Jangan Sia-siakan Amanah

Anas bin Malik r.a menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak ada keimanan (yang sempurna) bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi seseorang yang tidak memenuhi janji.” (HR. Ahmad)

Sesungguhnya amanah agama Islam ini adalah urusan yang sangat besar, hingga langit, bumi dan gunung-gunung merasa khawatir dan takut untuk memikulnya. Allah berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim danamat bodoh.” (Q. S. Al Ahzab:72)

Imam al Qurthubi (w. 671 H) dalam tafsirnya menerangkan

وَالْأَمَانَةُ تَعُمُّ جَمِيعَ وَظَائِفِ الدِّينِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْأَقْوَالِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ… فَالْأَمَانَةُ هِيَ الْفَرَائِضُ الَّتِي ائْتَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعِبَادَ

“Menurut perkataan yang shahih, yakni mayoritas ahli tafsir, (yang dimaksud dengan) amanah adalah mencakup semua tugas-tugas (fungsi-fungsi) keagamaan…amanah adalah segala kefardhuan (kewajiban) yang Allah telah mempercayakan kepada hamba (manusia) untuk melaksanakannya. (Al Jâmi’ li Ahkâmil Qur’an, 14/253)

Read the rest of this entry

Iklan

Belajar Hingga Akhir Hayat

Abdullah bin Mubarak (wafat tahun 181 H), seorang ahli fikih, ahli hadits yang wara’ dan terpercaya pernah ditanya:

إلى متى تطلب العلم؟

Sampai kapan engkau menuntut ilmu?

Beliau menjawab:

حتى الممات، إن شاء الله

Sampai mati, insya Allah” (‘Uluwwul Himmah, hal 202).

Disamping waktunya ‘dihabiskan’ untuk menuntut ilmu, beliau tidak ketinggalan juga berjihad, berniaga, menafkahkan hartanya dan senantiasa pergi haji.

Imam Abu Ja’far At Thabari (w. 310 H), ahli tafsir dan sejarah, saat dalam kondisi payah sesaat sebelum meninggal, beliau meminta tinta dan kertas. Ditanyakan pada beliau:

Read the rest of this entry

Sekulerisme ‘Memberhalakan’ Allah

Orang-orang Arab Jahiliyyah, mereka membuat berhala (patung), menyembahnya, memuji-mujinya, dan berkorban untuk berhala tersebut. Mereka akan marah jika ada yang berani menghina berhala mereka, namun disisi lain aturan berhala tidak pernah diperhatikan dalam mengatur kehidupan mereka.

Dalam negara sekuler, Allah swt. dianggap tak lebih dari sekedar berhala (patung) sebagaimana berhala di masa jahiliyyah: silahkan dipuji, disembah, dikagumi, disanjung, kalau Allah dihina boleh marah, namun dalam mengatur kehidupan Allah ‘tidak boleh ikut campur’, aturan-Nya tidak boleh diterapkan. Al Qur’an boleh dibaca, dikaji, dihafal bahkan dilombakan, namun tidak dijadikan rujukan dalam mengatur negara. Inilah sebenarnya bentuk ‘penghinaan’ tak langsung kepada Islam, kepada Allah dan kitab-Nya.

Read the rest of this entry

Hukum Syari’at & Implikasi Logis

Akal memang mempunyai peran penting dalam keimanan seseorang, bahkan taklif hukum syara’ kepada diri seseorang ditentukan berdasarkan akalnya. Oleh karena itu orang yang belum baligh dan orang gila tidak dibebani kewajiban syari’at karena akalnya tidak sempurna.

Karena tidak semua hal mampu dijangkau akal, maka tidak boleh akal dijadikan pemutus perkara terhadap hal yang tidak dijangkaunya itu. Diantara hal yang tidak dijangkau akal adalah ketentuan halal-haramnya sesuatu, mengapa daging babi itu haram sementara sapi halal, ini bukanlah ranah akal membicarakannya. Peran akal hanyalah memahami dalil (nash), memahami fakta yang dikenai nash (manath) dan menerapkan dalil atas fakta tersebut.

