki dan negeri-negeri Arab. Antara lain partai Turkiya Al Fatah (Turki Muda), partai Al Ittihad wat Taraqqi (Kesatuan dan Kemajuan), partai Istiqlal Al Arabi (Kemerdekaan Arab), dan lain-lain.

Pada saat meletus Perang Dunia I (1914-1918), negara-negara Barat mendapatkan peluang emas untuk menghancurkan Khilafah. Pada perang ini, Khilafah Utsmaniyah bergabung dengan Jerman melawan tentara Sekutu (Inggris, Perancis, dan Italia). Akhirnya Sekutu berhasil keluar sebagai pemenang dan kemudian membagi-bagikan ghanimahnya di antara mereka, yakni membagi-bagikan negeri-negeri Islam yang berhasil mereka kuasai. Mereka akhirnya menguasai Mesir, Suriah, Palestina, Yordania Timur, dan Irak. Pemerintah Utsmaniyah tidak lagi menguasai wilayah mana pun, selain secuil wilayah yang kemudian disebut dengan Turki (An Nabhani, 1953).

Detik-Detik Hancurnya Khilafah Utsmaniyah

Menurut uraian Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya Ad Daulah Al Islamiyah (1953), pada saat Perang Dunia I berakhir (1918), wilayah yang ada di tangan Khilafah Utsmaniyah hanya negeri Turki saja. Itupun sudah dimasuki oleh Sekutu. Inggris misalnya menduduki selat Dardanel dan selat Bosporus, Perancis menduduki sebagian kota Istambul, dan Italia menduduki jalur kereta api di Turki.

Pada saat itu Khalifahnya adalah Wahidudin yang berkuasa di bawah tekanan dan kendali Sekutu. Pada pertengahan tahun 1919 keadaan mulai berubah tatkala muncul konflik intern di antara Sekutu. Mereka berselisih untuk memperebutkan ghanimah dan berbagai posisi strategis dalam kemiliteran dan hak-hak khusus ekonomi. Keadaan ini menimbulkan harapan baru bagi rakyat Turki untuk menyusun gerakan perlawanan terhadap Sekutu. Di Istambul terbentuk lebih dari 10 gerakan rahasia yang bertujuan mencuri senjata yang dimiliki musuh, lalu mengirimkannya kepada organisasi-organisasi rahasia di dalam negeri Turki. Berbagai organisasi ini kemudian berhimpun dalam satu gerakan yang dipimpin oleh Musthofa Kamal. Musthofa Kamal melakukan gerakan untuk melawan dan mengusir Sekutu serta melawan tentara Khalifah jika mereka merintangi Musthofa Kamal. Dia memperoleh keberhasilan besar dalam usahanya ini.

Kemudia Musthofa Kamal mengadakan sebuah Konferensi Nasional (Mu`tamar Wathoni) di Sewastopoli yang membahas cara dan sarana untuk memerdekakan Turki. Konferensi ini menetapkan beberapa keputusan, di antaranya adalah membentuk Badan Pekerja (Lajnah Tanfidiyah), memilih Musthofa Kamal sebagai ketuanya, serta mengirimkan peringatan kepada Sultan (Khalifah) untuk memberhentikan Perdana Menteri Farid dan mengadakan pemilihan anggota parlemen yang baru.

Sultan yang berada di bawah tekanan kemudian menuruti permintaan untuk memberhentikan Perdana Menteri dan melangsungkan pemilihan untuk anggota parlemen. Tokoh-tokoh Konferensi –yang menampakkan diri sebagai kelompok yang akan menyelamatkan negeri Turki– berhasil mendapatkan suara mayoritas di parlemen yang baru.

Setelah kemenangannya ini, Konferensi dan tokoh-tokohnya berpindah ke Ankara dan menjadikan Ankara sebagai pusat kegiatan mereka. Mereka lalu mengadakan rapat di Ankara dan mengusulkan agar sidang-sidang parlemen dilaksananakan di Istambul dan agar Konferensi dibubarkan setelah para anggotanya menjadi wakil-wakil rakyat yang resmi dalam parlemen yang baru. Namun Musthafa Kamal menolak dua usulan ini dengan keras, meskipun dia akhirnya gagal meyakinkan mereka agar tetap mengadakan sidang-sidangnya di Ankara. Para anggota parlemen ini kemudian pergi ke Ibukota (Istambul) dan menyatakan loyalitas mereka kepada Khalifah. Peristiwa ini terjadi pada Januari 1920 (An Nabhani, 1953).

