Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Islam

Oleh: M. Taufik N.T

Hak Dan Kewajiban Yang Diberikan Islam Kepada Lelaki Dan Perempuan

Sebelum membahas permasalahan kepemimpinan wanita dalam Islam, dalam konteks kepemimpinan negara, masalah yang lebih mendasar dan karenanya sangat penting dibahas adalah sejauh mana Islam memberikan berbagai hak dan kewajiban kepada laki-laki dan perempuan.

Dengan melakukan kajian komprehensif (istiqra`) terhadap nash-nash syara’ yang berhubungan hak dan kewajiban yang diberikan Islam kepada laki-laki dan perempuan, akan didapatkan kesimpulan berikut. Bahwa Islam telah memberikan hak kepada perempuan seperti yang diberikan Islam kepada laki-laki, demikian pula Islam telah memikulkan kewajiban kepada perempuan seperti yang dipikulkan Islam kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban yang dikhususkan Islam untuk perempuan, atau yang dikhususkan Islam untuk laki-laki, berdasarkan dalil-dalil syar’i. (An Nabhani, Muqaddimah Ad Dustur, hal. 253).

Kesimpulan ini bila dirinci mengandung 3 (tiga) butir pemikiran: Pertama, bahwa Islam pada dasarnya memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Kedua, bahwa terdapat pengkhususan hak atau kewajiban kepada perempuan saja, atau laki-laki saja. Ketiga, pengkhususan ini harus berdasarkan nash-nash syariat dari al-Qur`an dan as-Sunnah.

Kesimpulan ini didasarkan pada fakta dari nash-nash syara’ dalam al-Qur`an dan al-Hadits, bahwa Allah SWT telah berbicara kepada para hamba-Nya dalam kedudukannya sebagai manusia, tanpa melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Misalnya firman Allah SWT:“Katakanlah,’Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua.” (Qs. al-A’raaf [7]: 158). “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu.” (Qs. an-Nisaa` [4]: 1).

Nash-nash seperti ini berbicara kepada manusia secara umum tanpa melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Karena itulah, Syariat Islam datang kepada manusia, bukan datang kepada laki-laki dalam sifatnya sebagai laki-laki atau kepada perempuan dalam sifatnya sebagai perempuan. Begitu pula berbagai hak dan kewajiban yang terdapat dalam Syariat Islam tiada lain adalah hak bagi manusia dan kewajiban atas manusia.

Keumuman dalam khithab Asy Syari’ (seruan/pembicaraan Allah) ini tetap dalam keumumannya dalam Syariat Islam secara keseluruhan, selama tidak terdapat hukum khusus untuk perempuan yang didasarkan pada nash syara’, atau hukum khusus untuk laki-laki yang didasarkan pada nash syara’. Kaidah Ushul Fiqih menetapkan:

Al ‘âm yabqâ ‘alâ ‘umûmihi mâ lam yarid dalîl at takhshîsh.

Lafazh umum tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.” (Muhammad Husain Abdullah, Al Wâdhih fî Ushûl Al Fiqh, hal. 318).

Jadi jika terdapat nash syara’ yang mengkhususkan keumuman ini, maka pada saat itulah perempuan dikhususkan dengan hukum khusus untuknya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh nash syara’, demikian pula pada saat itulah laki-laki dikhususkan dengan hukum khusus untuknya seperti yang telah dijelaskan oleh nash syara’. Namun hukum-hukum lain yang tidak dikhususkan tetaplah dalam keumumannya, tanpa mempertimbangkan lagi apakah yang dibebani hukum itu laki-laki atau perempuan. Kaidah Ushul Fiqih menetapkan:

Al ‘âm ba’da at takhshîsh hujjatun fi al baqi.

Lafazh umum yang telah dikhususkan tetap berlaku sebagai hujjah (dalil) bagi hukum-hukum sisanya (yang tidak dikhususkan).” (Muhlish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, hal. 43).

