Go To Hell With Your Aid

Oleh M. Hatta*

Judul di atas adalah ungkapan populer yang dilontarkan oleh Bung Karno ketika beliau mengecam utang luar negeri dan Amerika Serikat. Dan kemudian diakhiri oleh Bung Karno dengan melakukan nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan Amerika yang ada di Indonesia (walaupun memang sebenarnya permerintahan Orde Lama juga mewarisi utang luar negeri sebesar dua milyar dolar AS).

Berbeda dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Bung Karno di atas, para pemimpin negeri ini (setelah era kepemimpinan Bung Karno), dimulai sejak era kepemimpinan Soeharto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Rezim Orde Baru dan hingga sekarang yaitu kepemimpinan Bapak SBY, alih-alih mereka akan mengatakan ungkapan yang berupa “makian” kepada AS namun malah terjangkit penyakit “doyan utang” luar negeri (AS dan Konco-konconya).

Sungguh sangat mengherankan memang, ketika negara-negara lain bahkan ada kecendrungan secara Internasional – kritik terhadap utang luar negeri cenderung semakin meluas hingga mencakup pada tataran sisi kelembagaan, ideologi, serta implikasi sosial dan politiknya – berupaya untuk keluar dari permasalahan utang (baca, jebakan utang atau debt trap) namun negara ini malah akan menambah utangnya.

Pemerintah melalui Menteri negara PPN/Kepala Bapenas, Paskah Suzetta, merencanakan untuk menambah utang kepada Bank Dunia (World Bank) sebesar 1,2 miliar dolar AS sebagai dana untuk pembiayaan infrastruktur seperti perbaikan jalan. Sementara itu Menteri negara ESDM, Purnomo Yusgiantoro, seolah-olah tidak ingin ketinggalan untuk ikut “andil” dalam menambah utang dengan mengatakan “departemen ESDM berharap pembangunan pembangkit listrik juga bisa dibiayai dari pinjaman Bank Dunia”, berebut utang, sungguh memalukan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk berutang kembali kepada sejumlah lembaga dan negara lainnya, yakni kepada Consultative Group on Indonesia (CGI) sebesar 2,53 miliar dolar AS, Asian Development Bank (ADB) sebesar 500 juta dolar AS, serta negara Jepang 100 juta dolar AS. Berdasarkan penjelasan diatas, maka kita bisa mengatakan bahwa negara ini adalah negara yang tidak mau belajar dari pengalaman.

Hakikat Bantuan atau Utang Luar Negeri

Selama setengah abad terakhir, pemberian bantuan didorong oleh aspek ideologis. Ini dapat dilihat dalam program bantuan utang Amerika kepada Eropa usai perang dunia II. Program Marshall Plan dibuat bukan hanya untuk membangun kembali eropa yang hancur pasca perang, tapi lebih penting dari itu ialah untuk membuka pasar bagi produk Amerika.

Sesungguhnya utang luar negeri untuk pembiayaan proyek-proyek adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi suatu negara dalam hal ini adalah negara berkembang terlebih lagi adalah negeri-negeri Muslim. Kita masih ingat bagaimana Inggris bisa melakukan penjajahan terhadap Mesir, yakni dengan cara jeratan utang. Begitu pula dengan negara Perancis berhasil menjajah Tunisia dengan menjeratnya melalui utang. Bahkan, salah satu cara negara-negara Barat dalam meruntuhkan negara Utsmaniyah di Turki adalah dengan menjeratnya melalui utang.

Seandainya kita mau berpikir sejenak, niscaya kita akan mudah memahami hakikat dari utang luar negeri. Negara-negara maju tidak akan meminjamkan sekeping uang pun, kecuali bila mereka yakin bahwa hasilnya tidak akan memberi manfaat apa pun bagi negara peminjam. Negara-negara berkembang yang terus berada di bawah pengaruh mereka tidak akan pernah menjadi apa pun selain konsumen dari perbagai produk yang mereka buat, dan tidak akan pernah menjadi kompetitor handal dalam pasar dunia. Pinjaman yang mereka berikan hanya ditujukan untuk proyek-proyek yang tidak produktif, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, hotel untuk pariwisata, dan proyek-proyek yang sama sekali tidak bernilai apa pun.