Setelah itu Sultan dan orang-orang Inggris yang ada di belakangnya berusaha mendiktekan kehendaknya kepada para anggota parlemen tersebut. Mereka menolak. Ketika tekanan Sekutu semakin kuat, para anggota parlemen itu lalu menyebarluaskan Piagam Nasional (Al Mitsaq Al Wathoni) yang mereka tetapkan pada konferensi Sewastopoli, yaitu piagam yang memuat syarat-syarat dasar bagi penerimaan perdamaian antara Turki dan Sekutu. Syarat yang terpenting adalah bahwa Turki merupakan “sebuah negeri yang bebas dan berdiri sendiri yang berada dalam suatu wilayah yang terbatas dan tetap.” Tak pelak lagi, Sekutu –terutama Inggris– merasa gembira terhadap syarat ini, karena justru inilah yang ingin mereka wujudkan. Dalam pandangan Sekutu, andaikata Irak, Suriah, Palestina, dan Mesir masing-masing memiliki Piagam Nasional seperti itu, maka mereka akan dapat memecah belah Daulah Utsmaniyah menjadi beberapa negara, sehingga negara ini akan lemah dan mudah untuk dihancurkan.

Maka dari itu, Sekutu menganggap Piagam Nasional Turki ini adalah puncak kemenangan mereka. Setelah penyebarluasan Piagam Nasional ini kepada khalayak, mereka membiarkan orang-orang Turki untuk melakukan perlawanan, sementara mereka menarik kekuatan pasukannnya di segala tempat. Orang-orang Turki kemudian melakukan perlawanan, namun perlawanan itu berubah sasaran. Yang semula perlawanan kepada musuh (Sekutu), akhirnya menjadi revolusi untuk menggulingkan Sultan, dikarenakan provokasi Musthofa Kamal terhadap rakyat untuk membenci Sultan. Sultan kemudian menyiapkan pasukan untuk memadamkan perlawanan ini. Seluruh rakyat boleh dikatakan membela Sultan, kecuali orang-orang di Ankara yang menjadi pusat revolusi. Musthofa Kamal yang terkepung di Ankara memperhebat provokasinya terhadap rakyat. Dia menyebarkan isu bahwa Inggris telah menduduki ibukota Turki, menangkapi rakyat, menutup gedung parlemen dengan paksa, dan bahwa Sultan mendukung tindakan Inggris ini. Keadaan pun berubah. Rakyat kemudian berpaling dari Sultan dan berpihak kepada orang-orang di Ankara. Banyak pasukan Khalifah yang kemudian bergabung dengan pasukan Musthafa Kamal. Kedudukan Musthafa Kamal akhirnya menjadi kuat sehingga dia kemudian mengajak rakyat untuk menyelenggarakan pemilu untuk membentuk Dewan Nasional (Jam’iyah Wathoniyah).

Berlangsunglah kemudian pemilihan ini. Para anggotanya yang baru kemudian berkumpul dan menamakan dirinya dengan Dewan Nasional Raya (Al Jam’iyah Al Wathoniyah Al Kubro). Mereka menganggap Dewan inilah yang merupakan pemerintahan yang sah. Mereka lalu memilih Musthofa Kamal menjadi ketua Dewan.

Musthofa Kamal kemudian menumpas sisa-sisa tentara Khalifah dan menghentikan perang saudara. Kemudian dia memerangi Yunani –yang menduduki Izmir dan sebagian kawasan pantai Turki– dan berhasil mengalahkannya pada tahun 1921.

Pada bulan September 1921 Musthofa Kamal mengirimkan utusan kepada Ismet (Wakil Menteri Urusan Perang) untuk menemui Harrington (Wakil Sekutu) guna mengadakan kesepakatan secara lebih terperinci. Dalam hal ini Sekutu setuju untuk mengusir orang-orang Yunani dari daerah Trys dan setuju untuk mengusir diri mereka sendiri dari Konstantinopel dan Turki seluruhnya.