Hukum-hukum yang dikhususkan untuk perempuan, bukan untuk laki-laki, misalnya keharusan meninggalkan sholat dan berbuka pada puasa Ramadhan jika perempuan sedang haid atau nifas. Dalam masalah harta, Harta perempuan -yang didapatnya baik dengan cara bekerja atau dari pemberian (mendapat warisan, hadiah, dan sebagainya.)- mutlak menjadi miliknya, suaminya tidak berhak untuk mengotak-atik tanpa ijinnya. Namun harta laki-laki (suami), disitu ada bagian istri, anak dan tanggungannya, dan istri berhak untuk mengambilnya-dengan atau tanpa ijin(suami)-jika suami tidak memenuhi kewajibannya (pelit). Hukum ini khusus untuk perempuan karena terdapat nash-nash syara’ yang mengkhususkan hukum ini untuk perempuan, bukan laki-laki. Selain itu ada pula hukum-hukum yang dikhususkan untuk laki-laki, misalnya kekuasaan atau pemerintahan, yakni tidak dibenarkan duduk dalam kekuasaan kecuali laki-laki. Ini adalah hukum khusus untuk laki-laki karena terdapat nash syara’ yang mengkhususkan hukum ini untuk laki-laki, bukan perempuan.

Namun demikian, pengkhususan yang ada haruslah hanya pada perkara yang dijelaskan oleh nash syara’, tidak boleh melampaui batas yang telah digariskan nash syara’ dalam al-Qur`an dan as-Sunnah. Misalnya, masalah pengkhususan kekuasaan bagi laki-laki saja, hanya berlaku untuk konteks kekuasaan, tidak mencakup yang lain-lain di luar kekuasaan seperti peradilan (qadha`) dan kepemimpinan aspek lainnya yang bukan pemerintahan.

Maka dari itu, berdasarkan keumuman Syariat Islam, maka perempuan berhak beraktivitas dalam aspek perdagangan, pertanian, dan perindustrian sebagaimana laki-laki, sebab Syariat Islam telah datang dalam seruan yang bersifat umum untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan berhak pula menjalankan seluruh tasharrufat qauliyah, yakni melaksanakan berbagai akad-akad dan muamalah, berhak pula memiliki satu sebab di antara sebab-sebab kepemilikan harta dan berhak pula untuk mengembangkan hartanya dengan cara syar’i, baik dia kerjakan sendiri maupun dikerjakan orang lain. Perempuan juga berhak melakukan kegiatan pendidikan, berjihad, melakukan kegiatan politik seperti bergabung dengan sebuah partai politik, serta melakukan segala aktivitas dalam segala aspek kehidupan sebagaimana laki-laki, sebab Syariat adalah untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan semua hal diatas hanya untuk laki-laki.(An Nabhani, Muqaddimah Ad Dustur, hal. 255-257).

Kepemimpinan Wanita Sebagai Kepala Negara

Dalam pembahasan ini ada dua hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan. Pertama, masalah individu perempuan dalam perannya sebagai pemimpin pemerintahan. Kedua, masalah sistem pemerintahan.

Kedua hal itu harus dipahami sebagai satu kesatuan, bukan terpisah, sehingga jika dikatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi presiden, bukan otomatis dipahami bahwa kalau laki-laki dibolehkan. Menurut hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dibenarkan menjadi kepala negara dalam sistem pemerintahan sekuler (yang memisahkan Islam dengan pengaturan kehidupan).

Seluruh ulama sepakat bahwa wanita haram menduduki jabatan pemimpin negara/kekhilafahan. Al-Qurthubiy (wafat 671 H), dalam tafsirnya Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Quran, Juz I, hal. 270, menyatakan bahwa: “Khalifah haruslah seorang laki-laki dan mereka (para fuqaha) telah bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin/imam (khalifah). Namun mereka berselisih tentang bolehnya wanita menjadi qadhi(hakim) berdasarkan diterimanya kesaksian wanita dalam pengadilan.”(lihat juga Ad Dimasyqi (w. 751 H), Ii’lâmul Muwaqiîn, juz 2 hal 377-378, Ibn Hajar Al Asqalani (w. 857 H), Fath al Bâriy, juz 13 hal 56, As Syaukani (w. 1250 H), As Syarbaini, Fath al Qadîr, Juz 7 hal 297, Al Iqna’, juz I hal 167)

Argumentasi paling gamblang dan jelas tentang haramnya wanita menduduki tampuk kekuasaan adalah, sabda Rasulullah Saw: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita.” [HR. Bukhari (hadits no. 4073 & 6570), Ahmad (hadits no 19507, 19573, & 19612), Tirmidzi (hadits no 2188), dan an-Nasa'i (hadits no 5293)].

