Mencermati Siklus Kekalahan Parpol Islam

Oleh : Suwanto Ibnu Syakir

Dr. Bahtiar Effendi dalam pengantar buku, “Partai Politik Islam di Pentas Reformasi: Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004” (Jakarta: VISI Publishing 2003), menyampaikan pesan yang sangat jelas; kekuatan Politik Islam tidak sebesar angka statistik (pemeluknya) dalam setiap Sensus Penduduk Indonesia yang berpredikat mayoritas. Memang, itulah fakta yang terjadi. Selain sering dilanda konflik, prestasi politik dari partai-partai Islam dan partai-partai yang berbasis massa umat Islam tidaklah selalu mengesankan –kalau tidak ingin dikatakan mengenaskan–, terutama apa yang nampak dalam ajang pemilu lima tahunan. Pada Pemilu 1999 yang lalu misalnya, partai-partai Islam tidak berhasil meraih kemenangan secara signifikan.

PPP meraih 58 kursi, PBB 13 kursi, PK hanya mendapat 7 kursi, dan yang lainnya (PNU, PKU, PSII, Masyumi, PDU) masing-masing hanya meraih 1 kursi. Bahkan ada juga Partai Islam yang tidak memperoleh kursi seperti PUI, PIB, dan PSII 1905. Sementara PAN dan PKB yang berbasis massa umat Islam (Muhammadiyah dan NU) masing-masing hanya meraih 34 dan 51 kursi di parlemen. Boleh dikatakan perolehan suara partai-partai Islam ini hanya merupakan pengulangan belaka dari apa yang diperoleh partai-partai Islam pada tahun 1955 (Masyumi dan NU), yang hanya meraih sekitar 40 persen suara (lihat tabel).

Bila dibanding dengan perolehan suara partai ‘nasionalis-sekuler’ hal itu seakan-akan menunjukkan bahwa fenomena Islam Politik yang berkembang dalam kurun waktu tersebut juga sekedar pengulangan belaka dari kegagalan politik Islam, baik pada masa Orde baru maupun Orde lama. Karena pada kedua orde tersebut partai Islam tidak pernah mencapai lebih dari 45 persen suara dalam pemilu, termasuk pemilu 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis dan liberal. Boleh jadi pada pemilu 2004 nanti perolehan suara partai-partai Islam justru lebih kecil dibanding yang pernah dicapai tahun 1955. Hal itu disebabkan oleh: (1) Di masa lalu umat Islam secara sosio-politik masih cukup akrab dengan wacana ideologi Islam; sementara pada saat ini wacana tersebut tidak cukup populer –bahkan asing– di kalangan umat. (2) Faktor sekulerisasi dan depolitisasi umat yang berlangsung cukup lama sampai mampu menciptakan floating mass. (3) Munculnya Jaringan Islam Liberal yang berupaya menawarkan Islam ‘yang membebaskan’. (4) Adanya kekecewaan umat Islam terhadap partai-partai Islam yang ternyata tidak jauh berbeda dengan partai-partai sekuler; sarat konflik dan tidak terlalu peduli dengan nasib rakyat.

Dengan keempat faktor ini wajar jika ada yang berasumsi, pada pemilu 2004 nanti partai-partai yang bernuansa ideologi Islam akan kembali kalah dibanding partai-partai nasionalis-sekuler. Fenomena selalu kalahnya partai-partai Islam ketika berhadapan dengan partai-partai sekuler sebenarnya tidak hanya di Tanah Air, tapi juga terjadi di hampir semua negeri Islam yang menerapkan demokrasi. Pengecualian tentang ini adalah Partai Refah di Turki dan FIZ di Aljazair. Meski sempat menang, keduanya kemudian diberangus oleh pemerintah, bahkan kemudian dianggap sebagai partai terlarang dengan alasan membahayakan sistem sekuler.

Yang dikhawatirkan dari kekalahan partai-partai Islam ini adalah dampak negatif yang bisa jadi akan menyurutkan kembali wacana Islam Politik. Dan hal itu akan berdampak bukan saja memarjinalkan partai-partai Islam tapi juga memarjinalkan umat Islam secara keseluruhan yang berujung pada ‘Islamophobia’.

Oleh karena itu agar tidak terjebak kembali pada kekeliruan politis-ideologis lama, sudah seharusnya kalangan partai-partai Islam melakukan semacam rekonstruksi paradigma, visi, misi, strategi maupun platform partai politiknya.