Bila kita ikuti langkah-langkah Musthofa Kamal ini, akan nampak jelas bahwa persetujuan ini sesungguhnya adalah imbalan yang diberikan Sekutu terhadap tindakan Musthofa Kamal untuk menghancurkan pemerintahan Islam (Khilafah). Karena itulah, ketika dia berbicara tentang masa depan Turki di hadapan Dewan Nasional setelah kemenangannya dalam peperangan tersebut, dia berkata :“Saya tidak percaya dengan negara Islam, bahkan tidak percaya dengan bangsa Utsmaniyah. Kita masing-masing harus meyakini apa yang menjadi pendapat kita. Adapun pemerintah (di Ankara) harus mengikuti garis politik yang tetap, terencana, dan didasarkan pada fakta-fakta dengan satu tujuan saja, yaitu memelihara eksistensi dan kemerdekaan negeri Turki dalam suatu wilayah yang terbatas. Tidak boleh ada lagi .perasaan atau emosi yang mempengaruhi politik kita. Buanglah mimpi-mimpi dan khayalan-khayalan itu. Sungguh kita telah membayar mahal untuk masa lalu kita!”

Musthofa Kamal di sini mengumumkan, bahwa ia menginginkan kemerdekaan Turki sebagai bangsa Turki, bukan sebagai umat Islam. Kemudian beberapa anggota Dewan Nasional Raya dan para tokoh politik meminta kepada Musthofa Kamal untuk menjelaskan pendapatnya tentang bentuk pemerintahan di Turki yang baru, sebab tidak mungkin Turki memiliki dua pemerintahan seperti yang ada saat itu : pemerintahan sementara di Ankara, dan pemerintahan resmi di Istambul yang dipimpin oleh Khalifah. Namun Musthofa Kamal tidak menjawab dan menyembunyikan apa yang menjadi maksudnya.

Dia kemudian merekayasa opini umum yang menyudutkan Khalifah Wahidudin. Disebarluaskan bahwa Khalifah adalah teman dekat Inggris dan Yunani, sehingga berkobarlah kebencian rakyat kepada Khalifah. Dalam situasi seperti ini dia mengumpulkan Dewan Nasional untuk menjelaskan masalah bentuk pemerintahan. Saat itu dia tahu bahwa dia mampu untuk meyakinkan para anggota Dewan untuk mencopot Wahidudin dan menghapuskan kekuasaannya. Meskipun demikian, dia tidak berani menyerang Khilafah. Sebab, hal ini akan dapat menyinggung perasaan Islami dalam lubuk hati seluruh rakyat Turki. Karena itu dia tidak menyinggung-nyinggung Khilafah dan hanya mengusulkan pemisahan antara sulthonah (kekuasaan Khalifah) dengan Khilafah. Anggota Dewan tidak menyetujui usulan ini, lalu mereka membentuk Panitia Urusan Undang-Undang untuk mengkajinya.

Keesokan harinya tatkala Panitia mengkaji masalah ini, Musthofa Kamal ikut hadir dan mengawasi jalannya rapat. Panitia ini beranggotakan para ulama dan pengacara yang kemudian mempertimbangkan usulan ini berdasarkan nash-nash syara’. Mereka menganggap usulan itu menyalahi syara’, sebab di dalam Islam memang tidak ada kekuasaan agama dan kekuasaan dunia. Jadi Sulthonah dan Khilafah adalah satu kesatuan, tidak ada satu segi yang namanya agama dan segi lain yang namanya negara. Yang ada adalah peraturan Islam (nizhamul Islam) di mana masalah negara adalah bagian dari peraturan ini. Karena itu, panitia menolak usulan Musthofa Kamal.

Namun Musthofa Kamal tetap bersikeras menginginkan pemisahan agama dari negara dengan memisahkan sulthonah dari Khilafah. Ini sebenarnya adalah apa yang diminta oleh Sekutu dari Musthofa Kamal. Karena itu tatkala Musthofa Kamal mendengar pembahasan Panitia, dia sangat geram dan menginterupsi sidang panitia seraya berteriak dengan lagak seorang diktator : “Wahai tuan-tuan, Sultan Utsmani telah merampas kedaulatan milik rakyat dengan kekuatan. Maka dengan kekuatan pula rakyat akan menarik kembali kedaulatannya dari Sultan. Kekuasaan Khalifah (sulthonah) wajib dipisahkan dan dihapuskan dari Khilafah. Anda setuju atau tidak, inilah yang akan terjadi. Apa pun yang terjadi, sebagian kepala kalian pasti akan jatuh terpancung selama Anda tidak setuju.”