Read the rest of this entry

Mitos – Mitos Utang Rezim

Oleh M. Hatta., S.E., MSI

(Sekjen Institut Ekonomi Ideologis)

Sampai dengan tahun 2018 ini, nilai outstanding utang dalam negeri Indonesia telah mencapai Rp 4.227,3 Triliun.[1] Sebelumnya di tahun 2017 dan 2014 masing- masing berada diangka Rp 3.866 triliun dan Rp 2.609 triliun. Jika ditambahkan dengan utang luar negeri Rp 2.347 triliun (kurs Rp 13.000), maka total utang mencapai Rp 6.213 triliun, jumlah utang tersebut tentunya jauh sangat besar dibandingkan dengan pendapatan pemerintah, pendapatan pajak dan penerimaan non pajak, yang hanya sebesar Rp 1.736 triliun di tahun 2017.

Read the rest of this entry

Mengoptimalkan Waktu Tidur

Jika rata-rata seseorang tidur 6 jam sehari, maka dalam 70 tahun berarti dia telah menghabiskan 17,5 tahun usianya untuk tidur. Jika tidurnya hanya sekedar tidur, tidak diberi nilai pahala kebaikan di sisi Allah Ta’ala, maka 25% usianya tidak bermakna apapun, sia-sia belaka. Jika yang dihitung hanya shalat, dan sekali shalat dia menghabiskan waktu 6 menit, maka shalatnya hanya 2% saja dari waktu hidup dia, alangkah ruginya.

Read the rest of this entry

REZIM PERIZINAN DAN REZIM PIDANA (Kritik atas penggunaan pasal 510 KUHP)

Tadi siang ada yang bertanya kepada saya, bahwa ia dimintai keterangan oleh pihak penegak hukum terkait acara pengajian yang ia selenggarakan di masjid dengan pembicara Ustadz Felix Siauw tema yang dibahas terkait remaja dan anti narkoba.

Bahwa ada rasa kuatir dari pihak panitia, bahwa ketika dimintai keterangan pihak berwajib menyatakan bahwa ia (panitia) berpotensi melanggar pasal 510 KUHP.

Menanggapi hal diatas, saya akan memberikan Pernyataan Hukum sebagai berikut;

#1. Beberapa hari ini, banyak pertanyaan dari masyarakat terkait ‘izin’ unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat. Saya tersentak kaget, ketika polri mempertanyakan “izin” unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat. “Kekagetan” didasarkan, didalam alam rezim yang sudah terbuka seperti ini, paradigma masih “salah kaprah” dan cenderung melihat persoalan dari sudut pandang “kekuasaan” masih berparadigma orde baru.

#2. Kekagetan bertambah, ketika “membicarakan” hal ikhwal “ Pengajian, Tablig Akbar, unjuk rasa, menyampaikan pendapat”, aparat penegak hukum menggunakan pendekatan pidana yaitu pasal 510 KUHP.

#3. Atas dasar hal ini, saya akan meluruskan pandangan tersebut, jika tidak saya luruskan, maka tentu saja yang terjadi “kemunduran” didalam melihat persoalan pengajian, tablig akbar, unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat dari sudut pandang sempit kekuasaan. Bahkan Mimbar Akademik dan Kegiatan Keagaamaan mendapatkan pengkhususan didalam UU No. 9 Tahun 1998 tidak wajib izin dan pemberitahuan.

#4. Membicarakan “unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat” tidak terlepas dari UU No. 9 Tahun 1998. Secara tegas limitatif, disampaikan, “bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia”. Makna filosofi dari UU ini sebenarnya dengan tegas menyatakan “menyampaikan pendapat” adalah hak.