Bila kita berbicara tentang fungsi partai politik yaitu representasi (perwakilan) yang kemudian melahirkan kegiatan legislasi (pembuatan hukum), edukasi (pendidikan politik rakyat), artikulasi (penyampaian aspirasi rakyat), dan agregasi (penggumpalan ide yang berkembang di masyarakat), ternyata sebagian besar parpol Islam selama ini baru menjalankan fungsi yang pertama dan melupakan tiga fungsi yang lain. Padahal tiga fungsi tersebut terutama fungsi edukasi merupakan penentu keberhasilan fungsi yang pertama. Fungsi pendidikan politik Islam kepada umat sangatlah penting tapi justru fungsi itu selama ini diabaikan. Padahal untuk membuat masyarakat memilih parpol Islam fungsi kedua harus dijalankan dulu. Faktanya umat hanya diperlukan pada masa menjelang pemilu saja. Hal yang wajar bila 50 persen lebih suara umat Islam justru memilih partai sekuler, karena umat tidak faham akan pentingnya kesadaran politik Islam (wa’yu siyasi).

Namun demikian bukan berarti kita lantas pesimis. Nasi belum menjadi bubur. Marilah kita berfikir secara jernih, jujur dan senantiasa berpegang pada tuntunan agama kita. Perubahan seperti apa yang sebenarnya kita inginkan melalui event pemilu di negeri ini ? Tatanan kehidupan bermasyarakat seperti apa pula yang hendak kita capai ? Harus kita akui bahwa pemilu di Indonesia sejak 1955 ternyata baru sebatas menghasilkan pergantian pemimpin dan belum menyentuh perubahan yang lebih fundamental, yaitu terciptanya perubahan sistem sekuler menjadi sistem Islam yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Terbukti bahwa sistem sekuler yang telah membawa negeri ini selama lebih dari 58 tahun telah gagal memenuhi janjinya. Sosialisme telah tumbang dan Kapitalisme pun semakin bangkrut. Kemana lagi kita akan kembali kalau tidak kepada Islam ? Jadi tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlandaskan (Syari’at) Islamlah yang semestinya kita tuju. Inilah yang seharusnya diperjuangkan oleh parpol Islam.

Lantas langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh parpol Islam saat ini ? Pertama semestinya parpol tersebut benar-benar berasas Islam yang secara tegas, terang-terangan, dan tanpa malu-malu menyatakan bahwa visi dan misinya adalah untuk mewujudkan kehidupan Islam, sebab umat menghendaki ketegasan parpol Islam dalam menyuarakan Islam secara terbuka. Sebaliknya umat Islam bahkan bisa kecewa jika partai Islam justru menyuarakan sesuatu yang bukan dari Islam. Caleg parpol tersebut juga harus berani menyuarakan secara terbuka dan terang-terangan pula targetnya untuk mengganti sistem sekuler dengan sistem Islam. Para calon wakil rakyat tersebut harus pula mengumumkan dirinya akan menjadikan parlemen sebagai mimbar dakwah (sarana) untuk mendakwahkan Islam dan mengoreksi penguasa. Dalam pemilu mereka harus menyampaikan ide-ide/ program-program yang bersumber dari Syari’at Islam, termasuk menyuarakan bahwa perjuangannya untuk melawan dominasi asing dan membebaskan negeri ini dari pengaruh asing tersebut.

Kedua tidak hanya mengandalkan pemilu sebagai satu-satunya jalan untuk menegakkan Syari’at Islam –seakan-akan keberlangsungan partai tergantung pada pemilu–artinya parpol tersebut harus sungguh-sungguh melaksanakan semua fungsi parpol, terutama fungsi edukasi, agar secepatnya terwujud kesadaran politik Islam (wa’yu siyasi) di tengah masyarakat. Kesadaran tentang makna politik Islam (Siyasah) yang sesungguhnya yakni “pengaturan seluruh urusan umat (dalam dan luar negeri) dengan aturan Islam”. Sehingga umat sadar bahwa hanya dengan Islamlah seluruh kehidupannya diatur. Hanya melalui fungsi inilah kita bisa memiliki kekuatan untuk mewujudkan perubahan seperti yang kita harapkan.

Itulah yang seharusnya dilakukan oleh partai-partai Islam saat ini (yang berarti tidak mutlak hanya bergerak dalam lingkaran struktural/ parlemen). Tujuannya untuk melahirkan kader-kader partai yang siap mengemban ide-ide Islam di tengah-tengah umat. Dengan itu kader-kader partai diharapkan berhasil menciptakan masyarakat Muslim yang memiliki kesadaran politik Islam yang signifikan, sehingga pada gilirannya, seiring perjalanan waktu, dukungan massa terhadap partai-partai Islam lambat laun akan mudah diraih. Sehingga perpindahan masyarakat ke arah Islam tinggal menunggu waktu, terutama jika partai tersebut mampu pula menarik dukungan/simpati dari penguasa dan militer.