Hadits ini dari segi riwayah tidak seorangpun pakar hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi dirayah (pemahaman makna); dalalah hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang tampuk kekuasaan negara. Meski dalam bentuk ikhbar (berita) –dilihat dari sighatnya– hadits ini tidak otomatis menunjukkan hukum mubah. Sebuah larangan tidak harus selalu menggunakan bentuk kata "jangan lakukan", "diharamkan", namun juga bisa menggunakan kalimat berita semisal "tidak akan pernah beruntung", atau juga misalnya berkaitan dengan prilaku orang-orang kafir, Allah bergirman: "Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka" (QS Ibrahim : 30). Disini bentuk kalimat yang dipakai juga berita, yakni pemberitahuan tempat kembalinya kelak. Sedangkan parameter yang digunakan untuk menyimpulkan apakah sebuah khithab (seruan) hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram adalah qarinahnya (indikasi), bukan sighat(bentuk kalimatnya).

Latar belakang turunnya hadits ini memang ditujukan kepada masyarakat Persia yang menyerahkan urusan kekuasaan kepada seorang wanita. Akan tetapi, walaupun hadits ini merupakan komentar atas suatu kejadian –pengangkatan wanita menjadi raja–, namun kata “qaumun” (isim jins dalam bentuk nakirah, ) ini memberikan makna umum (‘âm). Artinya kata qaum di atas berlaku untuk semua kaum, termasuk kaum muslim di dalamnya. Dalam redaksi hadits itu, Rasul tidak melafadzkan dengan kata, lan yufliha qaum al-faaris (tidak beruntung masyarakat Persia), akan tetapi menggunakan kata-kata umum, yakni “qaumun”. Selain itu, tidak ada satupun riwayat yang mentakhsish (mengkhususkan) hadits ini. Dengan demikian berlaku kaidah, Al ‘âm yabqâ ‘alâ ‘umûmihi mâ lam yarid dalîl at takhshîsh” (Lafadz umum tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya). Sedangkan latar belakang (sababul wurud) turunnya hadits ini tidak pula bisa digunakan dalil untuk mengkhususkannya. Banyak contoh lain yangmemperkuat hal ini, misalnya ayat tentang li’an (menuduh istri berzina tanpa saksi) berkaitan dengan Hilal bin Umayyah, ayat tentang Zhihar (menyerupakan istri dengan ibu) berkaitan dengan Maslamah bin Shakhr, tetapi hukum ini bukan khusus untuk Hilal bin Umayyah atau Maslamah bin Shakhr saja, melainkan berlaku umum karena lafadznya umum. Tatkala Rasulullah melewati kambingnya Maimunah yang mati, beliau bersabda : ayyumâ ihâbin dubigho faqad thahuro (setiap kulit yang disamak, maka ia menjadi suci). Para shahabat juga memandang keumuman lafadz ini untuk menentukan hukum setiap kulit yang disamak, tanpa memperhatikan khusus kulit kambing saja, juga tanpa memperhatikan apakah itu milik Maimunah atau milik yang lain. Dalam hal ini juga hadits tersebut berlaku kaidah Ushul yang masyhur dalam ilmu usul fiqh, “Al-’Ibrah bi ‘umûm al-lafzhi la bi khusûsi as-sabab”, (Pengertian diambil dari umumnya lafadz bukan khususnya sebab). (lihat Al Ghazali [wafat 505 H], Al Mustashfa, juz I, hal 236, Ar Râzi [wafat 606 H], al Makhshul, juz 4 hal 77, Ibn Taymiyyah [wafat 728H], …fatâwa, juz 31 hal 44, begitu juga Ibn Hajar Al Asqalani [wafat 852H], Imam As Syaukani [wafat 1250H].

Dari sisi hukum, meski hadits ini dalam bentuk ikhbar (kalimat berita), namun di dalam lafadz hadits itu ada qarinah (indikasi) yang menunjukkan keharamannya secara pasti. Pertama, harf lan (harf nahy li al-mustaqbal au li al-ta’bid), huruf larangan untuk masa mendatang jadi maksudnya adalah tidak akan pernah, dan untuk selamanya. Kedua, huruf lan ini dihubungkan dengan yufliha (beruntung), lafadz ini menunjukkan adanya dzam (celaan) dari Rasulullah Saw.