Hal ini diakui oleh salah seorang peraih hadiah nobel dan ketua tim ekonomi Bank Dunia periode 1996 hingga november 1999, Joseph Stiglitz. Ia mengatakan “kebijakan yang dibuat oleh Washington dan Bank-Bank Internasional selama tahun 1990-an sama dengan menggunakan Flamethrower (alat yang bisa menyemprotkan api) untuk menghilangkan permukaan cat rumah, dan kemudian menyesal bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan pengecatan karena rumah itu sudah hangus terbakar”.

Hampir senada dengan ucapan Stiglitz di atas, Perdana Menteri Malaysia pernah mengatakan dalam menanggapi bahaya dari utang luar negeri, “meskipun Jepang memberikan bantuan, tapi Jepang mengambil kembali dengan cara lain, seperti sihir, hampir dua kali lipat dari yang mereka berikan”.

Bantuan yang ditawarkan ke Indonesia setelah krisis ekonomi Asia 1997-1998, misalnya, ternyata malah meningkatkan angka kemiskinan secara signifikan. Untuk mendapatkan dana bantuan darurat, pemerintah Indonesia harus menyetujui privatisasi layanan publik, merestrukturisasi perbankan nasional, memangkas anggaran sosial dan mencabut subsidi BBM, listrik dan pangan. Kebijakan-kebijakan ini jelas tidak sesuai dengan kebutuhan dasar mayoritas rakyat Indonesia. Hasilnya, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan berlipat ganda dan upah riil selama periode itu jatuh sebanyak 30%, jutaan orang mengalami malnutrisi, kriminalitas meningkat tajam sebesar 1000%, 4,5 juta anak putus sekolah, dan belasan juta orang kehilangan pekerjaan.

Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti yang ada, sesungguhnya apa yang dikatakan dengan bantuan atau utang luar negeri adalah suatu bentuk penipuan dari negara-negara donor atau lembaga-lembaga Internasional terhadap negara yang menerima bantuan.

Sarana-sarana Imperialisme Ekonomi

Sarana-sarana negara-negara kapitalis untuk melakukan imperialisme ekonomi antara lain :

1. Menyebarkan ide yang berkaitan dengan politik dan ekonomi

Di antara ide-ide ekonomi tersebut, adalah ide pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, agar negara-negara yang baru saja lepas dari penjajahan militer dapat segera masuk ke perangkap penjajahan ekonomi Amerika. Sebab, pelaksanaan ide-ide itu jelas membutuhkan banyak dana. Maka dari itu, tertipulah negara-negara tersebut untuk segera mencari hutang luar negeri dan terjerumuslah mereka menjadi negara dengan hutang bertumpuk

2. Mengubah sistem mata uang dunia

Presiden Nixon pada tahun 1971 menghapuskan keterkaitan dolar dengan emas, sehingga dolar tak dapat dikonversi lagi menjadi emas. Maka dolar pun menguasai sistem mata uang dunia dan memaksa Jepang dan Jerman mendukung dolar, karena kedua negara tersebut mem- punyai cadangan emas sangat besar di dunia

3. Membentuk lembaga-lembaga ekonomi Internasional

Sejalan dengan ide-ide AS yang menyatakan bahwa politik polarisasi dan blok-blok internasional akan dapat menyulut perang-perang dunia, maka AS bertekad memantapkan prinsip-prinsip Tata Dunia Baru yang didasarkan pada pembentukan lembaga-lembaga internasional di bidang politik, ekonomi, kesehatan, peradilan, dan pendidikan. Maka lalu berperanlah PBB, Dewan Keamanan, IMF, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lembaga-lembaga dunia lainnya.

4. Membentuk blok-blok ekonomi, seperti NAFTA dan APEC

Blok-blok tersebut antara lain terdiri dari AS, Meksiko, Kanada, Australia, New Zealand, Jepang, Korea, dan Indonesia. Sementara itu di sisi lain ada pula Pasar Bersama Eropa yang beranggotakan negara-negara Eropa. Peran blok-blok ini untuk bersaing dalam hal dominasi dan perampasan ekonomi tak perlu dibuktikan lagi.