#5. Dalam UU secara tegas sudah dinyatakan, yang dimaksudkan dengan “menyampaikan pendapat dimuka umum” adalah “unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas”

#6. Dalam konsep hukum, membicarakan “hak” dengan padanan kata “right” artinya “kebebasan yang diberikan oleh hukum”. Bandingkan dengan konsep hukum “izin” dengan padanan kata “pembolehan”, maka apabila menggunakan literatur yang ada, dimana “izin” adalah “pembolehan” dimana esensi sebelumnya merupakan “tidak boleh”.

#7. Dalam praktek penegakkan hukum, kata-kata “izin” dapat kita lihat didalam UU Kehutanan. Misalnya, pada “pokoknya” orang tidak boleh “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan”, atau “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan dan seterusnya.

#8. Maka “seseorang” dapat dijatuhi pidana apabila “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan” atau “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan. Namun, “seseorang” dibenarkan untuk “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, atau “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan” apabila telah “ada izin”. Ini ditandai dengan kalimat “Secara tidak sah” atau kalimat “memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”

#9. Dengan demikian, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan apabila “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan” secara “sah”. Atau “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan” apabila “memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”

#10. Sehingga membicarakan hak tidak diperlukan “izin”. Sebuah konsep hukum yang tidak tepat apabila “hak” disandingkan dengan kata-kata “izin”. Dengan merujuk kepada prinsip yang berbeda antara “izin” dan “hak” maka mempunyai konsekwensi hukum.

#11. Izin memerlukan “persetujuan” dari pejabat yang “berwenang”, sedangkan hak tidak diperlukan “persetujuan dari manapun.

#12. Makna ini yang diatur didalam UU No. 9 tahun 1998. UU ini lahir untuk menghapuskan pasal 510 KUHP, dimana pasal ini paling sering digunakan kepada rakyat yang akan unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat.

#13. Dalam UU No. 9 Tahun 1998 kemudian “diatur”, “menyampaikan pendapat dimuka umum” harus dilakukan “pemberitahuan” secara tertulis. Makna kata-kata “pemberitahuan” sekedar konfirmasi adanya “menyampaikan pendapat dimuka umum”. Ini diperlukan agar pihak keamanan dapat “mengatur” rute unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat yang hendak dilalui, “mengatur lalu lintas” dan sebagainya.

#14. Dengan melihat paparan yang telah disampaikan, maka cara pandang terhadap kegiatan “menyampaikan pendapat dimuka hukum” harus berangkat dari UU No. 9 Tahun 1998. Bukan dari pandangan sempit yang berangkat dari paradigma orde baru sempit yang menganggap “demonstrasi’ seperti kegiatan yang illegal dan ditakuti “mengganggu kekuasaan”.

ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS
#15. Pengaturan mengenai menyampaikan pendapat dimuka umum di Indonesia saat ini diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum.

#16. Dahulu, sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur mengenai menyampaikan pendapat dimuka umum, mengenai menyampaikan pendapat dimuka umum memang dikenakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terutama Pasal 510. Setelah adanya UU tersendiri yang mengatur kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, maka yang harus diberlakukan adalah ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (2) KUHP: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

#17. Bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP inilah yang juga dikenal dalam ilmu hukum sebagai asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. UU No. 9 Tahun 1998 harus didahulukan karena merupakan aturan hukum yang lebih khusus. #KERAMAIAN “vermakelijkheid”,
#PESTA “fesstelijkheid”,
#UMUM “openbare”,
#ARAK-ARAKAN “Optocht”

#18. Untuk mengetahui maksud suatu pasal dalam KUHP, maka harus menggunakan bahasa asli darimana asal mula KUHP disusun, yaitu bahasa Belanda. Pesta adalah terjemahan untuk “fesstelijkheid” dan keramaian adalah terjemahan untuk “vermakelijkheid”. Umum adlah terjemahan untuk “openbare”. “Optocht” diterjemahkan dengan arak-arakan.

#19. Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) KUHP, yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum.

#20. Untuk itu kita perlu melihat apa yang disebutkan dalam Pasal 510 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1) Dihukum dengn hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 375, barang siapa yang tidak dengan izin kepala polisi atu pegawai negeri yang ditunjuk oleh pembesar itu: 1. Mengadakan pesta umum atau keramaian umum;
2. Mengadakan pawai di jalan umum.