Untuk itu partai-partai Islam tidak seharusnya membohongi umat dengan simbol-simbol partai dan jargon-jargon kosong, melenakan mereka dengan retorika tanpa makna, serta membius mereka dengan euphoria dan histeria massa saat kampanye. Sebab jika itu yang dilakukan, maka tidak akan pernah terjadi apa yang disebut “Kebangkitan Politik Islam”, yang ada hanya sekedar “Repolitisasi Islam”.

Satu hal yang harus diingat. Meskipun umat Islam boleh beraspirasi dalam beraneka rupa partai, namun hendaknya akhlaqul karimah dan ukhuwah Islam harus tetap terjaga. Jangan sampai pemilu menjadi pangkal perpecahan antar partai Islam. Justru yang seharusnya dilakukan adalah perlunya kampanye bersama dalam mengangkat aspirasi Syari’at Islam. Sementara itu berkenaan dengan beranekaragamnya partai sebenarnya dalam wacana Al-Qur’an Allah SWT hanya mengklasifikasikannya menjadi dua: Hizbullah dan Hizbusysyaithon, partai Allah dan partai syaithon. Kriteria Hizbullah adalah partai yang berpegang teguh pada Wahyu Allah, berpegang teguh pada Sunnah Rasulullah, menyeru kepada Al-Khair (Islam) dengan melakukan amar ma’ruf nahi munkar serta yang semata-mata mengharap keridhoan Allah SWT. (QS. Ali Imran 104). Ingatlah Allah Maha Tahu atas semua perbuatan hambanya. Bagi para calon wakil rakyat apakah perjuangan anda benar-benar untuk Islam, untuk partai, harta, atau jabatan, andalah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Demikian juga kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kita akan membiarkan sistem sekuler tetap berlangsung, ataukah kita akan berjuang bersama partai yang konsisten mencita-citakan tegaknya aturan Islam di muka bumi.

Akhirnya kita semua berharap agar moment pemilu nanti melahirkan wakil rakyat dan pemimpin yang akan mendorong tegaknya Syari’at Islam. Kita lihat saja sampai akhir masa kampanye nanti, adakah Partai Politik Islam yang berani menyuarakan Syari’at Islam secara terang-terangan. ***

Tabel : Siklus Kekalahan Parpol Islam (Sumber : SABILI No. 9 TH. XI)

Pemilu 1955

Partai

Jml Suara

Prosentase (%)

Jml Kursi

PNI

8.434.653

22.3

57

Masyumi

7.903.886

20.9

57

NU

6.955.141

18.4

45

PKI

6.176.913

16.4

39

Lain-lain

8.314.705

22.0

59

Total

37.785.298

100

257

Pemilu Orde Baru

Thn

Golkar

PPP

PDI

ABRI

Total

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

1971

236

51.30

94

20.44

30

6.52

100

21.74

460

100

1977

232

50.43

99

21.52

29

6.31

100

21.74

460

100

1982

246

53.47

94

20.44

24

5.21

96

20.88

460

100

1987

299

59.80

61

12.20

40

4.00

100

20.00

500

100

1992

282

56.40

62

12.40

56

11.20

100

20.00

500

100

1997

325

65.00

89

17.80

11

2.20

75

15.00

500

100

Pemilu 1999

No

Partai

Jml Suara

(%) dr total suara sah

Jml Kursi

di DPR

% dr Total Kursi di DPR

1

PKB

13.336.823

12.6

51

10.2

2

PPP

11.329.905

10.7

58

11.6

3

PAN

7.488.956

7.1

34

6.8

4

PBB

2.069.708

1.9

13

2.6

5

PK

1.436.563

1.4

7

1.4

6

PNU plus Koalisi

679.178

0.6

5

1.0

7

Partai Islam Lainnya

3.417.592

3.2

4

0.8

Jumlah suara Partai Islam

39.758.725

37.61

172

34.4

Total suara yang sah

105.846.000

Total Kursi di DPR

500

Iklan

Posted on 9 Maret 2003, in Kritik Pemikiran, Politik. Bookmark the permalink. 5 Komentar.

  1. apakah islam itu berpolitik?