Menjawab Beberapa Keraguan

1) Memang ada sementara kalangan, misalnya Fatima Mernissi seorang feminis, yang meragukan keabsahan hadits tersebut. Kendati shahih, mereka meragukan kredibilitas perawi hadits ini, yakni shahabat Abu Bakrah, sebagai orang yang kesaksiannya diragukan lantaran didakwa pernah melakukan tuduhan palsu dalam kasus perzinahan di masa khalifah Umar bin Khattab. Tuduhan ini ternyata tidak terbukti. Kitab Tahdzibu al-Kamal fi Asma`i al-Rijal, juga Thabaqat Ibnu Saad dengan tegas menyebut bahwa shahabat Abu Bakrah adalah shahabat yang alim dan perawi yang terpercaya (tsiqah).

2) Ada lagi yang mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas wanita secara mutlak hanya ada dalam konteks rumah tangga. Memang ayat 34 dari surah an-Nisaa’, menyebutkan bahwa para lelaki menjadi pemimpin atas perempuan. Bila ayat ini dimaksudkan sebagai petunjuk tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga, maka dengan mafhum muwâfaqah (makna yang relevan), dalam urusan yang lebih besar, yakni urusan negara, lelaki tentu lebih wajib lagi menjadi pemimpin.

Adapun berkaitan dengan lafadz qawwâm dan qâim memang dari akar kata yang sama, namun dalam bahasa arab ada kata yang sama dan punya makna yang berbeda—tergantung konteks dan indikasinya– dan ini bukan merupakan hal yang aneh, sebagaimana juga kata bulan dalam bahasa Indonesia juga banyak konotasinya, misalnya pada bulan Januari, saat bulan bersinar dan istriku sedang datang bulan, aku menjadi bulan-bulanan penjual terang bulan, akan sangat aneh kalau bulan disini harus sama artinya.

3) Argumentasi yang mengatakan bahwa syarat wajibnya pemimpin dari kaum lelaki hanyalah untuk negara Islam (Khilafah Islamiyah), oleh karena Indonesia bukan negara Islam maka syarat tersebut tidak bisa digunakan, tidak bisa diterima. Mengingat celaan rasul ketika anak perempuan Kisra diangkat menjadi ratu menggantikan ayahandanya yang meninggal terjadi juga bukan di negara Islam. Kisra adalah julukan untuk pemimpin tertinggi dalam kekaisaran Persia.

4) Dikatakan bahwa Imam Ibnu Jarir al-Thabari dan sebagian ulama Malikiyah (pengikut madzhab Imam Malik bin Anas) seperti dikutip oleh Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani disebut-sebut membolehkan seorang perempuan menjadi kepala negara. Sebenarnya tidak, karena yang dimaksud dalam kitab tersebut bukan kebolehan perempuan menjadi kepala negara tapi menjadi qadhi (hakim). Jelas berbeda antara qadhi dan kepala negara.

5) Argumen bahwa wanita dalam Islam bisa saja menjadi kepala negara sebagaimana ditunjukkan pada kisah Syajaratuddur dan ratu Balqis tidak bisa diterima. Memang ratu Syajaratuddur, seorang perempuan dari dinasti Mamalik pernah berkuasa di Mesir. Tapi kenyataan sejarah ini tidak bisa dijadikan landasan argumentasi bolehnya seorang perempuan menjadi presiden, karena landasan syar’iy adalah al-Qur’an, al-Hadits, Ijma’ Shahabat dan Qiyas. Lagi pula Syajaratuddur mendapatkan kekuasaan secara kebetulan. Ia kebetulan adalah istri dari penguasa Mesir, Malikus Shalih, yang tunduk kepada khalifah al-Mustansir Billah dari Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Setelah Malikus Shalih wafat, kekuasaannya diserahkan kepada istrinya Syajaratuddur. Mendengar hal ini, khalifah al-Mustansir Billah segera mengirim surat mempersoalkan keadaan di Mesir, apakah tidak ada laki-laki yang bisa menjadi pemimpin. Bila tidak ada, khalifah akan segera mengirim seorang laki-laki untuk menggantikan Malikush Shalih memimpin Mesir. Akhirnya, setelah berkuasa selama tiga bulan, Syajaratuddur digantikan oleh Emir Izzudin yang kemudian menikahinya.

Demikian juga tentang kisah ratu Balqis. Kisah yang diabadikan dalam al-Qur’an tidak bisa dijadikan sebagai landasan syar’iy. Lagi pula, dalam kisah itu, ratu Balqis akhirnya juga melepaskan kekuasaanya setelah ditundukkan oleh Nabi Sulaiman dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bahkan akhirnya menjadi istri nabi yang telah menaklukkannya itu.