2) Jika pawai itu diadakan untuk menyatakan cita-cita dengan cara yang hebat, si tersalah dihukum kurungan paling lama dua minggu atau denda paling banyak Rp 2.250.

#21. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 330) merujuk pada Penjelasan Pasal 510 KUHP menjelaskan bahwa yang dinamakan “Keramaian umum” atau pesta umum yaitu pesta atau keramaian bagi khalayak ramai yang diadakan di tempat umum, misalnya pasar malam dan lain-lain. Pesta privat seperti sunatan, perkawinan, ulang tahun dan sebagainya, yang diadakan di rumah dalam kalangan sendiri dan yang diundang saja, tidak masuk di sini.

#22. Sedangkan arak-arakan atau pawai di jalan umum misalnya keramaian Cap Go Meh, Pesta Kembang Api dan sebagainya, bukan pawai dalam arti menyampaikan pendapat.

#23. Dari segi Historis keberadaan pasal 510 KUHP dinyatakan bahwa dalam melakukan penyampaian pendapat harus mendapat ijin dari pihak berwenang, hal ini dilakukan oleh kolonial Belanda untuk mencegah terjadinya kesatuan dalam melawan pemerintah Belanda pada saat itu.

#24. Atas penjelasan diatas, maka pengajian, tablig akbar, unjuk rasa atau pawai dalam menyatakan pendapat dimuka umum, TIDAK WAJIB IZIN, MELAINKAN CUKUP PEMBERITAHUAN.

#25. Setelah menerima surat pemberitahuan, POLRI WAJIB MENGELUARKAN STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan).

#26. Barangsiapapun yang menghalangi atau mencegah hak individu warga negara adlah pelanggaran Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan.

Wallahualambishawab

Palembang, 12 Maret 2018.

Chandra Purna Irawan.,M.H.

Ketua Eksekutif Nasional
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)

Kemana Engkau Gantungkan Harapan?

 

اللَّهُ الصَّمَدُ

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (QS. Al-lkhlas: 2)

Tentang maksud ayat ini, Ikrimah telah meriwayatkan dari lbnu Abbas r.a:

يَعْنِي الَّذِي يَصْمُدُ الْخَلَائِقُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَمَسَائِلِهِمْ

bahwa (maksudnya) ialah yang semua makhluk bergantung kepada-Nya dalam (pemenuhan) kebutuhan-kebutuhan dan permintaan-permintaan mereka. (Tafsir Ibn Katsir, 8/528)

Allah adalah tempat bergantung bagi segala keperluan, Dia menjadi tujuan semuanya, tidak ada satu perkarapun bakal terjadi melainkan atas izin-Nya. Ini adalah i’tiqad seorang muslim.

Hanya saja, dalam kenyataan hidup, tidak jarang ungkapan tersebut hanya sekedar pemanis di bibir saja, tidak meresap sampai ke hati.

Read the rest of this entry

Mensucikan Najis Jilatan Anjing

Kenajisan Anjing

Kalangan Syafi’iyyah dan Hanabilah berpandangan bahwa anjing tergolong najis ‘ain (najis yang barangnya nampak oleh mata) yang mugholladzoh (berat). Dan kenajisannya tidak hanya sebatas air liurnya saja, tetapi mencakup juga keringatnya dan setiap anggota tubuhnya.[1]

Read the rest of this entry

Cinta Tanah Air: Antara Iman dan Nafsu

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيمَانِ

“cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan”

Ungkapan ini sering digunakan sebagai senjata oleh kaum sekuler untuk menikam perjuangan umat dalam menegakkan syari’ah Allah swt. Framing mulai “tidak memiliki rasa cinta kepada negara” hingga tuduhan yang lebih keji: “ingin menghancurkan negara”, kerap dilontarkan dan dibumbui ‘dalil’ ini.

