Busung Lapar, Ruwatan dan Pilkada

Oleh: M. Taufik N.T

Menyedihkan, sekitar 27,3% balita Indonesia kekurangan gizi (hasil Susenas 2003). Artinya, dari jumlah 18 juta balita pada tahun 2003, 4,9 juta mengalami masalah gizi buruk. Tahun 2005, sesuai proyeksi penduduk Indonesia oleh BPS, anak usia 1-4 tahun adalah sebanyak 20,87 juta. Jika angka 27,3% digunakan, diperkirakan sebanyak 5,7 juta anak balita mengalami masalah gizi buruk. Balita yang mengalami busung lapar atau kekurangan gizi sangat parah adalah sebanyak 8%, yaitu 1,67 juta balita.

Ironis, tragedi busung lapar ini terjadi di lumbung beras nasional (NTB), di negeri yang terkenal kaya raya, dan pada saat gencarnya kampanye Pemerintah tentang penyaluran dana kompensasi BBM, di antaranya untuk kesehatan dan mengurangi jumlah orang miskin. Disisi lain trilyunan dana dengan enteng digunakan untuk ‘pesta demokrasi’ (pilkada) yang katanya agar kehidupan rakyat lebih sejahtera. Sementara Dirjen Perbendaharaan Negara merasa arus kas negara sangat aman karena hingga akhir Maret 2005 surplus anggaran tercatat sebesar Rp 17,90 Triliun (Majalah Warta Ekonomi Edisi 30 Mei 2005).

Yang tak kalah menyedihkan, masih ada masyarakat yang memahami bahwa berbagai macam tragedi yang melanda negeri ini adalah ‘nasib jelek’ yang menimpa bangsa ini karena tanggal lahir presidennya, sehingga presidennya perlu diruwat untuk membuang ‘sial’. Padahal menurut hemat penulis, tragedi gizi buruk dan busung lapar tidak hanya terjadi pada masa SBY saja (lihat hasil susenas 2003), namun juga pada masa pemerintahan sebelumnya walaupun tidak terekspose seperti saat ini.

Buah Sistem Kapitalisme

Negeri ini sebenarnya kaya-raya. Namun sayang, sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan tidak mendistribusikan/menyalurkan kekayaan itu kepada setiap warganya. Sistem ekonomi kapitalis itu justru mengakibatkan sebagian besar kekayaan dimonopoli oleh sebagian kecil orang. Sebanyak 1/5 orang terkaya di dunia mengkonsumsi 86% semua barang dan jasa, sementara 1/5 orang termiskin di dunia hanya mengkonsumsi kurang dari 1% saja. (The United Nations Human Development Report, 1999)

Kejadian ini juga terjadi dinegara maju. Pada tahun 1997, hampir 10 juta orang AS yang terdiri atas 6,1 juta orang dewasa dan 3,3 juta anak-anak benar-benar dililit kelaparan. Sementara itu, pada tahun 1998, 10,5 juta rumah tangga di AS atau 31 juta orang tidak bisa memperoleh makanan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. (US Departement of Agriculture, Food Insecurity Report, 1999)

IMF dan Bank Dunia (yang disetir oleh AS dan sekutunya) dianggap oleh negara-negara berkembang telah gagal menjalankan fungsinya membantu problematika ekonomi dan keuangan yang dialami oleh banyak negara dunia ketiga. Alih-alih resepnya manjur dan bisa membangkitkan perekonomian, yang terjadi malah pasiennya (yang terdiri dari banyak negara miskin) harus diamputasi atau dibiarkan sekarat, sebagaimana pernyataan Carlos Andres Perez, mantan presiden Venezuela: IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru ataupun rudal tetapi dengan wabah kelaparan. (The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000).

       Walhasil, adanya kasus busung lapar dan sejumlah penyakit lain akibat kemiskinan menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme telah gagal memenuhi kebutuhan dan hak dasar minimum rakyat: pangan dan kesehatan.

Pilkada Langsung (Pilkadal) & Perubahan

Merumuskan terlebih dulu bentuk problem dalam masyarakat itu sangat penting sebelum berbicara tentang perubahan masyarakat yang terencana (planned social change). Kesalahan dalam menentukan problem ini tentu mempengaruhi cara untuk melakukan perubahan.

Bentuk problem di tengah-tengah masyarakat bisa dibedakan menjadi dua: (1) sosial (sistemik); (2) individual. Problem sosial (sistemik) tentu harus diatasi secara sistemik (menyeluruh), bukan secara individual. Untuk mengatasi problem sosial, kita perlu mengubah institusi sosial, sistem sosial, dan norma-norma sosial yang sebelumnya berlaku di masyarakat.

