Ketaqwaan dalam Mengelola Kepemilikan Umum

Oleh: M. Taufik N.T

Ketaqwa’an yang akan menjadi sebab dibukanya pintu berkah bukan hanya taqwa dalam masalah ritual individual saja, namun taqwa yang tercermin dengan sikap waspada dari melanggar aturan Allah dalam aspek apapun dan senantiasa tunduk kepada semua perintah Allah disertai keyakinan bahwa hanya aturan Allahlah yang layak untuk mengatur manusia…akibat tiada ketaqwaan dalam pengeloalaan SDA, rakyat tidak merasakan berkah SDA tsb, misalnya Kaltim, rakyat hanya menikmati 9,35% saja dari PDRB, selebihnya (90,65%) lari ke luar khususnya ke Jakarta dan ke luar negeri.

Makna Taqwa

وَأَصْلُ التَّقْوَى: التَّوَقِّي مِمَّا يَكْرَهُ

Makna asal dari At-taqwa ialah mencegah diri dari hal-hal yang tidak disukai.

Umar ibnul Khattab r.a. pernah bertanya kepada Ubay ibnu Ka’b tentang makna takwa, maka Ubay ibnu Ka’b balik bertanya, "Pernahkah engkau menempuh jalan yang beronak duri?" Umar menjawab, "Ya, pemah." Ubay ibnu Ka’b bertanya lagi, "Kemudian apa yang kamu lakukan?" Umar menjawab, "Aku akan bersiapsedia (waspada) dan berusaha sekuat tenaga.[1]" Ubay ibnu Ka’b berkata, "Itulah yang namanya takwa."

Ibnu Abbas r.a menyatakan bahwa orang yang bertaqwa adalah:

الَّذِينَ يَحْذَرُونَ مِنَ اللَّهِ عُقُوبَتَهُ فِي تَرْكِ مَا يَعْرِفُونَ مِنَ الْهُدَى، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ فِي التَّصْدِيقِ بِمَا جَاءَ بِهِ

orang-orang yang takut/waspada terhadap siksaan Allah dalam meninggalkan hidayah yang mereka ketahui, dan mereka mengharapkan rahmat-Nya dalam membenarkan apa yang didatangkan-Nya.

Rasulullah SAW menyatakan:

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المتَّقين حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ

Seorang hamba masih belum mencapai golongan orang-orang bertakwa sebelum dia meninggalkan hal-hal yang tidak mengapa karena menghindari hal-hal yang mengandung apa-apa (dosa). [HR. Tirmidzi & Ibnu Majah, hadits hasan gharib].

Efek Taqwa

Salah satu efek taqwa adalah Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya, Allah berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

‘Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.’ (TQS. Ath-Thalaq: 2).

Pada ayat lain Allah menyatakan:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al A’raf : 96)

Ketaqwa’an yang akan menjadi sebab dibukanya pintu berkah adalah ketaqwa’an sebagaimana makna yang dijelaskan diawal, bukan hanya taqwa dalam masalah ritual individual, namun taqwa yang tercermin dengan sikap waspada dari melanggar aturan Allah dalam aspek apapun dan senantiasa tunduk kepada semua perintah Allah disertai keyakinan bahwa hanya aturan Allahlah yang layak untuk mengatur manusia.

Salah satu[2] aturan Allah, yang apabila penduduk suatu negeri bertaqwa dalam hal ini akan membuka pintu kesejahteraan dalam kehidupan mereka adalah eturan berkaitan dengan pengelolaan kepemikian umum.

Kepemilikan Umum

Harta kepemilikan umum ada tiga kelompok:

Kelompok pertama: harta yang merupakan fasilitas umum yang jika tidak ada akan terjadi sengketa dalam mencarinya. Rasul saw. bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإَ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi dan Ibn Abi Syaibah).[3]

As-Sarakhsi (w. 483 H) dalam Al-Mabsûth menjelaskan, “Di dalam hadis ini terdapat penetapan berserikatnya manusia baik Muslim maupun kafir dalam ketiga hal ituTidak seorangpun boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Statusnya seperti pemanfaatan jalan umum untuk berjalan di jalan itu. Maksud mereka dari frasa syarikah bayna an-nâs (berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan pokok kebolehan dan kesetaraan (musâwah) di antara manusia dalam hal pemanfaatan, bukan karena ketiganya milik mereka. Jadi air di lembah itu bukan milik seseorang.[4]

Namun Rasulullah saw. membolehkan sumur di Thaif dan Khaibar dimiliki oleh individu untuk menyirami kebun. Rasul saw. juga membolehkan Utsman ra. membeli sumur dari seorang Yahudi di Madinah yang kemudian ia wakafkan, sehingga bisa difahami bahwa berserikatnya masyarakat dalam air, padang rumput dan api itu bukan karena zatnya, tetapi karena keberadaannya yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang jika tidak ada akan terjadi perselisihan atau masalah dalam mencarinya. Dengan demikian, sifat ini menjadi ‘illat istinbâthan perserikatan manusia dalam ketiga hal itu. Karena itu, masyarakat berserikat bukan hanya pada fasilitas umum yang berupa air, api—mencakup sumber energi—dan padang rumput saja, tetapi juga dalam semua harta yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat secara bersama yang jika tidak ada akan terjadi perselisihan dalam mencarinya.