Kemudian Musthofa Kamal mengundang rapat anggota Dewan Nasional untuk segera membicarakan usulannya. Sebagian besar anggota Dewan tidak menyetujui usulan Musthofa Kamal. Kawan-kawan Musthofa Kamal kemudian meminta voting dengan cara mengangkat tangan sekali saja. Anggota yang lain mengatakan, “Jika kita akan mengadakan voting, hendaklah dengan menyebutkan nama.” Musthofa Kamal menolak usulan ini kemudian berteriak seraya mengancam, “Saya percaya Dewan akan menerima usulan saya dengan suara bulat. Cukuplah pengambilan suara dengan mengangkat tangan.”

Ketika usulan disampaikan dalam voting, tak ada yang mengangkat tangan kecuali beberapa gelintir saja. Akan tetapi diumumkan kemudian bahwa Dewan menyetujui usulan secara aklamasi. Para anggota Dewan menjadi heboh dan sebagian mereka berdiri di atas kursinya seraya berteriak menghujat, “Ini tidak benar dan kami tidak setuju !” Namun para pendukung Musthofa Kamal membalasnya dengan teriakan yang menenggelamkan protes itu dan akhirnya terjadilah saling caci-maki di antara mereka. Namun ketua sidang sekali lagi mengumumkan bahwa Dewan menyetujui secara bulat penghapusan sulthonah. Kemudian sidang bubar.

Ketika Khalifah Wahidudin mengetahui hal itu dia lalu melarikan diri. Setelah itu dia digantikan oleh anak saudara lelakinya, yaitu Abdul Majid sebagai Khalifah kaum muslimin, yang tidak lagi memiliki kekuasaan apa-apa.

Meskipun demikian sebagian besar anggota Dewan Nasional sebenarnya tetap menentang Musthofa Kamal setelah pengumuman pemisahan sulthonah dari Khilafah. Musthofa Kamal kemudian berupaya untuk mengumumkan bentuk pemerintahan yang diinginkannya, yaitu republik Turki dan mengangkat dirinya sendiri sebagai presidennya. Dia kemudian membuat rekayasa politik untuk mewujudkan tujuannya ini. Direkayasalah kemudian krisis-krisis yang menyulitkan yang berujung pada permintaan mundur kepada para menteri yang menjalankan kekuasaan. Permintaan ini diajukan kepada Dewan Nasional Raya Turki, sementara Dewan belum mendapatkan pihak pengganti yang akan menjalankan kekuasaan itu. Setelah krisis yang bertubi-tubi akhirnya diusulkan oleh Dewan agar Musthofa Kamal-lah yang memegang kekuasaan kabinet tersebut. Pada saat itulah, dia kemudian mengumumkan Turki menjadi republik dan Musthofa Kamal dipilih oleh Dewan Nasional menjadi presidennya yang pertama.

Namun masalahnya tidak semudah yang diduga Musthofa Kamal. Bangsa Turki yang muslim menganggap Musthofa Kamal telah menyimpang dari Islam dan menghancurkan Islam. Mayoritas rakyat Turki menganggap bahwa para penguasa Ankara yang baru telah murtad. Akhirnya masyarakat kembali mendukung Sultan Abdul Majid dan mencoba mengembalikan kekuasan kepadanya untuk menumpas orang-orang murtad tersebut (An Nabhani, 1953).

Musthofa Kamal akhirnya menyadari bahwa mayoritas rakyat membencinya dan menuduhnya sebagai orang zindiq, kafir, dan atheis. Karena itu, kemudian ia melancarkan propaganda untuk menentang Khalifah dan Khilafah serta memprovokasi Dewan Nasional sehingga akhirnya mereka mengeluarkan sebuah undang-undang yang memutuskan bahwa setiap penentangan terhadap republik dan setiap dukungan kepada Khalifah adalah sebuah pengkhianatan yang akan diganjar dengan hukuman mati.