Sebagai contoh, kalau di tengah-tengah masyarakat terdapat beberapa orang miskin, kemungkinan problem yang dihadapi adalah personal/individual; bisa jadi orang-orang tersebut lemah atau sakit sehingga tidak bisa bekerja, atau karena malas. Masalah seperti ini bisa dipecahkan secara personal; yang lemah diberi santunan rutin, yang malas dipaksa untuk bekerja.

Akan tetapi, kalau yang miskin di tengah-tengah masyarakat tersebut menyeluruh (hampir sebagian besar) seperti kasus Indonesia, itu berarti merupakan problem sosial (sistemik). Karena itu, pemecahannya pun harus dipecahkan secara sosial (sistemik), bukan individual atau parsial. Caranya adalah dengan mengganti sistem kapitalisme yang menyebabkan kemiskinan masyarakat tersebut dengan sistem yang mengatasi kemiskinan.

Dengan demikian hanya mengharapkan Pilkadal sebagai sarana untuk melakukan perubahan hakiki ditengah masyarakat adalah kurang tepat, karena yang bisa dihasilkan dari pilkadal adalah perubahan ‘orang’ bukan perubahan sosial (sistemik), sedangkan problem yang dihadapi bangsa ini merupakan problem sosial.

Melalui pemilihan langsung, memang legitimasi pemimpin lokal akan bisa sangat tinggi jika ia mendapat suara mayoritas mutlak. Namun, hal itu tidak lantas menjamin dihasilkannya pemimpin yang kredibel, kapabel, bersih, peduli rakyat. Justru itu merupakan jebakan demokrasi (democracy trap). Karena dipilih langsung, rakyat akan beranggapan merekalah yang menentukan pemimpin dan pemimpin akan bekerja untuk dan peduli dengan kepentingan mereka. Padalah yang terjadi tidak selalu seperti itu. Hal itu karena, pertama, pemimpin yang muncul adalah pemimpin hasil dari proses industri politik dengan paradigma yang berpusat pada kekuasaan (power sentris). Jadi, mereka adalah para direktur/manajemen industri itu, dimana rakyat bukanlah pemilik modalnya atau pemilik industri ini. Kedua, dalam undang-undang dan peraturan yang ada, calon Kepala Daerah dicalonkan oleh partai yang memperoleh suara atau gabungan partai dengan total gabungan suara minimal 15 %. Maka, partailah sebenarnya yang menentukan pemimpin daerah. Sekalipun dimungkinkan munculnya calon independen, tetapi tetap harus dicalonkan oleh partai. Sudah diketahui umum, tidak mudah bahkan mustahil calon independen akan dapat maju kecuali visi dan misinya harus sama dengan partai atau gabungan partai yang menjadi kendaraannya. Lebih celaka lagi dengan adanya kecenderungan partai akan “menjual” tiket calon itu dengan nilai rupiah yang sangat mahal. Seorang pemipin lokal partai di Sumbawa Barat, NTB yang tidak mau disebut namanya mengemukakan bahwa partai yang dipimpinnya akan memasang tarif masuk calon kepala daerah sebesar Rp. 3-6 milyar bagi kandidat yang mau ikut pilkadal. Harga tersebut menurutnya untuk dana operasional dan biaya tim kampanye (Pos Kupang, 1 Pebruari 2005).

Walaupun sulit, karena proses ‘industri’ diatas, satu satunya yang masih bisa kita harapkan dari pilkadal adalah terpilihnya pemimpin daerah yang shalih dan bisa menjadi teladan. Namun kita tidak boleh hanya mengharapkan pilkadal menjadi solusi problem bangsa ini, keteladanan tokoh adalah penting dalam perubahan. Akan tetapi, untuk perubahan yang mendasar, keteladanan dan kesalihan tokoh saja tidak cukup, ia harus didukung kelompok terkuat dalam masyarakat; jika tidak maka aspek kesalihan dan keteladanan ini tidak akan mampu menciptakan perubahan masyarakat, terutama perubahan mendasar. Contohnya, Baharuddin Lopa (alm.) yang dianggap bersih, karena sistemnya korup maka kekuatan pengaruhnya terhadap perubahan sistemik (secara spesifik di kejaksaan dan pengadilan) menjadi tidak signifikan.

Iklan

Posted on 19 Juni 2005, in Politik. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s