Kelompok kedua: barang tambang yang depositnya besar. Abyadh bin Hammal r.a. bercerita:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ

Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam. Lalu Beliau memberikannya. Ketika ia pergi, seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukah Anda apa yang Anda berikan, tidak lain Anda memberinya laksana air yang terus mengalir.” Ia berkata: Rasul lalu menariknya dari Abyadh bin Hammal (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban[5]).

Riwayat ini berkaitan dengan barang tambang garam, bukan garam itu sendiri, dalam riwayat an-Nasai dari Amru bin Yahya bin Qais jelas disebutkan ma’din al-milh (tambang garam). Awalnya Rasul saw. memberikan tambang garam itu kepada Abyadh. Namun, ketika beliau diberi tahu tambang itu seperti al-mâ‘a al’iddu, maka Rasul menariknya kembali dari Abyadh. Al-mâ‘a al’iddu adalah yang terus mengalir tidak terputus, artinya cadangannya besar sekali. Jadi, sebab (’illat) penarikan tambang itu adalah keberadaanya yang terus mengalir tak terputus, yaitu cadangannya besar sekali. Karena itu, semua barang tambang yang cadangannya besar sekali—baik barang tambang permukaan ataupun di perut bumi; baik berupa benda padat seperti besi, emas, perak, dsb atau berupa cair seperti minyak bumi maupun berupa gas seperti gas bumi—maka semua itu termasuk dalam cakupan hadis di atas, yaitu merupakan milik umum.

Kelompok ketiga: harta yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu seperti sungai, danau, laut, jalan umum, lapangan, masjid, dsb; yaitu harta-harta yang mencakup kemanfaatan umum. Meski harta milik publik jenis ketiga ini seperti jenis pertama, yaitu merupakan fasilitas umum, jenis ini berbeda dari sisi sifatnya, yaitu bahwa tabiat pembentukannya menghalangi jenis harta ini untuk dimiliki oleh pribadi. Ini jelas berbeda dari jenis pertama yang zatnya—misalnya air—boleh dimiliki individu, namun individu dilarang memilikinya jika dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi meskipun dalil harta kelompok ketiga ini adalah berlakunya ’illat syar’iyyah (keberadaannya sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat), esensi zatnya menunjukkannya sebagai milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Karena itu, kelompok harta ini menjadi kelompok tersendiri yang dibedakan dari kelompok pertama.

Haram Dikuasai Individu/Swasta

Islam mengharamkan semua harta milik umum diserahkan kepada swasta, baik swasta nasional apalagi swasta asing. Harta milik umum itu harus dikelola oleh negara yang mewakili masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Penutup

Penyimpangan dari aturan Allah diancam dengan siksa yang pedih diakhirat dan kehinaan dan penderitaan didunia. Indonesia yang kaya SDA ternyata 70 juta penduduknya miskin dan utangnya menumpuk, total utang pemerintah akhir 2010 menjadi Rp 1.676,15 triliun[6], tahun 2011 akan nambah utang Rp. 200 trilyun.

Kaltim dengan Produk Domestik Regional (PDRB) Rp 281,4 trilyun, namun tingkat pengeluaran perkapita penduduk Kaltim hanya Rp 622.754 saja per bulan di mana 45,45% di antaranya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Data tersebut menggambarkan adanya gap yang sangat lebar antara pendapatan perkapita di atas kertas dengan pengeluaran perkapita penduduk. Gap ini merupakan indikator terjadinya penghisapan ekonomi. Tingkat penghisapan ekonomi di Kaltim adalah yang tertinggi di Kalimantan yakni sebesar 90,65%. Berdasarkan perhitungan ini dari Rp 281,4 trilyun PDRB Kaltim hanya 9,35% saja yang dapat dinikmati penduduk selebihnya (90,65%) lari ke luar khususnya ke Jakarta dan ke luar negeri. Data selebihnya sbb:

Provinsi

PDRB Per Kapita/Bulan

(Rp Juta)

Pengeluaran Perkapita/

Bulan (Rp Juta)

Proporsi Pengeluaran Makanan (%)

Derajat Penghisapan (%)

Kalbar

1,039

0,395

58,49%

61,98

Kalteng

1,446

0,448

60,38%

69,02

Kalsel

1,220

0,498

52,30%

59,18

Kaltim

7,409

0,693

45,45%

90,65

Sumber asal data: BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Agustus 2010 (copas dari jurnal-ekonomi.org)[7].