Di samping blok-blok itu, telah diselenggarakan pula berbagai konferensi internasional dan regional untuk mengokohkan dominasi Barat dan memaksakan format-format ekonomi Barat. Konferensi-konferensi seperti ini antara lain adalah kesepakatan GATT, yang berkaitan dengan tarif (bea masuk) dan tuntutan untuk menghapus segala tarif ini pada konferensi di Napoli (Italia) pada tahun 1994.

5. Merekayasa Berbagai Perang, Krisis, Kekacauan, dan Kerusuhan

Berbagai perang dan kerusuhan sengaja disulut oleh Barat di negeri-negeri Islam, seperti Perang Teluk I (perang Irak-Iran) dan Perang Teluk II yang dimaksudkan untuk menguasai minyak dan mencampuri urusan negeri lain dengan cara membangun pangkalan-pangkalan militer dan zona-zona kemananan di wilayah Irak Utara dan Selatan.

Negara-negara kapitalis juga mensponsori gerakan- gerakan separatis – seperti gerakan separatis Kurdi dan Sudan Selatan – dan perang saudara di Afghanistan. Tujuannya adalah untuk menyiksa bangsa-bangsa tersebut, merampok harta kekayaannya, dan memeratakan kemelaratan dan kerusakan.

Kesimpulan

Jelas sudah bahwa sesungguhnya apa yang selama ini sering mereka (negara-negara maju, Bank Dunia, IMF, dan yang lainnya) katakan sebagai bentuk dari “niat baik” mereka membantu negara-negara berkembang untuk membangun perekonomiannya atau bertujuan kemanusiaan hanyalah pepesan kosong belaka. Hal ini memang sangat wajar ketika kita hubungkan dengan watak atau wajah asli dari negara-negara pemberi pinjaman tersebut yang menggunakan ideologi Kapitalisme (sebuah ideologi yang lahir dari sikap kompromi) yang semuanya diukur dengan asas manfaat, sehingga meniscayakan segala apa yang mereka lakukan atau berikan adalah menyangkut kepentingan mereka sendiri, “no free lunch”.

Dengan kata lain, Moralitas, kemanusiaan, atau altruisme bukanlah faktor-faktor pendorong dari negara-negara pemberi pinjaman dalam memeberikan bantuan. Kata-kata “manis” tersebut dipinjam sebagai sarana mereka untuk memuluskan jalannya penjajahan gaya baru (neo-kolonialisme)yang mereka inginkan. Hal ini pernah disinggung oleh Perdana Mentri Inggris Raya, Benjamin Disraeli. Ia mengatakan “Colonies do not cease to be colonies because they are independent” (koloni tetaplah koloni, walau mereka merdeka). (sumber : swaramuslim.net)

Wallahu’alam bi ash-shawab

*Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Catatan Kaki
  1. Revrisond Baswir, Utang Luar Negeri dan Neokolonealisme Indonesia, pada seminar dan diskusi meja di wisma kagama UGM, 26 maret 2006, hal. 5
  2. Ibidem
  3. www. Antara News. Com. Pemerintah ajukan tambahan pinjaman kepada Bank Dunia sekitar 1,2 miliar dolar AS
  4. Ibidem. Pemerintah Ajukan Pinjaman ke CGI 2,53 miliar dolar AS
  5. Khilafah Magazine no 6 th 1, Dibalik Manisnya Program Bantuan dan Hibah, 2006, Penerbit: Pustaka Thaqul Izzah. Hal. 24
  6. Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, 2001. Penerbit Al-Izzah, Bangil. Hal. 209
  7. Ahmer Feroze. Penjajahan Gaya Baru, Khilafah Magazine no 5 th 1. 2006. Penerbit: Pustaka Thaqul Izzah. Hal. 25
  8. Khilafah Magazine no 4 th 1. Pro Kontra Bergabungnya Turki ke Uni Eropa. 2006. Penerbit: Pustaka Thaqul Izzah. Hal. 25
  9. Javed Ansari. Ketergantungan Ekonomi Negeri-negeri Muslim, Khilafah Magazine no 2 th 1. 2005. penerbit: Pustaka Thaqul Izzah. Hal. 32
  10. Hizbut Tahrir. Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam, 1998. Penerbit: Pustaka Thariqul Izzah

Posted on 21 Juni 2006, in Ekonomi, Politik and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s