Ada enam hal yang perlu difahami terkait ungkapan yang sering disebut sebagai hadits tersebut.

Pertama: Hadist di atas adalah hadist maudhu’ (palsu), sebagaimana diungkapkan Imam as Shoghôny (w. 650 H)[1], dan ‘laa ashla lahu’ (tidak ada ashl nya) menurut para huffadz[2].

Read the rest of this entry

Kepandaian yang Membahayakan

Suatu ketika Khalifah ‘Umar bin al Khattab r.a berkata dari atas mimbar:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْمُنَافِقَ الْعَلِيمَ

“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah orang munafik yang ‘alim”.

Hadirin bertanya:

وَكَيْفَ يَكُونُ الْمُنَافِقُ عَلِيمًا؟

“bagaimana bisa seorang munafik (kok) ‘alim ?”

Beliau menjawab:

يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ أَوْ قَالَ الْمُنْكَرِ

“dia berkata-kata dengan hikmah, namun berbuat aniaya atau mungkar” (Al Marwazi (w. 294H), Ta’dzîmu Qadris Shalât,2/633)

Read the rest of this entry

Menjadikan Wifi Laptop Sebagai Hotspot

Untuk ujian siswa berbasis komputer dengan menggunakan laptop sebagai server, hp/tablet/netbook siswa sebagai client, dan software beesmart misalnya, maka untuk koneksi client ke server memerlukan hotspot.

Read the rest of this entry

Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Pernikahan

Bagaimana status ‘nikah bathin’ yang dilakukan tanpa wali dan saksi, hanya Allah saja sebagai saksi mereka?

***

Wali Nikah

Madzhab Syafi’i dan Maliki memandang bahwa adanya wali adalah rukun dalam akad nikah, sehingga tidak sah nikah tanpa adanya wali[1].

Alasannya antara lain adalah hadits dari Abu Musa dari bapaknya, berkata: bersabda Rsulullah saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

”Tidak sah nikah kecuali dengan wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Hibban dan al-Hakim serta beliau menshahihkannya)

Dalam madzhab Hanafi, wali bukanlah rukun nikah, namun menjadi syarat jawaz dan syarat nafâdz, sehingga akad nikah tanpa wali dianggap tetap sah, namun tidak mustahab (tidak disenangi).

Read the rest of this entry

Utbah bin Rabi’ah, Ksatria Salah Jalan

Jangan kita berfikir bahwa semua penentang dakwah Rasulullah saw masa lalunya dipenuhi dengan kelicikan, kedunguan dan kebejatan. Bahkan di barisan para penentang itu, ada orang-orang cerdik, baik, bermoral, bijak dan punya track record yang cemerlang. Diantaranya ada Utbah bin Rabi’ah (567 – 624 M), yang disifati oleh Imam Adz-Dzahabi sebagai Syaikhul Jâhiliyyah[1].

Namun, tak peduli bagaimanapun kejeniusan seseorang, bagaimanapun kebijaksanaannya, sifat ksatrianya, gelar, pangkat dan kedudukannya, jika dia memposisikan dirinya menghadang jalan dakwah, maka kehinaanlah yang akan menjadi akhir ceritanya, jika tidak segera bertaubat.

Read the rest of this entry

Remedial Kelas 7

💊 *Remedial Materi Perbandingan (Kls 7)* 💊

✏ Silakan di klik link berikut, dijawab, dan di kirim.

https://goo.gl/forms/ZYdGJ2OHjs63x2NW2

✏ waktu : 1 minggu, silakan cari waktu yg paling lapang.

✏ perlu kuota data, cuma tidak banyak, paling tdk sampai rp 2 rb.

✏ Silakan buka buku, bertanya pada org lain, dg catatan tetap memahami bgm cara menjawabnya.

✏ silakan disebarkan ke yg belum masuk grup.

✏ kls 7c, yg sudah remed, namun belum tuntas silakan dikerjakan lagi.

Moga Allah memberikan kefahaman

Lenovo VIBE C