Selain itu Musthofa Kamal juga melancarkan teror-teror untuk kepentingannya. Seorang anggota Dewan yang menyerukan keharusan Khilafah telah dibunuh oleh orang suruhan Musthofa Kamal ketika ia pulang ke rumah setelah mengikuti sidang di Dewan Nasional. Seorang anggota Dewan yang lain menyampaikan pidato yang membela Islam yang dihadiri oleh Musthofa Kamal. Musthofa Kamal kemudian mengancam anggota tersebut dengan hukuman gantung bila mengucapkan pidato seperti itu lagi.

Dalam kondisi seperti itu para pendukung Musthofa Kamal yang moderat ada yang memintanya menjadi Khalifah, karena mereka takut terhadap hancurnya Khilafah. Musthofa Kamal menolaknya. Kemudian datang pula dua utusan dari Mesir dan India yang memintanya menjadi Khalifah bagi kaum muslimin. Namun Musthofa Kamal tetap menolaknya. Dia terus melancarkan propaganda untuk menimbulkan kebencian terhadap Khalifah. Bahkan sampai-sampai Khalifah dituduh sebagai sekutu asing. Akibatnya, meluaslah kebencian terhadapnya.

Di tengah suasana yang demikian, pada tanggal 3 maret 1924 Musthofa Kamal berbicara di hadapan Dewan Nasional mengenai rencananya untuk menghapuskan Khilafah, mengusir Khalifah, dan memisahkan agama dari negara.

Pada saat itu dia berkata, “Dengan harga berapa kita wajib menjaga republik yang terancam dan berdiri di atas dasar-dasar ilmiah yang kokoh? Khalifah dan keturunan Bani Utsman harus diusir. Pengadilan-pengadilan agama yang kuno dan segenap undang-undangnya wajib digantikan dengan pengadilan dan undang-undang modern. Madrasah-madrasah para agamawan (rijaluddin) harus digantikan dengan madrasah-madrasah negeri yang tidak mempelajari agama.”

Dengan gaya seorang diktator dia menetapkan rencananya ini di bawah persetujuan Dewan Nasional tanpa diskusi atau tanya jawab apa pun. Kemudian dia mengirim utusan kepada penguasa Istambul untuk mengusir Khalifah Abdul Majid keluar dari Turki sebelum datangnya fajar keesokan harinya. Penguasa Istambul itu bersama beberapa pengawal kemudian mendatangi istana Khalifah di tengah malam, lalu memaksanya naik mobil yang kemudian membawanya keluar batas wilayah Turki. Khalifah tidak diijinkan membawa barang apa pun kecuali sebuah koper pakaian dan secuil uang (An Nabhani, 1953).

Dengan demikian, Musthofa Kamal telah menghancurkan Daulah Islamiyah dan peraturan hidup Islam, kemudian mendirikan negara dan sistem Kapitalis yang kafir sebagai gantinya. Lewat Musthofa Kamal terwujudlah mimpi orang-orang kafir sejak Perang Salib, yaitu menghancurkan Khilafah Islamiyah.

Mensikapi Hancurnya Khilafah Islamiyah

Pada hari hancurnya Khilafah, seharusnya kaum muslimin wajib untuk bangkit bergerak secara serentak serta mengambil pilihan hidup atau mati untuk mengembalikan Daulah Khilafah, karena keberadaan Daulah Khilafah adalah problem utama (qadliyah mashiriyah) bagi kaum muslimin. Akan tetapi, karena lemahnya pemahaman mereka terhadap Islam dan rapuhnya ketakwaan mereka kepada Allah Azza Wa Jalla, mereka dengan mudah tunduk kepada intimidasi dan teror yang dilancarkan oleh Musthofa Kamal Ataturk dan negara-negara Barat yang kafir. Mereka akhirnya berdiam diri terhadap hancurnya Khilafah, terpecah-belahnya negeri-negeri Islam, dan diterapkannya berbagai undang-undang kafir dalam kehidupan mereka untuk menggantikan hukum-hukum Islam. Mereka telah meremehkan sabda Rasulullah SAW :“…Barangsiapa mati sedangkan tidak ada di lehernya bai’at (kepada Khalifah), maka ia mati dalam keadaaan mati jahiliyah”. [HR. Muslim]