Tambahan lagi, kisah umat sebelum Islam dalam ushul fiqih termasuk dalam Syar’u Man Qablana (Syariat Umat Sebelum Kita) yang sebenarnya tidak merupakan syariat bagi kita (umat Islam). Sebab syariat Islam telah menasakh syariat-syariat sebelum Islam, sesuai firman Allah SWT: “Dan telah Kami turunkan kepadamu Al Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan muhaimin (penasakh) terhadap kitab-kitab yang lain itu…” (Qs. al-Maa’idah [5]: 48).

Dalam hal ini para ulama Asy’ ariyah, Imam Ahmad (dalam satu riwayat, Ibnu Hazm, sebagian ulama Ahnaf, dan mayoritas mujtahid madzhab Asy Syafi’i (seperti Al Ghazali, Al Amidi, Ar Razi) berpendapat bahwa syariat umat sebelum kita, bukanlah syariat bagi kita (Muhammad Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hal. 209).

Lagi pula ratu Balqis, saat menjadi ratu (belum ditaklukkan Sulaiman as) adalah sebagai penyembah matahari, kalaupun syari’at sebelum kita dipaksakan diterima sebagai syari’at kita, maka syari’at penyembah matahari jelas bukan syari’at kita.

6) ) Haramnya kepemimpinan wanita dalam negara juga tidak ada kaitannya dengan kemampuan/ketidakmampuan, karena tidak ada indikasi (illat) yang mengarah/menyebabkan penafsiran seperti ini. Dan seandainya dikarenakan ketidakmampuan, maka hadits tersebut tidak akan berbunyi: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita.”namun akan berbunyi “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita yang tidak mampu" atau tidak pantas hadits tersebut menyebut wanita, sehingga berbunyi: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada orang yang tidak becus.

7) Haramnya kepemimpinan wanita dalam negara juga tidak ada kaitannya dengan pelanggaran HAM, dan demokrasi. Haramnya kepemimpinan wanita merupakan bagian dari aturan Islam. Memang benar, dengan menggunakan sudut pandang HAM dan demokrasi yang kufur, pelarangan wanita dalam kekuasaan negara bisa dianggap pelanggaran. Sebab, aturan HAM dan demokrasi memang menetapkan ketentuan semacam itu. Namun, seorang mukmin, hanya mengambil ketetapan dari al-Qur’an dan Sunnah, walaupun bertentangan dengan HAM dan demokrasi. Bukan sebaliknya, yaitu mengambil HAM dan demokrasi walaupun bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah. Memilih HAM dan demokrasi dengan mencampakkan al-Qur’an dan as-Sunnah, merupakan bentuk kesesatan yang nyata.

8) Menyerahkan hukum kepada pandangan mashlahat manusia semata adalah suatu kekeliruan, yang akan memunculkan perselisihan ditengah-tengah manusia, sebab setiap kepala akan punya pandangan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, seandainya pembagian warisan diserahkan kepada manusia agar dibagi dengan prinsip ‘keadilan’ dan ‘kebijaksanaan’ serta ‘kemashlahatan’ semata maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, yakni 1) satu pihak menghendaki dibagi sama-rata, 2) pihak lain menganggap sama-rata itu tidak adil, karena keperluan masing-masing tidak sama, sehingga pembagiannya seharusnya sesuai kebutuhan, 3) pihak yang mewakili anak kecil tidak sepakat, pembagian seharusnya berdasarkan berapa lama ia menghabiskan harta orang tua, sehingga yang mahasiswa seharusnya lebih sedikit dari yang TK, karena mahasiswa telah lebih banyak memakai harta orang tuanya. 4) pihak yang mewakili orang dewasa akan berkeras bahwa pembagian harus sesuai dengan saham (penghasilan) yang telah diperoleh, oleh karena itu anak yang tidak bekerja harus rela dengan pembagian ala kadarnya…, lalu kapan masalah itu akan selesai. Oleh karena itulah Allah membuat aturan suapaya ada kepastian hukum, sebagaimana firman-Nya: "Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan (T.Q.S 2 : 213). Jadi kaidah yang tepat seharusnya : dimana ada hukum syara’ pasti disitulah terdapat mashlahat, karena Allah membuat aturan bukan untuk mendzolimi manusia. Allahu Ta’ala A’lam

About these ads

Posted on 9 Desember 2004, in Politik, Rumah Tangga and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 273 pengikut lainnya.