    Suka

    • Politik itu maknanya:

      1. (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (spt tt sistem pemerintahan, dasar pemerintahan):
      2. segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau thd negara lain:
      3. cara bertindak (dl menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan:

      Jelas bahwa aturan Islam juga berbicara dan mengatur negara, mengatur kebijakan yang boleh/tidak dilakukan negara, dan juga mengatur bagaimana hubungan dengan luar negeri, justru ketika islam dijauhkan dari hal ini, maka kerusakan telah terjadi dan terlihat didepan mata. mungkin artikel dalam kategori ini bisa dibaca: https://mtaufiknt.wordpress.com/category/syariah/politik/

      Suka

  2. afwan ustad, bukankah tujuan utama politik adalah kekuasaan? ketika kekuasaan sudah di pegang maka akan memudahkan mengatur yg lain (motivasi politik)
    seperti yg saya tulis dlm komentar yg lain bahwa Nabi ketika ditawari kekuasaan oleh para kafir quraisy, namun beliau menolak dengan mengatakan “meski matahari diletakan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidak akan ku tinggalkan dakwah ini” (tolg di kreksi klw salah)… itu menunjukan kalau kekuasaan bukan tujuan utama kan? lantas sistem politik, hukum positiv, partai, dll bukankah hasil buatan manusia? apakah bisa islam tegak dengan cara di luar islam? kalau memang bisa untuk apa Rasul dan Al-Quran duturunkan ke dunia untuk membawa syar’iat kalau memang buatan manusia lebih baik?
    mohon pencerahanya ustad…. jazakallah khair

    jawir julfkar, 19 thn, mahasiswa

    Suka

    • Dalam Islam, kekuasaan bukan tujuan, namun alat untuk menjaga, menerapkan dan menyebarkan Islam.
      Adapun riwayat yg antum tulis itu bukan berarti Rasul menolak kekuasaan, beliau saw. hanya tidak mau menjadikan kekuasaan sebagai tujuan sehingga bisa ditukar dengan dakwah, itu nampak dari kalimat beliau “‘ala an atruka haadzal amr” (agar aku meninggalkan urusan (dakwah) ini”. jadi penolakan ini krn disyaratkan harus meninggalkan Islam, apalah artinya berkuasa kalau justru meninggalkan hal pokok yakni syari’ah dan dakwah?.

      Justu dalam dakwahnya Rasul melobi kabilah-kabilah berkuasa untuk menyerahkan kekuasaannya agar diatur dengan Islam.
      Rasulullah juga menolak syarat (tentang kekuasaan) yang bertentangan dengan hukum Islam yang ditawarkan Bani ‘Amir lewat Firas bin Abdullah:
      أَرَأَيْتَ إنْ نَحْنُ بَايَعْنَاك عَلَى أَمْرِك، ثُمّ أَظْهَرَك اللّهُ عَلَى مَنْ خَالَفَك، أَيَكُونُ لَنَا الأَمْرُ مِنْ بَعْدِك ؟ قَالَ الأَمْرُ إلَى اللّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَفَتُهْدَفُ نَحُورُنَا لِلْعَرَبِ دُونَك، فَإِذَا أَظْهَرَك اللّهُ كَانَ الْأَمْرُ لِغَيْرِنَا لاَ حَاجَةَ لَنَا بِأَمْرِك
      “bagaimana pendapatmu jika kami membai’at engkau atas perkara (kekuasaan) engkau, kemudian Allah memenangkan engkau atas orang yang menyelisihi engkau, apakah perkara (kekuasaan) itu menjadi milik kami sepeninggal engkau nanti? Rasul menjawab: perkara (kekuasaan) itu (urusannya) kembali kepada Allah, Dia memberikannya kepada yang dikehendaki-Nya. Maka dia (Firas) menjawab: apakah engkau mau menjadikan kami berhadapan dengan bangsa Arab karena (membela) engkau, lalu jika Allah memenangkan engkau (lantas) perkara (kekuasaan) untuk selain kami, tidak ada perlunya urusan engkau bagi kami. (lbnu Hisyam( w. 213 H), Sirah Nabawiyyah, juz 1 hal 424)

      Dari sini, Bani Amir saja faham bahwa lobi Rasul berkenaan dengan kekuasaan yg akan diatur dg Islam, Seandainya Rasulullah tidak ngurusi kekuasaan, tentu beliau akan menerima syarat bahwa kekuasaan setelah beliau jadi milik bani Amir.

      Imam Al Ghazali dalam kitabnya Al Iqtishad fil I’tiqad halaman 199 berkata: “Karena itu, dikatakanlah bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang lenyap.”

      Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ul Fatawa juz 28 halaman 394 telah menyatakan: “Jika kekuasaan terpisah dari agama, atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.”

      Mungkin ini perlu dibaca: https://mtaufiknt.wordpress.com/2011/03/17/buku-beberapa-pemahaman-seputar-perubahan-yang-mesti-diubah/

      https://mtaufiknt.wordpress.com/2011/03/14/buku-kumpulan-postingan/

      Suka

  3. jazakallah khair ustad atas jawabannya yg ilmiah…

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s