Hari ini, agar kaum muslimin terhindar dari dosa besar tersebut -yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai “mati jahiliyah”- dan supaya mereka dapat menghilangkan kehinaan akibat hancurnya Daulah Khilafah, maka mereka wajib menempuh metode syar’i untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan jalan mengembalikan Khilafah dan mengangkat seorang Khalifah bagi mereka. Metode ini diistinbath dari nash-nash syar’i dan sirah Rasulullah SAW yang mewajibkan kaum muslimin untuk berkelompok dalam aktivitasnya mengembalikan Khilafah. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah SWT :“Dan hendaklah ada di antara kalian, segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan (Islam), memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [QS Ali ‘Imraan : 104]

Ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada kaum muslimin agar membentuk sebuah jamaah atau partai, yang menyeru kepada kebajikan (Islam), serta memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar (amar ma’ruf nahi munkar). Jika mereka mengerjakan perintah ini, mereka termasuk orang-orang beruntung karena mendapat ridla dan pahala dari Allah Ta’ala. Perintah membentuk jamaah dalam ayat tersebut adalah perintah wajib, dikarenakan adanya keberuntungan (al falah) yang akan diperoleh setelah mereka melaksanakan aktivitas tersebut.

Kewajiban tersebut difokuskan pada pembentukan sebuah jamaah dari kaum muslimin, yang melaksanakan dua tugas berikut : pertama, dakwah menuju kebaikan, yakni Islam, dan kedua, amar ma’ruf nahi munkar. Meskipun dua kewajiban ini juga diwajibkan kepada individu dan negara, akan tetapi jika seorang muslim melaksanakan dua kewajiban tersebut tanpa berjamaah -khususnya dalam kondisi tiadanya Daulah Khalifah dan Khalifah bagi kaum muslimin- maka tetap tidak gugur darinya dosa meninggalkan kewajiban berkelompok dalam sebuah jamaah. Jadi, dakwah kepada Islam dan amar ma’ruf nahi munkar itu sendiri adalah wajib, dan berkelompok untuk melaksanakan kedua tugas itu dalam sebuah jamaah atau partai hukumnya juga wajib.

Jamaah yang dituntut keberadaannya ini harus memiliki dua hal berikut agar ia layak untuk disifati sebagai “umat” atau “jamaah” : Pertama, adanya ikatan (rabithah) yang mengikat anggota-anggota jamaah tersebut sehingga mereka menjadi satu tubuh. Ikatan ini telah ditentukan oleh ayat di atas, yakni dakwah kepada Islam dan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan kata lain, ikatan itu adalah fikrah Islam, yaitu Aqidah Islamiyah beserta segala pemikiran, hukum, dan pendapat terperinci yang terlahir dari Aqidah Islamiyah itu, yang mengharuskan para pengemban dakwah untuk melaksanakan dua kewajiban tersebut. Kedua, adanya amir (pemimpin) jamaah yang wajib ditaati pada perkara yang menjadi wewenangnya. Kewajiban adanya amir ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW : “Tidak halal bagi tiga orang yang ada di suatu tanah lapang/padang pasir di muka bumi, kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai amir (pemimpin).” [HR Ahmad]

Dengan demikian, jamaah yang dituntut oleh syara’ untuk mengemban dakwah Islam dan melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, harus memiliki dua hal tersebut secara bersamaan, yaitu pemikiran Islam dan seorang amir yang wajib ditaati.

Dakwah kepada Islam, jelas mengharuskan adanya dakwah dan aktivitas untuk mewujudkan seluruh hukum Islam dalam kehidupan, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada orang murtad, merajam pezina muhshan, mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad, dan mengatur seluruh urusan umat Islam baik secara fikrah maupun thariqah, yakni dengan Aqidah Islamiyah dan berbagai pemecahan masalah (mu’alajat) yang terpancar dari Aqidah Islamiyah itu. Akan tetapi hukum-hukum yang wajib diterapkan ini sebenarnya merupakan wewenang dan tanggung jawab negara. Karena itu, mewujudkan negara -sebagai wakil kaum muslimin- yang bertugas melaksanakan hukum-hukum itu, hukumnya adalah wajib, berdasarkan kaidah syara’ : “Sebuah kewajiban yang tidak terwujud sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.”