Data diatas membuktikan bahwa penyimpangan walaupun hanya dari satu hukum Allah saja efeknya akan sangat berbahaya bagi kesejahteraan manusia. Dan tidak ada jalan lain untuk memperbaiki kehidupan dunia maupun akhirat kecuali dengan menerapkan syari’ah Allah dimuka bumi ini. Rasul saw bersabda:

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan memilih-milih apa yang diturunkan Allah (yang suka dilaksanakan, yang tidak suka ditinggalkan), kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka." [HR. Ibnu Majah dengan sanad Hasan]


[1] شَمَّرْتُ وَاجْتَهَدْتُ (dalam Tafsir Ibnu Katsir, 1/164)

[2] Saya tulis salah satu, karena tidak cukup hanya dengan satu aturan ini saja.

[3] Hadis ini shahih (lihat: Ibn Abdil Bar, al-Isti’âb, IV/1635; Ibn Hajar al-Ashqalani, Talkhîsh al-Habîr, iii/65, Madinah al-Munawarah. 1964; al-Albani, Irwâ’ al-Ghalîl, vi/6-9, Maktab al-Islami, Beirut, cet. ii. 1405/1985). Abu Hatim mengatakan: Abu Hidasy tidak berjumpa dengan Nabi saw. dan ia disebutkan dalam riwayat Abu Dawud adalah Hibban bin Zaid asy-Syar’abi. Ia seorang tabi’un yang ma’ruf -sudah dikenal- (Talkhîsh Habîr, iii/65). Dalam riwayat-riwayat tersebut, Abu Hidasy berkata bahwa ia mendengarnya dari salah seorang Sahabat—dalam riwayat Abu Dawud dari salah seorang Muhajirin, tapi tidak ia sebutkan namanya. Tidak ada penyebutan nama Sahabat tidak membahayakan sanadnya, sebab menurut ahlus sunah semua Sahabat adalah tsiqat, apalagi dalam sebagian riwayat disebutkan Sahabat itu adalah seorang Muhajirin (lihat: Az-Zaila’i, Nashb ar-Râyah, iv/352, Dar al-Hadits, Mesir. 1357; Irwâ’ al-Ghalîl, vi/6-9).

Adapun yang dinilai dhaif adalah riwayat Ibn Majah dan lainnya dari jalan Ibn Abbas dengan lafal: al-muslimûn syurakâ‘u fî tsalâts: al-mâ’ wa al-kalâ’ wa an-nâr wa tsamanuhu harâm (Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang dan api dan harganya haram). Di dalam sanadnya ada Abdullah bin Hirasy dan dia matruk. Dia disahihkan oleh Ibn as-Sakan (Talkhîsh al-Habîr, iii/65). Al-Bukhari berkata: Abdullah bin Hirasy dari al-‘Awam bin Hawsyab, munkar al-hadits. Abu Hatim berkata: ia dzâhib al-hadîts. Penilaian ini disetujui oleh Ibn al-Qaththan (Nashb ar-Râyah, iv/352). Ia didhaifkan oleh Abu Zur’ah, al-Bukhari, an-Nasai, Ibn Hibban dan lainnya. Ibn ‘Amar menyebutnya pendusta (Irwâ’ al-Ghalîl, vi/6-9).

[4] As-Sarakhsi, al-Mabsûth, xxiii/164, Dar al-Ma’rifah, Beirut. 1406

[5] At Tirmidzi menghasankannya, Ibnu Hibban mensahihkan, Ibnul Qaththan mendlo’ifkan [as Shon’âny(w. 1276 H), Fathul Ghaffâr, 3/1284] , hadits ini diamalkan ahlul ‘ilmi dari kalangan sahabat [Tahqiq Abdul Qadir Arna’uth atas kitab Jâmi’ul Ushul, 10/578 karya Ibnul Atsîr (w. 606 H)]

[6] detikFinance.com, Selasa, 18/01/2011 08:25 WIB

[7] Perhitungan derajat penghisapan mengacu rumus yg dbuat alm. Prof. Mubyarto = (1-(konsumsi perkapita/pendapatn perkapita)) x 100%

About these ads

Posted on 26 Maret 2011, in Akhlaq, Ekonomi, Makalah, Syari'ah and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 273 pengikut lainnya.