Mendirikan jamaah atau partai seperti itu hukumnya fardlu kifayah. Dengan demikian, jika sebagian kaum muslimin telah mendirikan sebuah partai yang telah memenuhi syarat-syarat syar’i-nya, gugurlah dari sebagian lainnya dosa meninggalkan kewajiban mendirikan partai atau jamaah. Akan tetapi, tidak gugur dari mereka ini dosa meninggalkan aktivitas menegakkan Daulah Islam. Maka, mendirikan jamaah atau partai dengan aktivitas dakwah kepada Islam dan amar ma’ruf nahi munkar -dalam kondisi tiadanya negara bagi kaum muslimin, tidak diterapkannya hukum yang diturunkan Allah, dan tidak dilaksanakannya jihad fi sabilillah untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia- menjadikan aktivitas jamaah tersebut harus difokuskan pada upaya menegakkan Daulah Islam dan mengangkat seorang Khalifah bagi kaum muslimin. Dan bergabung dengan jamaah semacam ini, atau berbagai jamaah dan partai lainnya yang dapat menghindarkan diri dari dosa, hukumnya wajib atas setiap muslim sampai Daulah Khilafah berdiri. Setiap mukallaf akan berdosa bila tidak melaksanakan kewajiban ini. Begitu pula yang melaksanakan akan berdosa jika ia melalaikan kewajibannya ini.

Banyaknya jamaah yang berdiri menurut ketetapan ayat di atas hukumnya adalah jaiz (mubah). Berbilangnya jamaah tidak boleh dilarang, sebab pelarangan ini berarti melarang pelaksanaan suatu kewajiban. Lafazh “ummah” pada ayat tersebut -yang bermakna “jamaah”- adalah isim jenis yang tidak membatasi ataupun mensyaratkan adanya satu jamaah saja. Hal ini seperti halnya sabda Rasulullah SAW :“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran…” {HR. Muslim]

Yang dimaksud dengan “kemungkaran” di sini adalah semua jenis kemungkaran, bukan hanya satu macam kemungkaran.

Mendirikan jamaah atau partai seperti itu tidak perlu izin kepada pemerintah. Bahkan haram hukumnya menjadikan pelaksanaan kewajiban ini bergantung pada izin pemerintah, sebab melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, haji, mendirikan jamaah atau partai, dan berjuang bersama partai atau jamaah tersebut adalah melaksanakan perintah Allah SWT. Mentaati pemerintah untuk meninggalkan kewajiban adalah maksiat. Padahal Rasulullah SAW bersabda :“Tidak ada ketaatan kepada makhluk (manusia) dalam maksiat kepada Al Khaliq (Allah).” [HR. Al Hakim dan Ahmad]

Dengan demikian, mendirikan berbagai jamaah, partai, dan gerakan politik yang berasaskan Islam tidak perlu izin kepada pemerintah.

Khatimah

Dengan ini kami mengajak kaum muslimin untuk bergabung dalam sebuah partai yang berasaskan Islam untuk menegakkan kembali Khilafah yang akan mempersatukan umat Islam di bawah pimpinan seorang Khalifah. Kita kaum muslimin akan membai’atnya atas dasar Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah kaum muslimin dengan hukum yang diturunkan Allah. Khalifah itulah yang akan memimpin kita dalam medan jihad dan gelanggang menuju kesyahidan, supaya kita kembali mulia dan jaya, dapat membawa petunjuk dan cahaya kepada seluruh umat manusia, serta memperoleh keridlaan Allah SWT. Amin.

“Dan jika kalian berpaling niscaya Dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini).” [QS Muhammad : 38] – [Muhammad Ismail Yusanto]

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qadhamani, Muhyiddin Hasan. Shafhaat min Hadhir Al Alam Al Islami. Al Jamiah Al Islamiyah. Madinah Munawarah. 1986

2. An Nabhani, Taqiyyuddin. Ad Daulah Al Islamiyah. Tp. Al Quds. 1953

3. As Suyuthi. Al Jami’ush Shaghir. Maktabah Daru Ihya` Al Kutub al Arabiyah. Indonesia. tt

4. Belhaj, Ali. Tanbihul Ghafilin wa I’lamul Ha`irin bi Anna I’adatal Khilafah min A’zhami Wajibati Hadza Ad Din. Darul ‘Uqab. Beirut. 1991

Posted on 2 Januari 2008, in Makalah, Politik, Tarikh. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s